Tarif Resiprokal AS 32 Persen, Pemerintah Siapkan Tim Lobi Tingkat Tinggi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah RI tengah menghitung dampak penerapan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Tim lobi tingkat tinggi disiapkan untuk menjalin negosiasi sehubungan kebijakan tersebut. Penyederhanaan regulasi menjadi upaya lain guna meningkatkan aspek kompetitif atas produk-produk dalam negeri.

Seperti diberitakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan daftar tarif dasar dan bea masuk pada banyak negara mitra dagang pada Rabu (2/4/2025) petang waktu Washington atau Kamis pagi (3/4/2025) WIB. Dalam daftar yang disampaikan, Indonesia dikenai tarif timbal balik atau resiprokal sebesar 32 persen.

Hingga hari kedua setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal, Jumat (4/4/2025), Presiden Prabowo urung memberikan responsnya. Ia juga terlihat enggan ketika ditanyai mengenai persoalan tersebut sewaktu wawancara cegat di Gereja Katedral Jakarta, Jumat sore. Responsnya hanya berupa lambaian tangan ke arah wartawan. 

Jawaban sejauh ini baru dikeluarkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, melalui pesan singkat, yang dikirimkan, Jumat siang. Sejumlah langkah sudah disiapkan pemerintah guna menghadapi tantangan tarif resiprokal itu.

”Pemerintah sedang menghitung dengan cermat dampak dari penerapan tarif resiprokal yang dilakukan oleh Pemerintah AS (Amerika Serikat),” tulis Hasan, lewat pesan singkatnya. 

Tak hanya mengkaji, lanjut Hasan, pemerintah juga melakukan upaya lain secara bersamaan. Tim lobi juga akan dikirimkan pemerintah untuk berunding dengan Pemerintah AS, selaku pihak yang mengeluarkan kebijakan tersebut. 

”Paralel dengan itu, pemerintah juga mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan Pemerintah AS,” kata Hasan.

Selain itu, lanjut Hasan, langkah lain yang berpusat pada para pelaku usaha dalam negeri juga tengah disiapkan. Ini menyoal upaya penyederhanaan regulasi yang selama ini mempersulit barang-barang produksi dalam negeri untuk bersaing.

”Di dalam negeri sendiri, pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” kata Hasan. 

Sebelumnya, Kamis (3/4/2025) malam, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pengenaan tarif resiprokal bakal berdampak signifikan terhadap daya saing produk-produk ekspir RI di pasar AS. Selama ini, produk ekspor utama RI di pasar AS, antara lain, elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut.

”Kami akan segera menghitung dampak pengenaan tarif resiprokal AS terhadap komoditas-komoditas itu. Kami juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” sebut Susiwijono, seperti diberitakan Kompas (3/4/2025).

Sejak awal 2025, sebut Suswijono, Pemerintah RI telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif baru AS. Diungkapkannya pula, negosiasi juga telah dilakukan dengan Pemerintah AS. 

Koordinasi intensif sudah dijalani tim lintas kementerian dan lembaga perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional, demi menghadapi tarif resiprokal AS. Tak hanya itu, komunikasi dalam berbagai tingkatan pun dijalin dengan Pemerintah AS.

”Kami akan segera mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk bernegosiasi langsung dengan Pemerintah AS. Indonesia juga telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif resiprokal AS,” ujar Susiwijono. 

Sejatinya, tarif resiprokal Indonesia tergolong lebih rendah dibandingkan sejumlah negara anggota ASEAN lainnya. Tarif tertinggi dikenakan pada Kamboja, yakni 49 persen. Vietnam menyusul setelahnya dengan 46 persen, lalu diikuti tertinggi ketiga oleh Thailand 36 persen. 

Hanya saja, terdapat negara-negara anggota ASEAN lainnya yang memperoleh tarif resiprokal lebih rendah dibandingkan Indonesia. Beberapa negara itu ialah Malaysia (24 persen), Singapura (10 persen), dan Filipina (17 Persen).

Selain langkah strategis di sektor perdagangan, tambah Susiwijono, upaya lain yang coba ditempuh ialah menjaga kepercayaan pelaku pasar. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global setelah pengumuman tarif resiprokal AS.

Bersama dengan Bank Indonesia (BI), stabilitas nilai tukar rupiah terus berusaha dijaga oleh pemerintah. Likuiditas valutas asing dipastikan tetap terjaga agar mampu mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha dan memelihara stabilitas ekonomi.

”Kami juga akan memperbaiki iklim investiasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja yang luas,” kata Susiwijono.

Saran untuk membangun diplomasi multilateral terkait tarif resiproakl AS sebelumnya sempat disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Gabriel Lele. Hendaknya upaya-upaya diplomasi bilateral dihindari. Pasalnya, perlu ditilik ulang seberapa kuat posisi tawar Indonesia di mata AS. Dikhawatirkan, jika hanya diplomasi bilateral, ada kecenderungan meladeni ”perang dagang”. 

Jalur multilateral, jelas Gabriel, bisa diupayakan melalui keikutsertaan Indonesia pada berbagai organisasi, seperti ASEAN, APEC, hingga WTO. Langkah multilateral ini lebih memungkinkan mengingat negara yang terdampak kebijakan AS bukan hanya Indonesia. 

”Jadi, Indonesia tidak bergerak sendirian. Ada negara-negara lain yang bisa dilibatkan untuk membahas ini, seperti China, Uni Eropa, dan lain-lain. Kalau berhadapan secara bersama-sama, itu akan mempunyai posisi tawar yang lebih kuat,” tandas Gabriel Lele.