Tarif Tinggi Bahan Baku LPG dan Krisis Nafta Tekan Industri Petrokimia

JAKARTA, KOMPAS — Tarif impor liquefied petroleum gas atau LPG untuk bahan baku industri sebesar 5 persen dinilai membebani sektor petrokimia di tengah gangguan pasokan global akibat konflik Timur Tengah. Jika pemerintah tidak memberikan perhatian khusus atas isu ini, keberlanjutan produksi dan daya saing industri akan terancam.

Corporate Planning General Manager Lotte Chemical Indonesia (LCI) Lee Dae Lo mengatakan, sejak konflik di Timur Tengah terjadi pada akhir Februari 2026, pihaknya telah merasakan tekanan, terutama untuk bahan baku industri petrokimia dalam negeri, yang terimbas oleh gangguan distribusi minyak dunia.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat memperkuat dukungan terhadap industri melalui kebijakan pengamanan pasokan dan tarif bahan baku. Salah satunya, Lee meminta, tarif impor LPG yang saat ini sebesar 5 persen agar diturunkan menjadi 0 persen.

Lee menilai, tarif tersebut menjadi beban tambahan bagi industri dalam negeri di tengah tekanan pasokan global. Apalagi, sejumlah negara pesaing sama sekali tidak menerapkan tarif serupa untuk impor LPG mereka, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

”Untuk menjaga agar industri Indonesia tetap kompetitif, saya ingin meminta tarif impor LPG sebesar 0 persen untuk bahan baku,” kata Lee kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Kebijakan bebas tarif bagi bahan baku ini dinilai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pabrik dari hulu ke hilir. LPG sebagai bahan baku industri saat ini menjadi salah satu opsi strategis di tengah tingginya harga dan tersendatnya pasokan bahan baku nafta.

Masih mahalnya tarif impor LPG dan sulitnya industri mengakses bahan baku nafta itu memaksa LCI untuk menurunkan tingkat produksi pabriknya secara signifikan di Cilegon, Banten. Kondisi itu pun berdampak langsung pada operasional pabrik.

Lee mengatakan, LCI tetap mempertahankan kegiatan produksi, tetapi dengan kapasitas minimum untuk menjaga keberlangsungan pasokan bagi industri manufaktur di dalam negeri.

Kami mencari alternatif dari India, Amerika, dan Afrika. Proses impornya sudah mulai berjalan, tetapi membutuhkan waktu.

”Sebelum konflik, hampir 100 persen (kebutuhan bahan baku) kami beli dari Timur Tengah. Namun, sekarang kami beli dari Singapura, Malaysia, bahkan Afrika, yaitu Nigeria. Kami mengupayakan tetap beroperasi. (Isu) ketersediaan bahan baku utama memberi dampak dan menurunkan tingkat produksi, tetapi kami berusaha mencari substitusi lain,” kata Lee.

Pelaku industri pun menyambut rencana pemerintah untuk mengamankan pasokan nafta dan berharap mereka dapat turut mengakses bahan baku tersebut. Dukungan kebijakan yang adaptif menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan sektor petrokimia nasional di tengah tekanan geopolitik dan ketatnya persaingan global dalam perebutan bahan baku.

Berdasarkan data Trading Economics, harga nafta tercatat telah menyentuh 932,2 dolar AS per ton pada 13 April 2026 atau naik 14,36 persen secara bulanan.

Dalam industri petrokimia, nafta merupakan bahan baku utama untuk pembuatan jenis plastik polietilena (PE) dan polipropilena (PP). Plastik jenis PE yang lebih fleksibel dan ringan biasanya digunakan untuk membuat kantong belanja, botol plastik, dan kontainer. Sementara, plastik PP yang cenderung lebih kaku, kuat, dan tahan panas banyak digunakan untuk mainan, alat medis, dan kemasan.

Menyusul lonjakan harga nafta dunia, pemerintah saat ini sedang bergerak mencari sumber alternatif bahan baku plastik di tengah terganggunya pasokan nafta dari Timur Tengah.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, selama ini industri plastik dalam negeri sangat bergantung pada impor nafta dari kawasan Timur Tengah. Namun, eskalasi konflik telah menghambat distribusi bahan baku, terutama karena kendala logistik dan pengapalan.

”Bahan baku plastik kita, khususnya bijih plastik, bergantung pada nafta Timur Tengah. Imbas perang, pasokannya terganggu. Karena itu, kami mencari alternatif dari India, Amerika, dan Afrika. Proses impornya sudah mulai berjalan, tetapi membutuhkan waktu,” ujar Budi.

