Tantangan Multikulturalisme Program Makan Bergizi Gratis

Finlandia, negara pelopor program makan gratis sejak 1948, memiliki keunggulan monokultural dengan satu suku, yaitu suku Finn. Cukup mudah mewujudkan program makan gratis untuk anak-anak sekolah di sana oleh status monokulturalnya.

Sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia berpotensi menciptakan benturan tradisi dan konflik budaya kuliner. Kemungkinan hadir disparitas di kalangan anak sekolah oleh perbedaan perlakuan di lingkungannya, di kelas atau di luar kelas, dan tak mudah mengintervensi budaya tradisional yang telah menjadi identitas etnik.

Tantangan multikulturalisme

Setiap gugus kepulauan memiliki variasi budaya, sistem adat, etnosentrisme, dan perbedaan tradisi yang merupakan tantangan multikultural yang rumit. Keragaman sangat sulit untuk meracik menu yang dapat diterima masyarakat lokal.

GM Foster dalam Medical Anthropology: An Introduction (1978) menekankan bahwa program kesehatan masyarakat wajib mempertimbangkan konteks budaya agar komunitas sasaran dapat menerimanya. Dan, keberhasilan atau kegagalan program MBG bergantung pada nilai budaya, seperti dalam dua kasus yang dilaporkan United Nations World Food Programme (UN WFP) berikut ini.

Keberhasilan Program Feeding for Better Learning di Aceh pasca-tsunami tahun 2004, program bantuan gizi diluncurkan. Program ini berhasil dengan menggunakan bahan pangan lokal, seperti ikan segar, ubi, dan sayuran yang penting dalam pola makan masyarakat Aceh.

Hal ini membuat anak-anak lebih suka sebab mereka akrab dengan menu tersebut. Kesuksesan di Aceh menunjukkan bahwa program berbasis budaya dapat diterima dengan baik (WFP, 2004).

Sebaliknya, di Papua dan Nusa Tenggara Timur, program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah menghadapi berbagai hambatan. Faktor-faktor ini menyebabkan implementasi program menjadi kurang optimal.

Beberapa kasus, makanan yang disediakan tidak sesuai dengan kebiasaan makan anak-anak sebab makanan pokok orang Papua adalah sagu dan keladi; di Nusa Tenggara Timur, anak-anak tidak terbiasa akan rasa dan tekstur PMT-AS.

Ketidakefektifan program PMT-AS menunjukkan bahwa adaptasi budaya sangat penting untuk setiap intervensi gizi. Memaksakan menu tanpa mempertimbangkan preferensi lokal dapat menghambat program (WFP, 2015).

Contoh lain, studi budaya makan di India oleh Rozin et al (1999) menemukan bahwa nilai-nilai tradisional dan simbolisme lokal sangat memengaruhi preferensi makanan. Program gizi yang tidak memperhitungkan aspek kultural terbukti gagal. 

Namun, berbeda di Jepang, metode berbasis budaya terbukti berhasil dalam program makan di sekolah. Makanan disiapkan dengan melibatkan masyarakat lokal dan menggunakan makanan yang familiar bagi anak-anak. Penelitian Ishikawa et al (2014) menunjukkan program ini berhasil melestarikan budaya makan lokal sambil meningkatkan apresiasi terhadap makanan.

Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan program MBG di Indonesia, pemerintah perlu melakukan pemetaan budaya lokal secara komprehensif dan mengintegrasikan perspektif antropologi kesehatan. Pelibatan ahli gizi serta pemangku kepentingan dalam penyusunan menu akan memperkuat penerimaan program, menjaga keberlanjutan identitas budaya, dan memajukan status gizi masyarakat, tentunya dengan tetap memenuhi angka kecukupan gizi (AKG).

