Tanda-tanda Gejolak Pangan akibat MBG Sudah di Depan Mata

JAKARTA, KOMPAS — Tanda-tanda gejolak pasokan dan harga pangan akibat program Makan Bergizi Gratis atau MBG sudah di depan mata. Saat ini, gejolak itu tidak hanya terjadi pada telur dan daging ayam ras, melainkan juga buah dan sayuran.

Bahkan, Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan gejolak pangan itu bakal memuncak menjelang Natal-Tahun Baru 2025 dan Ramadhan-Lebaran 2026. Untuk itu, BGN akan menerapkan strategi diversifikasi bahan pangan secara berkelanjutan serta mengurangi penggunaan telur dan daging ayam, terutama pada hari-hari besar keagamaan.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Senin (17/11/2025). Rapat yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto ini juga dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang.

Kami mencatat kenaikan harga telur juga terjadi di daerah-daerah yang memiliki banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.

BPS mencatat, per pekan kedua November 2025, harga rerata nasional telur ayam ras mencapai Rp 31.646 per kilogram (kg) atau di atas harga acuan penjualan di tingkat konsumen yang sebesar Rp 30.000 per kg. Harga komoditas itu naik 0,32 persen dibandingkan rerata harga pada Oktober 2025.

Dalam sepekan, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga telur juga bertambah dari 156 daerah menjadi 157 daerah. Harga telur tertinggi berada di Kabupaten Memberamo Tengah di Papua Pegunungan dan Puncak Jaya di Papua Tengah yang masing-masing senilai Rp 100.000 per kg dan Rp 90.000 per kg.

”Di sisi lain, kami mencatat kenaikan harga telur juga terjadi di daerah-daerah yang memiliki banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ini menunjukkan kenaikan harga telur bukan hanya lantaran problem distribusi, tetapi juga lonjakan permintaan akibat program MBG,” kata Amalia.

Amalia menyebutkan, per pekan kedua November 2025 terdapat 11 kabupaten/kota yang memiliki banyak SPPG dengan kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) telur ayam ras yang tinggi. Kesebelas daerah tersebut adalah Sambas, Pringsewu, Sanggau, Minahasa, Mempawah, Banyu Asin, Jombang, Solok, Jembrana, Bengkayang, dan Pidie Jaya.

Ia mencontohkan, Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat) yang memiliki 26 SPPG mengalami perubahan IPH sebesar 8,32 persen. Bahkan, Kabupaten Jombang yang berada di provinsi sentra peternakan ayam petelur dan pedaging, yakni Jawa Timur, mengalami perubahan IPH sebesar 6,38 persen. Saat ini, Jombang memiliki 66 SPPG.

”Data ini cukup menarik. Di satu sisi, menunjukkan kekurangan pasokan akibat lonjakan permintaan program MBG. Di sisi lain, memperlihatkan peluang bisnis masyarakat sebagai pemasok kebutuhan program MBG,” ungkap Amalia.

Sementara itu, Nanik mengungkapkan, BGN khawatir program MBG bakal memicu lonjakan permintaan dan harga pangan ke depan. Ini lantaran jumlah SPPG di setiap daerah yang dipaparkan BPS itu belum separuh dari SPPG yang bakal dibangun.

Per 16 November 2025, BGN telah membangun 15.211 SPPG di sejumlah daerah di Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 13.593 SPPG telah beroperasi. BGN juga menargetkan 25.000 SPPG kelar dibangun pada akhir Desember 2025 dan 32.000 SPPG pada Februari 2025.

”Belum juga ada separuhnya yang beroperasi. Namun, tanda-tanda gejolak pasokan dan harga pangan akibat lonjakan permintaan SPPG sudah terlihat. Kalau produksi dan pasokan bahan pangan tidak ditambah, saya khawatir MBG dapat memicu inflasi ke depan,” ungkap Nanik.

Nanik menjelaskan, tanda-tanda itu tidak hanya terlihat dari kenaikan permintaan dan harga telur dan daging ayam ras, tetapi juga buah dan sayuran. Belakangan ini, SPPG-SPPG di sejumlah daerah mulai kesulitan mencari buah yang biasanya stoknya menumpuk di pasar induk.

Selain itu, harga sayuran, seperti buncis, kacang panjang, wortel, dan pakcoi, di banyak daerah juga naik. Wortel, misalnya, rerata harganya naik dari Rp 12.000-Rp 14.000 per kg menjadi Rp 23.000-Rp 25.000 per kg.

Menggapai kondisi itu, Bima Arya meminta setiap pemerintah daerah memantau gejolak permintaan dan harga pangan yang dipicu oleh lonjakan permintaan MBG. Mereka juga diminta untuk memetakan kebutuhan pangan bulanan untuk MBG dan mencari solusi apabila pasokannya berkurang.

Dalam rapat itu, BGN memaparkan penyebab kenaikan permintaan dan harga telur dan daging ayam ras yang belakangkan ini terjadi. BGN mengingatkan potensi ledakan permintaan dan kenaikan harga sejumlah pangan pokok, terutama telur ayam ras, menjelang Natal-Tahun Baru 2025.

Menurut Nanik, kenaikan permintaan dan harga telur dan daging ayam ras untuk program MBG dipicu dua hal. Pertama, tenaga ahli gizi di setiap SPPG masih belum banyak yang menerapkan diversifikasi menu MBG.

Pasca-kasus keracunan, banyak tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang mencari aman dalam penyajian menu MBG.

Dengan kata lain, mereka masih terpaku pada daftar bahan pangan dalam buku panduan MBG. Selain itu, ada yang masih kesulitan mendapatkan bahan pangan alternatif sehingga memilih bahan pangan yang relatif banyak tersedia dan mudah dijangkau.

”Pasca-kasus keracunan, banyak tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang mencari aman dalam penyajian menu MBG. Bagi mereka, telur dan daging ayam menjadi pilihan paling aman dibandingkan dengan ikan,” ujarnya.

Di samping itu, Nanik memperkirakan permintaan telur dan daging ayam ras bakal melonjak pada Desember 2025 dan Februari 2026. Periode lonjakan permintaan ini terkait erat dengan Natal-Tahun Baru 2025 dan Ramadhan-Lebaran 2025.

Selain itu, pada Desember 2025 jumlah SPPG yang bakal dibangun dan beroperasi semakin banyak. Bahkan, pada tahun depan, jumlah SPPG yang dibangun dan beroperasi mencapai dua kali lipat dari jumlah sekarang.

Oleh karena itu, Nanik melanjutkan, untuk jangka pendek, BGN mengurangi penggunaan telur dan daging ayam menjelang Natal-Tahun Baru dan Ramadhan-Lebaran. Lauk telur dan daging ayam yang semula dua kali dalam sepekan akan dikurangi menjadi sekali dalam sepekan.

”Kami akan mengalah dengan mengurangi penggunaan dan mendiversifikasi kedua komoditas itu. Ini mengingat kebutuhan masyarakat bukan penerima manfaat MBG terhadap kedua komoditas itu akan meningkat setiap hari-hari besar keagamaan,” katanya.

Adapun untuk jangka panjang, Nanik menambahkan, BGN berharap pemerintah pusat dan daerah meningkatkan produksi pangan. Selain itu, warga setempat bisa berkelompok untuk beternak dan bertanam di lahan dan pekarangan masing-masing.

”Kalau secara mandiri, jumlah produksi pangan setiap warga pasti akan sedikit sehingga tidak bisa menjadi pemasok SPPG. Namun, dengan berkelompok, potensi mereka menjadi pemasok SPPG akan lebih besar,” katanya.