Tanpa Penguatan Daya Beli, Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hanya ”Omon-omon” (10)

JAKARTA, KOMPAS — Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat terganjal daya beli warga yang tengah melemah. Saat ini, konsumsi rumah tangga masih memegang andil tertinggi dalam komponen pertumbuhan ekonomi. 

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen pada akhir pemerintahannya, yakni pada 2029. Tanpa adanya perbaikan daya beli warga di seluruh kelas sejak awal masa pemerintahan yang kontinu, target tersebutkan bagaikan si pungguk yang merindukan bulan. 

Konsumsi rumah tangga selama Indonesia merdeka hingga sekarang selalu berperan menjadi penyokong utama ekonomi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) selama delapan dekade menunjukkan, angka kontribusi konsumsi rumah tangga fluktuatif antara 51,88 dan 73,94 persen.  

Kontribusi tertinggi terjadi, tahun 1999, hampir tiga perempat konsumsi rumah tangga menjadi penopang ekonomi Indonesia. Periode 2000-2010, kontribusi tersebut mulai menurun di kisaran angka 58 persen hingga 65 persen. Penurunan kontribusi terus terjadi hingga di dekade berikutnya. Tahun 2020 menurun menjadi 57,63 persen dan tahun 2024 menjadi 54,04 persen.  

Salah satu penyebab menurunnya kontribusi konsumsi rumah tangga adalah adaptasi warga untuk berhemat di tengah kenaikan gaji yang ”seret”. Edwin (31), guru salah satu SD swasta di Jakarta Barat, menekan pengeluaran harian, maksimal Rp 25.000 per hari. Pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli makan siang Rp 10.000, dan sisanya untuk membeli bensin.  

Edwin harus berhemat karena gajinya hanya Rp 3,4 juta per bulan, jauh di bawah upah minimum Provinsi Jakarta, sebesar  Rp 5,39 juta per bulan. Selama lima tahun bekerja di sekolah tersebut, Edwin sama sekali belum pernah mendapatkan kenaikan gaji. 

Penurunan kontribusi konsumsi rumah tangga itu berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi melambat selama 15 tahun terakhir. Tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai angka 6,2 persen, angka tertinggi pada periode 2010-2024. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga stagnan di angka 5 persen.  

Bahkan, pada masa Covid-19, pertumbuhan ekonomi anjlok hingga minus 2,07 persen pada tahun 2020 dan tumbuh melambat menjadi 3,7 persen di tahun berikutnya. 

Sejalan dengan fakta itu, Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Jahen F Rezki menegaskan, konsumsi warga jangan sampai turun karena pasti akan memengaruhi perekonomian Indonesia. Ia mengingatkan agar daya beli warga jangan sampai bermasalah karena ekonomi nasional bisa menurun.    

Penurunan konsumsi warga diikuti daya beli yang melemah. Laporan ”Indonesia Economic Outlook Q1-2025 LPEM UI” menyebutkan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) menunjukkan adanya penurunan daya beli.   

Analisis Kompas menemukan, selama lima tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi warga dalam struktur PDB selalu lebih rendah dari angka pertumbuhan PDB. Tahun 2021, pertumbuhan tahunan konsumsi warga 2,01 persen, Adapun angka pertumbuhan ekonominya lebih besar, yakni 3,7 persen. Pola yang sama terjadi hingga tahun 2024, pertumbuhan konsumsi warga tumbuh 4,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan ekonomi tumbuh 5,03 persen.   

Menurut peneliti senior di The Prakarsa, Setyo Budiantoro, daya beli warga melemah karena mereka merasa ke depan kondisi perekonomian Indonesia belum jelas. Untuk mengantisipasi situasi itu, warga membatasi konsumsi. Jika kondisi ekonomi dinggap membaik oleh warga, daya beli berpotensi meningkat.   

Seperti Sep (29), warga Jawa Timur, yang pada masa lebaran ini terpaksa mengurangi pengeluarannya. Kontrak kerjanya sebagai konsultan individu di salah satu instansi pemerintahan di Jawa Timur tidak diperpanjang per 1 Februari 2024. 

Padahal sebelumnya, ia mempunyai kebiasaan membagikan parsel lebaran kepada sanak saudaranya. Kondisi Sep yang kehilangan pekerjaan sebelum Lebaran itu memaksanya tidak bisa meneruskan kebiasaan tersebut.  

