Tantangan Kepemimpinan Malaysia di ASEAN 2025

ASEAN di tahun 2025, di bawah kepemimpinan Malaysia, mengambil dua isu prioritas, yakni pertumbuhan ekonomi dan menguatkan sentralitas. KTT ASEAN 2025, yang akan berlangsung pada Mei dan Oktober, seperti biasa menjadi arena bagaimana isu-isu prioritas ini direspons untuk selanjutnya diwujudkan.

Pada KTT di bulan Mei 2025, ASEAN untuk pertama kalinya akan menyelenggarakan KTT ASEAN dengan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) plus China. Selanjutnya, pada KTT di Oktober 2025, ASEAN baru menggelar KTT dengan negara-negara mitra lamanya.

Menilik kondisi di tahun 2025 bagi ASEAN, saat berbagai tantangan dan isu lama belum teratasi, tantangan-tantangan baru berdimensi ekonomi hadir di depan pintu. Sebagai ketua, Malaysia harus memimpin ASEAN melewati tantangan tersebut sepanjang tahun 2025 ini. Namun, dengan menekankan aspek ekonomi, tidak lantas harus mengabaikan masalah-masalah lama non-ekonomi yang belum terselesaikan.

Malaysia mengambil ’inklusivitas dan keberlanjutan’ sebagai tema kepemimpinannya di ASEAN 2025. Tema ini, seperti dijelaskan dalam portal resmi (myasean2025.com), diterjemahkan sebagai aksi untuk kemajuan bersama yang sesungguhnya, memastikan tidak seorang pun yang tertinggal.

Sebuah tema kepemimpinan yang menarik, tetapi mungkin agak berjarak dari konteks ASEAN saat ini, dengan korupsi di pemerintahan, merosotnya demokrasi, dan degradasi lingkungan hidup menjadi keprihatinan utama (primary concern) warganya.

Konflik Laut China Selatan (LCS) merupakan tantangan politik-keamanan paling rumit yang dihadapi ASEAN. Konflik LCS terjadi karena tumpang tindih klaim atas perairan dan pulau, terutama gugusan pulau-pulau Spratly dan Paracel, yang disengketakan secara keseluruhan atau sebagian oleh enam negara: China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina.

LCS memang sebuah kawasan yang strategis bukan hanya bagi negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur, melainkan juga bagi banyak negara yang lain. Selain diduga memiliki kandungan mineral dan migas, LCS adalah jalur pelayaran dan jalur penerbangan internasional yang sangat penting, dengan banyak negara yang bergantung pada wilayah ini.

Agresivitas China dalam menegaskan klaimnya atas LCS, ditunjukkan dalam beberapa insiden bersenjata tiga dekade terakhir, telah menyita perhatian pemimpin ASEAN. Setidaknya sejak KTT ASEAN di Bandar Seri Begawan, Brunei, tahun 2013, konflik LCS terus hadir seperti hantu yang membayangi pertemuan puncak-pertemuan puncak pemimpin ASEAN setelahnya.

Untungnya, KTT ASEAN di Bandar Seri Begawan 2013 telah menghasilkan kesadaran kolektif ASEAN untuk mengutamakan pendekatan damai. Namun, bagaimana konflik klaim ini bakal dipecahkan dan di mana peran ASEAN dalam penyelesaian konflik ini, hingga sekarang belum tergambar jelas. Konflik LCS masih menjadi ujian politik terpenting sentralitas ASEAN.

Tantangan lama yang lain, yang tidak kalah rumit dan justru berada di depan mata ASEAN, adalah krisis kemanusiaan di Myanmar, yang sekaligus pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia. ASEAN dituntut berperan lebih aktif dan konkret dalam penyelesaian krisis di Myanmar.

Krisis kemanusiaan di Myanmar yang telah berlangsung lama, dalam pengalaman panjang ASEAN, tidak dapat diatasi secara individu oleh negara anggota. Penanganan krisis Myanmar menuntut respons bersama, dan kepemimpinan Malaysia harus juga menguatkan dan menyatukan respons ASEAN menghadapi krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di Myanmar.

