Tarif AS dan Krisis Beras Jepang Picu Kenaikan Harga Beras Dunia

Produksi beras dunia pada tahun 2025/2026 diperkirakan meningkat. Namun, saat pasokan berlimpah, harga beras dunia justru kembali naik pada Mei 2025. Tren penurunan harga beras dunia yang terjadi sejak awal Januari 2025 pun terhenti. Tarif resiprokal Amerika Serikat dan krisis beras di Jepang menjadi biang keladinya.

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperkirakan produksi beras dunia pada 2025/2026 akan menyentuh 551,5 juta ton. Produksi beras tersebut naik 4,9 juta ton dari produksi 2024/2025 yang sebesar 546,6 juta ton.

Kendati produksi beras berlimpah, harga beras dunia justru kembali naik. Hal itu terkonfirmasi dari harga sejumlah beras dalam Data Harga Komoditas (The Pink Sheet) Bank Dunia yang dirilis pada 3 Juni 2025.

Harga beras Thailand dengan kadar pecah 5 persen, misalnya, mencapai 431 dollar AS per ton pada Mei 2025. Harga beras itu lebih tinggi dibandingkan dengan April 2025 yang senilai 415 dollar AS per ton, tetapi masih lebih rendah dari Mei 2024 yang senilai 628 dollar AS per ton.

FAO juga menunjukkan hal serupa. Merujuk data Pemutakhiran Harga Beras FAO yang dirilis pada 6 Juni 2025, Indeks Harga Beras Dunia pada Mei 2025 sebesar 106,3. Meskipun masih lebih rendah 22,6 persen secara tahunan, indeks tersebut naik 1,4 persen secara bulanan.

Harga beras calrose atau salah satu jenis beras japonica yang diproduksi di California, AS, naik seiring dengan laju permintaan beras impor di Jepang.

FAO menyebutkan peningkatan harga beras dunia didominasi kenaikan harga beras aromatik sebesar 4,6 persen secara bulanan. Kenaikan harga beras aromatik itu dipicu oleh peningkatan beras basmati menjelang Idul Adha dan permintaan AS terhadap beras hom mali Thailand.

Permintaan beras hom mali Thailand dari AS itu meningkat lantaran importir AS memanfaatkan jeda 90 hari penerapan tarif resiprokal. Adapun bea masuk impor tambahan yang dikenakan AS terhadap Thailand pada 2 April 2025 sebesar 36 persen.

Selain itu, kenaikan harga beras dunia juga disebabkan kenaikan harga beras japonica sebesar 1 persen secara bulanan. Krisis beras dan tingginya harga beras di Jepang menjadi pemicu utamanya. Bahkan, harga beras calrose atau salah satu jenis beras japonica yang diproduksi di California, AS, naik seiring dengan laju permintaan beras impor di Jepang.

Aeon, perusahaan ritel Jepang, mulai mengimpor beras calrose lewat jalur swasta dan menargetkan penjualan sekitar 14.000 ton dalam tiga bulan. Aeon mulai mendistribusikan beras tersebut di berbagai lini jaringannya pada 6 Juni 2025.

Duta Besar AS untuk Jepang George Glass mengemukakan, Jepang merupakan negara yang sangat serius dalam urusan beras. Konsumen Jepang juga mungkin yang paling selektif dalam kualitas makanan.

”Ini benar-benar merupakan momen bersejarah lantaran beras calrose yang 100 persen ditanam di AS dijual di jaringan supermarket terbesar di Jepang,” katanya (NHK, 13/5/2025).

Sebelumnya, Pemerintah Jepang mempertimbangkan impor beras dari AS untuk mengatasi krisis beras di dalam negeri. Jepang juga mempertimbangkan opsi tersebut sebagai salah satu alat negosiasi tarif resiprokal AS. Ini mengingat AS mengenakan bea masuk impor timbal balik terhadap Jepang sebesar 24 persen.

Pengenaan tarif resiprokal itu lantaran AS menganggap sistem impor dan distribusi beras di Jepang sebagai hambatan perdagangan. AS menilai sistem tersebut terlalu diatur ketat dan tidak transparan. Bahkan, Presiden AS Donald Trump menuding Jepang mengenakan tarif impor beras dari AS sebesar 700 persen (Asahi Shimbun, 23/4/2025).