Setelah diberhentikan dari pekerjaannya, ayah satu anak tersebut sulit memenuhi  kebutuhan sehari-hari. Tabungannya hanya cukup hingga bulan ini.  

Melemahnya daya beli yang berimbas pada konsumsi rumah tangga juga memukul industri ritel. Board Expert Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Yongky Susilo mengatakan, pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen yang terjadi saat ini menyengsarakan peritel. 

Apabila belanja di tingkat ritel turun, Yongky menilai ekonomi nasional yang didorong konsumsi rumah tangga dapat melambat. Dengan meredupnya daya beli warga, dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 berkisar 5,5-5,5 persen.  

Daya beli warga yang makin melemah ini juga membuat tingkat inflasi tahunan terus menurun selama setahun terakhir ini. Dimulai dari Mei 2024, tingkat inflasi tahunan mencapai 3 persen. Kemudian, perlahan-lahan turun menjadi 1,57 persen pada Desember 2024. Hingga Januari 2025 menjadi 0,76 persen dan Februari minus 0,09 persen.   

Menurut dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Esther Sri Astuti, periode deflasi bulanan pada 2025 dapat lebih panjang dibandingkan 2024 akibat melemahnya daya beli masyarakat.

”Deflasi (bulanan) pada 2024 berjalan selama Mei-September. Deflasi terjadi karena permintaan masyarakat rendah,” ujarnya, Jumat (7/3/2025). 

Konsumsi rumah tangga, lanjutnya, berkurang karena kenaikan harga lebih cepat dibandingkan peningkatan upah. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar dalam struktur produk domestik bruto yang dihitung menjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Selain konsumsi rumah tangga, dia pesimistis dengan kontributor lainnya, seperti belanja pemerintah yang terpangkas akibat efisiensi, ekspor, ataupun investasi. Karena itu, dia menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 tidak realistis. ”Itu target yang ’omon-omon’ saja,” ujarnya. 

Agar Indonesia dapat mencapai target tersebut, Esther berpendapat, pemerintah harus mengendalikan harga barang dan jasa. Selain itu, gelombang pemutusan hubungan kerja juga perlu disikapi dengan pelatihan untuk pemutakhiran kemampuan. Pemerintah juga dapat mendorong wirausaha dengan insentif kemudahan kredit modal. 

Catatan BPS menunjukkan, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 8 hingga 10 persen pada beberapa tahun. Tahun 1968, angka pertumbuhan ekonomi mencapai 10,9 persen, kemudian 8,1 persen pada tahun 1973, 8,76 persen (1977), 9,88 persen (1980), dan 8,22 persen (1995). 

Namun, capaian pada tahun-tahun tersebut, konsumsi masyarakatnya tumbuh menguat hingga mencapai 12 persen. Adapun 15 tahun terakhir ini pertumbuhan konsumsi warga stagnan di angka 5 persen.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dicapai bertahap. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,3 persen, 6,3 persen (2026), 7,5 persen (2027), dan 7,7 persen (2028).

Sebelumnya, dokumen visi-misi saat kampanye berjudul ”Prabowo Gibran 2024-Bersama Indonesia Maju” menyatakan, negara butuh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6-7 persen untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Sementara siaran pers Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (7/3/2025), menyebutkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu sasaran utama pembangunan nasional yang dibidik RPJMN 2025-2029.

Jahen menilai, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada 2025 jauh lebih tinggi dibandingkan 2024. “Pada 2024, (ekonomi Indonesia) hanya bisa tumbuh 5,03 persen padahal ada Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.

Apabila target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, lanjutnya, kredibilitas pemerintah bisa hilang. Pelaku pasar maupun swasta akan enggan mengikuti langkah-langkah yang hendak diambil pemerintah akibat melesetnya realisasi dari target yang dicanangkan.

Untuk mengikuti liputan tema ini selengkapnya, kami mengajak Anda bergabung dalam grup Whatsapp Pembaca Kompas ”Investigasi & Jurnalisme Data” dengan mengeklik tautan link ini.

Kami juga ingin mendengarkan pandangan Anda tentang artikel ini melalui survei lewat berikut ini