Seniman Serukan Perbaikan Taman Budaya

JAKARTA, KOMPAS — Taman budaya di sejumlah daerah mengalami kerusakan. Padahal, fasilitas ini sangat penting dalam mewadahi ekspresi berkebudayaan. Oleh karena itu, taman budaya membutuhkan bantuan perbaikan sehingga dapat mengoptimalkan upaya pelestarian budaya.

Berbagai masukan, kritik, dan saran disampaikan pegiat budaya saat bertemu dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha di Jakarta, Kamis (21/11/2024). Salah satu hal yang mengemuka adalah belum memadainya tempat bagi pelaku budaya untuk berekspresi, termasuk taman budaya di berbagai provinsi.

Fadli Zon mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung perbaikan taman budaya. Sebab, taman budaya di daerah-daerah dikelola oleh pemerintah provinsi.

Saat ini sudah ada dana alokasi khusus (DAK) untuk mendukung pengelolaan taman budaya. Namun, bantuan tersebut dikhususkan untuk nonfisik, seperti operasional dalam menyelenggarakan berbagai program.

”Kami akan berbicara dengan Kemendagri agar ada juga DAK yang sifatnya untuk fisik. Sebab, taman budaya di daerah juga memerlukan dukungan untuk perbaikan fisik,” ujarnya seusai pertemuan bertajuk ”Ngopi Pagi” itu.

Menurut Fadli, sejumlah taman daerah membutuhkan sentuhan perbaikan fisik seperti pada struktur bangunan dan atapnya. Salah satunya adalah Taman Budaya Jambi yang baru ia kunjungi beberapa hari lalu. Selain bantuan dari pemerintah, dukungan perbaikan itu juga bisa dilakukan pihak swasta yang beroperasi di daerah tersebut.

”Misalnya melalui CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) yang mengeksplorasi batubara. Nanti kami akan imbau agar mereka juga ikut membantu. Kami akan mendorong ini untuk mendukung taman-taman budaya di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Fadli pun berharap pemerintah provinsi tak hanya membentuk dewan kesenian, tetapi dewan kebudayaan sehingga cakupannya lebih luas. Selain itu, hal ini juga agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Saat ini, masih banyak provinsi yang belum mempunyai dewan kebudayaan. Sementara, dewan kesenian di sejumlah daerah juga tidak aktif.

Persoalan lain yang dihadapi pegiat budaya adalah tingginya harga sewa tempat pertunjukan. Bahkan, tidak jarang mereka harus membayar sama dengan pihak swasta yang berkegiatan untuk tujuan komersial.

Di Jakarta, berbagai pihak pernah mengeluhkan kendala mengakses ruang pertunjukan di Taman Ismail Marzuki, salah satunya terkait retribusi. Fadli berjanji pihaknya akan membicarakan hal itu dengan Pemprov Jakarta.

”Kami akan bicara supaya tidak boleh terlalu mahal sehingga seniman dan budayawan bisa mengakses itu dan tidak disamakan dengan mereka yang (untuk kepentingan) komersial. Nanti kami akan undang Pemprov Jakarta, Jakpro (PT Jakarta Propertindo), dan pengelola lain. Ini akan kami diskusikan agar mereka juga punya dan ikut membangun ekosistem kebudayaan,” katanya.

Tempat pertunjukan hampir di seluruh Indonesia, terutama milik negara, maintenance-nya (pemeliharaan) tidak terurus.

Fadli menambahkan, pertemuan bertajuk ”Ngopi Pagi” itu bertujuan menyerap aspirasi dari berbagai komunitas budaya, mulai dari bidang seni pertunjukan, sastra, seni rupa, tari, permainan tradisional, permuseuman, hingga penghayat kepercayaan. Sebelumnya, pertemuan serupa juga digelar bersama insan perfilman dan musik.

”Kami ingin mendengar masukan, kritik, dan hal-hal lain dalam mendukung ekosistem kebudayaan. Intinya, kami tidak ingin ada yang tertinggal, termasuk nanti akan diundang juga dari pelaku tradisi dan komedian,” ucapnya.

Pendiri Teater Koma, Ratna Riantiarno, mengatakan, dunia seni pertunjukan membutuhkan tempat yang memadai. Tidak hanya gedung, tetapi juga kelengkapan peralatan dan fasilitas pendukung lainnya.

“Tempat pertunjukan hampir di seluruh Indonesia, terutama milik negara, maintenance-nya (pemeliharaan) tidak terurus. Jadi, itu perlu diperhatikan. Kami yang manggung di seni pertunjukan mengalami hal-hal seperti itu,” ujarnya.

Ratna juga mengungkapkan tingginya harga sewa tempat pertunjukan. Ia berharap Kementerian Kebudayaan yang baru terbentuk dapat membantu untuk memberikan harga sewa yang pantas bagi pegiat seni budaya.

”Sekarang kami disamakan dengan siapa saja penyewa gedung. Jadi, tidak ada perbedaan antara seniman dan pihak swasta yang memakai untuk sewa. Mestinya ada perbedaan perlakuan antara seniman dan swasta,” katanya.

Ratna turut menyoroti kondisi peralatan gedung pertunjukan milik pemerintah yang tidak lengkap. Hal ini juga membebani para seniman karena pengeluaran untuk menggelar pertunjukan akan membengkak.

”Kalau bicara sewa gedungnya murah, tapi enggak punya lampu dan lainnya, ya jadinya sama saja. Harus sewa lampu, sound system, dan segala macam. Jatuhnya tetap mahal. Saya kira kondisi di daerah-daerah juga sama,” ucapnya.

Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Naen Soeryono berharap kehadiran Kementerian Kebudayaan dapat meningkatkan perhatian negara terhadap para penghayat kepercayaan. Salah satunya melalui bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang.

”Kami juga berharap diberikan sarana sekretariat agar konsolidasi pengurus organisasi bisa lebih terarah,” ujarnya.