Tambang Nikel di Raja Ampat Timbulkan Kontroversi, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Mengapa tambang nikel di Raja Ampat menimbulkan kontroversi?

Aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, menimbulkan kontroversi karena diduga menimbulkan kerusakan lingkungan. Dugaan tersebut antara lain disampaikan organisasi lingkungan Greenpeace.

‎Untuk menyuarakan masalah itu, pada Selasa (3/6/2025), aktivis Greenpeace dan empat anak muda dari Raja Ampat menggelar aksi damai dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta. Mereka menerbangkan banner bertuliskan ”What’s the True Cost of Your Nickel?” serta membentangkan spanduk dengan pesan ”Nickel Mines Destroy Lives” dan ”Save Raja Ampat from Nickel Mining”.

‎Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menyatakan, berdasar analisis yang dilakukan organisasinya, eksploitasi nikel di tiga pulau di Raja Ampat, yakni Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran, telah membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas.

Beberapa dokumentasi juga menunjukkan terjadinya limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir. Peristiwa yang diduga terjadi karena penggundulan hutan dan pengerukan tanah itu dinilai berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat.

‎”Selain Pulau Gag, Kawei, dan Manuran, pulau kecil lain di Raja Ampat yang terancam tambang nikel ialah Pulau Batang Pele dan Manyaifun. Kedua pulau yang bersebelahan ini berjarak kurang lebih 30 kilometer dari gugusan bukit karst Piaynemo,” kata Iqbal seperti dikutip dari Kompas.id (3/6/2025).

Apa dampak tambang nikel terhadap pariwisata di Raja Ampat?

Dugaan kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat pun membuat banyak pihak prihatin. Apalagi, Raja Ampat merupakan destinasi wisata bawah laut yang menarik minat wisatawan dari berbagai belahan dunia.

Wilayah kepulauan itu juga dikenal memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, baik di darat maupun laut. Kawasan Raja Ampat pun telah ditetapkan oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) sebagai global geopark.

Pendiri Yayasan Inovasi Pariwisata Indonesia, Taufan Rahmadi, menyatakan, pengembangan pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat tidak bisa dilakukan parsial karena banyak potensi di kawasan itu yang belum dikembangkan. Menurutnya, banyak pulau di luar kawasan inti pariwisata Raja Ampat yang memiliki potensi besar.

Pulau Kawei yang kini dieksplorasi, misalnya, mempunyai potensi terumbu karang yang indah sehingga dapat dikembangkan menjadi wisata bawah air. ”Jangan hanya melihat Raja Ampat sebagai zona pariwisata yang dipetakan dalam promosi resmi saja. Ada banyak pulau yang belum diketahui potensi besarnya. Ini perlu dijaga. Bila pertambangan berlanjut, potensi tersebut tidak akan pernah diketahui dan akan hilang,” kata Taufan.

Bagaimana tanggapan Kementerian ESDM terkait kontroversi tambang di Raja Ampat?

Sesudah kasus ini ramai dibicarakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan sementara aktivitas operasional salah satu perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Perusahaan itu adalah PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag. Pulau itu berjarak sekitar 30 kilometer dari pusat kepulauan Raja Ampat yang menjadi destinasi wisata.

‎Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kemudian berkunjung ke tambang nikel PT Gag Nikel di Pulau Gag, Sabtu (7/6/2025). Kunjungan itu bertujuan melihat situasi operasi tambang dan menindaklanjuti keresahan publik atas dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengklaim, berdasar kunjungan itu, tidak ditemukan masalah di wilayah tambang. ”Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi, overall, sebetulnya tambang ini enggak ada masalah,” katanya.

Meski begitu, Kementerian ESDM tetap menurunkan tim Inspektur Tambang untuk menginspeksi beberapa wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Raja Ampat dan mengevaluasi secara menyeluruh. Dari evaluasi itu, tim bakal memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM.

Benarkah tambang nikel di Raja Ampat mencemari lingkungan dan melanggar aturan?

Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengakui ada indikasi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, Minggu (8/6/2025), menyatakan, pihaknya menerima laporan terkait dampak tambang nikel di Raja Ampat sejak Mei 2025.

Laporan itu ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung di empat lokasi utama tambang nikel di Raja Ampat milik PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP. Hasil pengawasan itu menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil.

PT GN, misalnya, beroperasi di Pulau Gag seluas 6.030 hektar. Pulau Gag masuk pulau kecil sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

PT ASP melakukan pertambangan nikel di Pulau Manuran seluas 746 hektar tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. ”Selain pulaunya kecil, penambangan yang dilakukan kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang cukup serius di Pulau Manuran,” tutur Hanif.

Sementara itu, PT KSM terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) seluas 5 hektar di Pulau Kawe. Adapun PT MRP ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitas pertambangan nikel di Pulau Batang Pele.