Bukan tanpa kebetulan, dunia di tahun 2025 akan menghadapi disrupsi ekonomi global karena kebijakan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang menggunakan instrumen ekonomi untuk ’menomorsatukan’ AS. Washington secara sepihak menaikkan tarif masuk produk dari Kanada dan Meksiko, dua tetangga terdekat yang telah lama menjadi mitra ekonomi. Tindakan ini mendapatkan balasan serupa dari Kanada dan Meksiko.

Perang dagang juga dilancarkan AS terhadap China. Bukan hanya itu, AS secara eksplisit menempatkan China secara teknis sebagai musuh. Keputusan ini tentu saja akan mendapatkan respons yang sama dari Beijing. AS juga terlibat konflik kebijakan politik yang parah dengan Uni Eropa, yang selama ini menjadi mitra strategisnya. Konflik paling kentara terkait penyelesaian perang di Ukraina.

Kedua, pernyataan Presiden Trump menyoal kepemilikan Denmark atas Greenland tentu saja memicu kemarahan balik dari Denmark, menambah buruk hubungan AS-Eropa. Perkembangan-perkembangan ini tak pelak bakal mengganggu stabilitas ekonomi global.

KTT ASEAN dan GCC+China yang dirancang ASEAN di bawah kepemimpinan Malaysia boleh disebut sebagai respons atas tantangan baru di atas. ASEAN hendak menarik mitra ekonomi dan mitra dialog baru dari kawasan Teluk.

Di sektor ekonomi, tantangan ASEAN terpenting tetaplah memastikan agar negara-negara ASEAN tumbuh dalam kemakmuran bersama, sekaligus dalam kemitraan ekonomi timbal balik dengan mitra dialognya. Pembangunan ekonomi ASEAN harus berjalan dalam basis semua tumbuh dan semua untung. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas ASEAN telah disepakati sebagai kunci untuk ini.

ASEAN telah menyusun sejumlah dokumen peta jalan pertumbuhan ekonomi bersama. Kini saatnya bagi ASEAN untuk lebih mengandalkan kekuatan sendiri, untuk sementara mengabaikan peran ekonomi luar, untuk mewujudkan ini.

ASEAN saatnya menegaskan dalam tindakan komitmen pertumbuhan ekonomi bersama, yang bukan lagi slogan, melainkan lebih sebagai kebutuhan untuk dipenuhi. Memang, negara-negara anggota ASEAN telah secara formal menempatkan ASEAN sebagai lingkaran konsentrik (concentric circle) terpenting politik luar negeri masing-masing. Kendati demikian, satu ASEAN yang secara ekonomi berkembang bersama belum nyata terwujud.

Menghadapi tantangan dan isu di atas, tantangan paling utama bagi ASEAN justru adalah menguatkan pilar sosial-budaya dan akademik yang kokoh, yang menelurkan tata kelola (governance) dan cara ASEAN atau ASEAN way. Merujuk pengalaman Uni Eropa, kerja sama sosial budaya dan akademik memainkan peran menentukan.

Kerja sama sosial budaya dan akademik yang kuat akan menelurkan tawaran-tawaran teknis untuk penyelesaian banyak masalah teknis dan menghasilkan perspektif baru dalam merespons tantangan yang lainnya, termasuk yang disebutkan di muka: mengakhiri korupsi, menguatkan demokrasi, dan memperbaiki kualitas lingkungan. Tiga isu yang diinginkan sebagian besar warga ASEAN saat ini.

Kerja sama sosial-budaya dan akademik dapat menjadi pintu masuk berlangsung efek limpahan (spill over) untuk ASEAN yang bertumbuh inklusif dan dekat. Sebagai contoh, menghadapi pendemi Covid-19 yang lewat, ASEAN terasa kurang berhasil karena tidak menawarkan satu ’Vaksin ASEAN’ hasil kolaborasi akademik.

Ketertinggalan semacam ini tidak perlu terjadi lagi di masa depan untuk sektor-sektor lainnya. Malaysia, sebagai ketua ASEAN 2025, dapat mengambil peran menguatkan kerja sama sosial budaya dan akademik ini, di samping kerja sama ekonomi dan politik.

Endi Haryono, Dosen pada Program Studi Hubungan Internasional President University dan Associate Fellow IKMAS-UKM Malaysia