Target Ambisius Prabowo Akhiri Operasi PLTU Dalam 15 Tahun Hadapi Tantangan

Presiden Prabowo Subianto punya target ambisius mengakhiri operasi pembangkit listrik berbasis batubara dalam 15 tahun. Tantangannya, tingkat ketergantungan Indonesia pada batubara masih sangat tinggi dalam menopang listrik. Pada saat yang sama, butuh biaya besar untuk mengakhiri operasi pembangkit listrik tenaga uap batubara.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, di Jakarta, Jumat (22/11/2024) mengatakan, penyampaian komitmen Presiden di tingkat internasional, bisa dipandang sebagai komunikasi strategis. Namun, aspek detailnya akan menjadi hal lain.

"Apabila memang demikian, langkah pertama yang diminta ya (PLTU) BUMN. Sebab, kalau swasta kan harus hitung-hitungan dulu. Dalam waktu 15 tahun (semua PLTU diakhiri) saya kira cukup agresif. Dalam konteks komunikasi ke dunia internasional itu positif meski implementasinya blm tentu sesuai. Dan itu umum," ujar Komaidi.

Berpidato pada Sesi Ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, Selasa (19/11/2024), Prabowo mengatakan, Indonesia berkomitmen mengurangi suhu terkait dengan iklim guna menyelamatkan lingkungan. Diberkahi sumber daya energi terbarukan melimpah, Indonesia juga berkomitmen menyediakan energi hijau.

Prabowo juga menyebut Indonesia telah memanfaatkan minyak sawit untuk bahan bakar nabati. "Kami juga memiliki cadangan panas bumi yang besar. Kami juga berencana memensiunkan (retire) coal plant dan semua pembangkit fosil dalam 15 tahun. Juga berencana membangun 75 gigawatt pembangkit energi terbarukan dalam 15 tahun," ujar Prabowo seperti disiarkan Youtube Sekretariat Presiden.

Pengamat ekonomi energi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Yayan Satyakti, menuturkan, jika melihat dokumen Just Energy Transition Partnership atau komitmen pendanaan transisi energi, ada pembiayaan total lebih dari Rp 300 triliun. Salah satu arah pendanaan yakni pengakhiran dini operasi PLTU batubara.

"Apabila ingin lebih masif lagi (pengakhiran operasi PLTU), pasti kebutuhan biayanya akan lebih besar lagi," kata Yayan.

Salah satu proyek prioritas dalam JETP adalah pengakhiran dini operasi PLTU Cirebon-1, Jawa Barat, dengan kapasitas 660 megawatt (MW). Sinergi dilakukan antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Cirebon Electric Power (CEP), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Indonesia Investment Authority (INA). Jika terlaksana, operasi PLTU akan berakhir pada 2035, tujuh tahun lebih cepat dari seharusnya.

Terlepas dari segala tantangan, Yayan meyakini, akan ada PLTU yang diakhiri operasinya dalam transisi energi. "Namun, yang belum pasti, apakah kita bisa mencapai NZE (emisi nol bersih) 2050 atau tidak. Saya kira yang dikejar saat ini ialah energi seperti surya, angin, dan panas bumi. Juga, bahan bakar nabati. Itu untuk peningkatan bauran energi terbarukan," kata Yayan.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, sebagai pernyataan politis, pengakhiran PLTU tidak masalah. Itu untuk menujukkan impresi kepada komunitas internasional. Namun, dalam rancangan dan pelaksanaannya tetap diperlukan kehati-hatian, khususnya pada PLTU milik swasta.

Untuk PLTU-PLTU milik PLN, Purnomo melanjutkan, bisa jadi bukan masalah karena perusahaan negara. Namun, beda dengan swasta. Berdasarkan pengalaman, Indonesia tidak akan bisa berkompromi jika disengketakan pihak swasta di arbitrase internasional.

"Sehingga, penting untuk mendengarkan pihak swasta," kata Purnomo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2000-2009.

Catatan Kompas, Peraturan Presiden (perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik telah mengamanatkan penyusunan peta jalan percepatan masa operasi PLTU. Namun, dua tahun sejak Perpres itu terbit, peta jalan yang bakal tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM itu belum juga terbit.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, peta jalan tersebut masih disusun. Menurut rencana, ada 13 PLTU direncanakan akan dipensiunkan secara dini secara bertahap. Namun, tetap ada catatan mempertimbangkan keekonomian serta tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan dan kenaikan harga listrik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Jumat, menjelaskan, apa yang disampaikan Presiden pada G20 di Brasil ialah bagian dari komitmen menuju NZE. Ia, sebagai pembantunya, akan melakukan sejumlah penyesuaian.

Ia juga akan berkomunikasi dengan Presiden. Namun, secara garis besar, ada arahan terkait komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

"Terkait pensiun dini beberapa pembangkit listrik, kami sedang exercise. Sebab, energi terbarukan itu penting bagi kita tetapi tidak mesti membebani negara dan masyarakat. Kami sedang exercise. Tapi, apa yang Pak Prabowo katakan harus jalan, (ya) lakukan. Yang kami sedang exercise itu (PLTU) Cirebon. Kami koordinasi terus dengan Kementerian Keuangan dan lembaga pembiayaan," katanya.

Menurutnya, saat ini harga energi terbarukan masih mahal, sehingga pengembangan energi terbarukan jangan sampai membebankan negara dan masyarakat. "Ini antara komitmen kita dengan dunia (internasional) serta kondisi di dalam negeri. Kami ke sana bertahap," lanjutnya.