Selain itu, tantangan kebijakan mencakup kurangnya koordinasi antarlembaga, distribusi makanan yang tidak tepat waktu akibat medan berat, dan penyia-nyiaan makanan karena keterbatasan fasilitas penyimpanan, terutama di wilayah terpencil. Pemilihan bahan makanan yang sesuai dengan preferensi sasaran menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi dan mutu makanan. Namun, melalui kajian sistematis, pemerintah dapat merancang strategi dan menyiasati semua tantangan ini.

Program ini harus inklusif demi memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama menerima manfaat MBG tersebut.

Perspektif antropologi kesehatan

Antropologi kesehatan memandang MBG sebagai program biokultural yang kompleks, keberhasilan atau kegagalannya dipengaruhi interaksi sosial dan biobudaya. Sebab, makanan Indonesia mengandung makna simbolis.

Misalnya nasi, bukan sekadar makanan pokok, melainkan lambang kemakmuran dan identitas etnis. Makanan mencerminkan relasi manusia dengan alam, leluhur, dan komunitasnya. Mengabaikan prinsip-prinsip ini dapat berujung pada resistensi terhadap program MBG.

Antropologi kesehatan mendeskripsikan makanan sebagai simbol kelas sosial. Pierre Bourdieu (1979), dalam teori habitus, penulis mengadopsinya bagaimana preferensi makanan seseorang atau kelompok mencerminkan posisi sosial dan budaya dalam masyarakat.

Hermeneutiknya, makanan di Indonesia dapat dianggap biner versi Claude Levi Strauss, yakni makanan kalangan elite versus makanan kalangan marjinal, dapat menjadi dialektika berkepanjangan di antara anak-anak sekolah, guru, dan orangtua murid.

Untuk mencegah disparitas sosial, program MBG harus cermat. Ada kemungkinan terjadinya segregasi sosial jika anak-anak dari keluarga kurang mampu lebih sering diidentifikasi sebagai peserta program daripada anak-anak dari keluarga berada. Untuk itu, program ini harus inklusif demi memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama menerima manfaat MBG tersebut.

Dalam pendekatan antropologi medis, makanan dianggap obat yang mendukung kebutuhan tubuh. Sebagian kelompok etnis percaya bahwa makanan memiliki khasiat penyembuhan, dan pemahaman ini dapat diintegrasikan agar program MBG sukses.

Malinowski (1922) menegaskan, melalui teori fungsionalisme, yang penulis terjemahkan bahwa makanan tidak sekadar memenuhi kebutuhan tubuh, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat kohesi sosial apabila diorganisasi secara multikultural.

Kesimpulan dan implikasi program MBG

Di Indonesia, program MBG merupakan paradigma biokultural yang kompleks. Melalui pemahaman antropologi kesehatan, pemerintah akan mampu menemukenali hubungan biobudaya yang memengaruhi kesuksesan program MBG.

Program ini berpotensi memperbaiki kesehatan masyarakat, mengurangi tengkes (stunting), dan memperkuat harmoni sosial dalam keragaman budaya melalui pendekatan yang peka terhadap budaya (cultural sensitivity) dan kompetensi budaya (cultural competence).

Dampak keragaman budaya dan tradisi kuliner yang beragam di Indonesia, program MBG menghadapi berbagai hambatan. Namun, dengan menggunakan pendekatan kepekaan terhadap konteks lokal dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, kita dapat menciptakan inisiatif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menghormati identitas budaya.

Setiap orang bertanggung jawab untuk mendukung upaya ini. Mari kita dorong pemerintah melalui Badan Gizi Nasional dan lintas keilmuan untuk menerapkan pemetaan budaya yang komprehensif, melibatkan pimpinan adat, dan memanfaatkan makanan tradisional yang akrab bagi anak-anak.

Kita dapat menjadikan program MBG sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memperkokoh ikatan solidaritas sosial dalam keragaman budaya. Dengan kerja sama, kita dapat memastikan masa depan yang lebih sehat bagi anak-anak Indonesia. Masa depan anak-anak kita harus dibentuk dengan tindakan saat ini.

Muhammad Arsyad Rahman, Doktor Antropologi dan Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar