Jumlah Penganggur Meledak Menjadi 7,28 Juta Orang

JAKARTA, KOMPAS — Berdasarkan data Sakernas Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penganggur Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dibandingkan dengan Februari 2024, jumlahnya bertambah sekitar 83.000 orang.

BPS mengumumkan data tersebut di Jakarta, Selasa (6/5/2025). Selama periode Februari 2023-Februari 2025, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan sekolah menengah atas yang pada Februari 2025 mencapai 28,01 persen.

Pengangguran dalam perhitungan BPS adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (5/5/2025), di Jakarta, mengatakan, pihaknya baru akan berkoodinasi dengan BPS terkait jumlah penambahan pengangguran pada Selasa (6/5/2025). 

”Dengan demikian, saya belum bisa berkomentar lebih lanjut. Namun, kami menyadari bahwa pengangguran itu ada. Bersama BPS, kami akan melihat detail data pengangguran dan dari sana akan kami jadi basis pengambilan kebijakan,” ujar Yassierli menjawab pertanyaan wartawan. 

Kemenaker juga masih melakukan finalisasi satuan tugas pemutusan hubungan kerja (satgas PHK). Satgas akan beranggotakan perwakilan pengusaha, serikat pekerja, kementerian/lembaga, dan akademisi. 

”Saya sudah sering sampaikan, tugas satgas bukan hanya di hilir, tetapi juga di hulu. Misalnya, penciptaan perluasan kesempatan kerja,” katanya.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Surya Utama, di sela-sela rapat kerja Komisi IX DPR bersama Kemenaker, berpendapat, Pemerintah Indonesia sudah saatnya memiliki strategi yang tepat menyikapi bonus demografi dan pengangguran usia muda.

Ia berpendapat, maraknya tren pengangguran usia muda disebabkan oleh mismatch keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja dan permintaan industri. 

Beberapa negara, kata Surya, terbukti gagal memanfaatkan bonus demografi karena tidak memahami persoalan mismatch itu. Misalnya, Brasil dan Afrika Selatan. ”Oleh karena itu, program-program pelatihan kerja dari Kemenaker, seperti School-To-Work Transition, harus disesuaikan dengan perkembangan tren permintaan keterampilan dari industri,” ucapnya.

Saat ini, Surya melanjutkan, sudah banyak orang beralih dari toko fisik ke daring, bank digital, hingga pembersih ruangan memakai robot. Lembaga pelatihan vokasi harus diarahkan ke sana sambil mempertimbangkan minat keterampilan anak muda.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-P, Obet Rumbruren, mengatakan, di Papua Barat, angka pengangguran tinggi sehingga memicu kasus kriminal. Misalnya, begal dan jambret.

”Orang 'lapar' memicu kesenjangan sosial dan kriminalitas. Saya kira, situasi seperti itu perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah,” kata Obet.