Tarif Resiprokal AS di Wilayah ”Abu-abu”, Indonesia Tetap Lanjutkan Negosiasi

Dari Paris hingga Washington, diplomasi ekonomi Indonesia terus bergerak. Di tengah pertemuan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD, Jakarta dan Washington kembali duduk semeja untuk menemukan jalan tengah kemitraan dagang yang lebih adil dan saling menguntungkan.

Di sela-sela pertemuan tingkat menteri OECD di Paris, Perancis, Selasa (3/6/2025) waktu setempat, Pemerintah Indonesia kembali menjajaki peluang kerja sama perdagangan yang lebih adil dengan Amerika Serikat melalui skema tarif resiprokal.

Intensi itu terwujud dalam sebuah dialog bilateral penting yang berlangsung antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan perwakilan United States Trade Representative (USTR), Jamieson Greer, dalam rangka melanjutkan pembahasan tarif kedua negara.

Sebagai informasi, USTR adalah sebuah lembaga pemerintahan di AS yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengoordinasikan kebijakan perdagangan internasional, komoditas, dan investasi langsung. USTR bertindak sebagai negosiator untuk melanjutkan negosiasi atau pembahasan mengenai tarif dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia.

”Indonesia sudah menyerahkan dokumen resmi kepada pihak USTR, dan dokumen tersebut telah dilengkapi,” ujar Airlangga kepada awak media dalam paparan daring bertajuk ”Kesiapan Indonesia Menuju Keanggotaan OECD”, Rabu malam waktu Jakarta.

Ia menambahkan, pihak AS memberikan apresiasi atas kelengkapan dokumen serta kecepatan respons Indonesia dalam proses perundingan. Menurut Airlangga, Greer menilai proposal Indonesia sebagai fondasi yang baik untuk pembicaraan selanjutnya.

Dengan begitu, lanjut Airlangga, tim negosiasi Indonesia disebutnya telah menyelesaikan putaran pertama negosiasi tarif resiprokal AS yang membahas isu tarif, hambatan nontarif, perdagangan digital, hingga keamanan ekonomi.

Putaran kedua negosiasi dijadwalkan berlangsung pekan depan di Washington DC. Delegasi Indonesia akan kembali hadir dengan membawa daftar preferensi tarif yang mencerminkan posisi tawar nasional.

”Kepentingan nasional tetap menjadi prinsip utama dalam setiap langkah negosiasi,” ujar Airlangga.

Dalam strategi bargaining, tawaran awal kita harus tinggi.

Pertemuan ini, katanya, bukan sekadar formalitas diplomatik. Ini menjadi penanda keseriusan Indonesia dalam membangun hubungan dagang yang setara dan terbuka. Indonesia saat ini termasuk di antara 18 negara dengan dokumen negosiasi yang dinilai sudah cukup maju.

”Kita berharap hasil akhirnya mampu membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia di pasar global,” katanya.

Menyikapi masih bergulirnya kebijakan tarif resiprokal AS di ranah hukum, Airlangga menyebut pembahasan negosiasi tarif dengan AS tetap selalu mempertimbangkan kepentingan nasional. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan tindakan nyata untuk menyelesaikan perundingan.

Pengadilan Perdagangan Internasional AS sebelumnya memblokir penerapan sebagian besar kebijakan tarif impor yang dikenakan Trump. Namun, tak lama berselang, Pengadilan Banding Federal memutuskan tetap mengizinkan penerapannya sambil menunggu proses banding lebih lanjut.

”Kami berkomitmen untuk memberikan daftar preferensi tarif komoditas Amerika Serikat sebelum putaran kedua negosiasi yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025 di Washington DC. Kami siap untuk terus berdialog terbuka dan mengatasi tantangan negosiasi di bidang tarif, hambatan nontarif, perdagangan digital, aturan asal barang, dan isu keamanan ekonomi serta nasional,” papar Airlangga.

Pada diskusi terpisah, anggota Dewan Ekonomi Nasional, Chatib Basri, memberikan gambaran tentang strategi negosiasi yang dijalankan oleh tim Indonesia. Dalam kuliah terbuka di Universitas Indonesia, Depok, pertengahan Mei, Chatib menjelaskan bahwa dalam perundingan perdagangan internasional, posisi tawar sangat menentukan hasil akhir.

”Dalam strategi bargaining, tawaran awal kita harus tinggi,” ucapnya. Prinsip ini disebut sebagai high call, pihak negosiator menempatkan posisi awalnya pada nilai maksimal sebelum berkompromi. Langkah ini memungkinkan ruang negosiasi lebih leluasa sebelum mencapai titik temu.

Namun, Chatib mengingatkan bahwa strategi ini harus disertai dengan fallback position yang realistis sebagai jaring pengaman jika penawaran awal tidak diterima. Di sisi lain, isu-isu teknis seperti rules of origin juga menjadi penting karena berkaitan langsung dengan integrasi Indonesia dalam rantai pasok regional, termasuk di kawasan ASEAN.

Chatib mengonfirmasi bahwa pembahasan dengan USTR belum mencakup isu QRIS secara spesifik. Fokus negosiasi masih pada sektor tarif, perdagangan digital, dan isu-isu strategis lainnya.

Chatib juga menyinggung peluang Indonesia sebagai tujuan relokasi pabrik dari China di tengah ketegangan dagang antara Washington dan Beijing. Meski AS dan China telah mencapai kesepakatan gencatan perang tarif, kebutuhan dunia akan diversifikasi rantai pasok tetap tinggi.

Ia mencontohkan keberhasilan Indonesia menarik Toyota untuk mendirikan pabrik di Karawang, Jawa Barat, senilai 3,7 miliar dollar AS. Kala itu, banjir besar di Thailand menjadi momentum strategis untuk menawarkan Indonesia sebagai basis produksi alternatif. ”Pelajarannya jelas, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang,” katanya.

Chatib mengakui, Vietnam menjadi pesaing kuat. Namun, ia menilai neraca perdagangan Vietnam-AS yang surplus 129 miliar dollar AS justru bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Vietnam. Sebaliknya, Indonesia dengan surplus perdagangan sekitar 19 miliar dollar AS dinilainya memiliki ruang manuver yang lebih luas.

Meski begitu, kemudahan investasi tetap menjadi syarat utama agar Indonesia tetap menarik di mata investor global. ”Kalau tidak ada deregulasi, investor tidak akan pindah,” ujarnya.

Terkait hal ini, ekonom dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, punya pandangan berbeda. Ia mengkritisi premis bahwa Indonesia perlu segera bergerak agar bisa menarik relokasi industri dari China ke dalam negeri. Menurut dia, anggapan tersebut tidak berdasar secara strategis.

Di tengah ketidakpastian yang masih tinggi dan dinamika hubungan dagang global yang terus bergerak, Andri menyarankan agar Indonesia mengambil sikap yang lebih kalkulatif dan tidak terjebak pada euforia relokasi industri yang belum tentu terjadi.

”Itu harapan palsu. Industri China saat ini cenderung mendiversifikasi tujuan ekspor mereka, bukan merelokasi produksi. Apalagi ke negara-negara seperti Indonesia yang juga berpotensi dikenai tarif tinggi,” tuturnya.