Di Indonesia, produksi beras pada 2025 juga diperkirakan naik dan berlimpah. Kendati begitu, harga rerata nasional beras masih cenderung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah Indonesia juga terkesan berhati-hati meredam kenaikan harga beras.

Merujuk hasil Kerangka Sampel Area Padi amatan April 2025, Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras nasional pada Januari-Juli 2025 sebanyak 21,76 juta ton atau meningkat 2,83 juta ton atau 14,92 persen dibandingkan Januari-Juli 2024 yang sebanyak 18,93 juta ton. Namun, jika dibandingkan dengan periode sama pada 2023 dan 2022, peningkatan produksinya masing-masing hanya 0,65 juta ton dan 0,39 juta ton.

Sementara berdasarkan data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), per 9 Juni 2025, harga rerata nasional beras medium di tingkat konsumen Rp 13.906 per kilogram (kg) atau 11,25 persen di atas HET. Beras medium yang harganya jauh di atas HET berada di Papua Barat (24,54 persen), Kalimantan Timur (21,92 persen), Papua (20,08 persen), dan Kalimantan Utara (18,81 persen).

Kenaikan harga beras itu diduga akibat dampak penerapan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tanpa rafaksi dan any quality (tanpa standar kualitas khusus) minimal Rp 6.500 per kg. Per 9 Juni 2025, Bapanas mencatat harga rerata nasional GKP di tingkat petani Rp 6.712 per kg.

Secara otomatis, harga GKP yang cukup tinggi itu mendorong kenaikan biaya produksi gabah kering giling (GKG) dan beras di penggilingan. Rentetannya akan berujung pada kenaikan harga beras di tingkat konsumen.

Untuk mengatasi kenaikan harga beras itu, Pemerintah Indonesia terbilang cukup berhati-hati. Opsi bantuan beras bagi 18,3 juta keluarga berpenghasilan rendah menjadi pilihan utama. Sementara opsi mengguyur pasar dengan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi pilihan kedua.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, kenaikan harga beras di tingkat konsumen memang perlu diredam. Namun, harga GKP di tingkat petani juga perlu dijaga agar tidak di bawah Rp 6.500 per kg. Oleh karena itu, bantuan beras dan penyaluran SPHP bakal dilakukan secara selektif dan terukur.

Bantuan beras akan menyasar 18,3 juta keluarga berpenghasilan rendah. Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan 20 kg beras untuk dua bulan sekaligus, yakni Juni dan Juli 2025.

Menurut Arief, saat ini pemerintah tengah memverifikasi 16,5 juta keluarga calon penerima. Pemerintah juga tengah menyiapkan dana Rp 4,9 triliun untuk menggulirkan program bantuan beras tersebut.

Dengan begitu, realistisnya bantuan beras baru dapat digulirkan pada akhir Juni 2025. Sasaran pertamanya adalah daerah-daerah dengan harga beras yang cenderung tinggi, terutama di Indonesia bagian timur.

”Nanti, bantuan 20 kg beras itu akan disalurkan atau dikirimkan sekaligus untuk dua bulan sehingga biayanya bisa lebih efisien,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (8/6/2025).

Intervensi pemerintah melalui penyaluran beras SPHP baru akan digulirkan jika memang pasokan terbatas dan/atau harga merangkak naik dalam 10 hari di atas HET.

Terkait opsi kedua, Arief melanjutkan, intervensi pemerintah melalui penyaluran beras SPHP baru akan digulirkan jika memang pasokan terbatas dan/atau harga merangkak naik dalam 10 hari di atas HET. Terhadap daerah yang tidak ada kenaikan harga, penyaluran beras SPHP tersebut belum diperlukan.

Sebenarnya, penyaluran beras SPHP ke pasar dan bantuan beras sejalan dengan tujuan program SPHP. Keduanya sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.

”Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Pertanian serta melaporkannya ke Presiden. Beras SPHP akan disalurkan jika ada indikasi kenaikan harga beras di beberapa daerah,” kata Arief.