Upaya mencari pasokan bahan baku untuk industri itu sekaligus menanggapi kekhawatiran pelaku usaha, terutama UMKM, terkait kenaikan harga plastik. Budi menegaskan, pemerintah terus mempercepat pencarian sumber pasokan baru agar tekanan harga dapat ditekan.

”Kita harus cepat mencari solusi melalui negara lain yang bisa menyuplai,” ujarnya.

Pemerintah telah berkoordinasi dengan para produsen hingga perwakilan perdagangan di luar negeri untuk membantu membuka akses pasokan nafta baru dari negara lain. Upaya ini menjadi strategi jangka pendek guna menutup kekosongan pasokan dari Timur Tengah.

Di sisi lain, gangguan pasokan juga diperparah oleh kondisi di sejumlah negara produsen plastik di kawasan Asia. Budi menyebutkan, beberapa produsen di Taiwan, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, dan Singapura mengalami kondisi kahar (force majeure) yang turut menekan ketersediaan bahan baku di pasar global.

Terkait potensi penurunan harga nafta dalam waktu dekat, Budi mengakui hal tersebut masih bergantung pada dinamika krisis global. Ketergantungan pada pasokan dari Timur Tengah selama ini membuat harga bahan baku plastik menjadi sangat rentan terhadap gejolak geopolitik.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai, meski pelaku industri telah mencari sumber pasokan alternatif, kenaikan harga bahan baku tetap menjadi tantangan utama. ”Dari sisi pasokan, kita sudah dapat alternatif dari India, Afrika, dan Rusia. Namun, tantangannya adalah kenaikan harga bahan baku yang bisa membebani produsen,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi ini sekaligus menegaskan tingginya ketergantungan industri dalam negeri terhadap pasokan energi dan bahan baku impor, terutama dari kawasan Timur Tengah. Saat ini, sekitar 50 persen kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan 55 persen LPG masih bergantung pada impor.

Di tengah tekanan pasokan itu, LPG mulai dilirik sebagai alternatif bahan baku pengganti nafta. Namun, kebijakan tarif impor LPG sebesar 5 persen menjadi beban tambahan bagi industri.

Wijayanto menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah relaksasi kebijakan untuk menjaga keberlangsungan sektor industri.

”Pemerintah harus memberikan insentif, minimal berupa nol tarif impor untuk energi dan bahan baku, serta insentif lain seperti pajak ekspor nol persen untuk produk tertentu. Ini penting untuk menjaga industri tetap bertahan,” ujarnya.

Wijayanto mengingatkan, kegagalan menjaga keberlangsungan industri dapat berdampak jangka panjang. Jika pabrik berhenti beroperasi, pemulihan tidak hanya membutuhkan waktu lama, tetapi juga berisiko kehilangan pangsa pasar global yang sudah diisi negara lain.

Risiko lainnya jika tidak ada perhatian dari pemerintah adalah potensi dirumahkannya para pekerja di industri petrokimia. Hal ini sangat tidak diinginkan oleh semua pihak.

”Perhatian pemerintah jangan hanya kepada masyarakat dengan cara memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik untuk menjaga daya beli. Perhatian juga wajib diberikan kepada industri dan menciptakan pekerjaan bagi rakyat agar mereka mempunyai daya beli,” katanya.

Dari sisi makroekonomi, gangguan pasokan bahan baku juga berpotensi memicu dampak yang lebih luas. Tersendatnya impor nafta, misalnya, telah mendorong kenaikan harga plastik yang berimbas pada harga barang, termasuk makanan.

Selain itu, sejumlah produsen dilaporkan menghentikan produksi dan menyatakan force majeure akibat keterbatasan bahan baku. Kondisi ini berisiko mengganggu kinerja ekspor sekaligus meningkatkan impor sehingga menekan surplus neraca perdagangan.

Sebelum LCI, PT Chandra Asri Pacific Tbk juga menyampaikan klarifikasi terkait pemberitahuan force majeure kepada sejumlah pelanggannya. Klarifikasi ini disampaikan saat perang antara AS-Israel dan Iran baru pecah dan mengganggu Selat Hormuz, awal Maret 2026.

”Pemberitahuan force majeure tidak serta-merta mencerminkan penghentian kegiatan operasional perusahaan. (Pemberitahuan ini) bagian dari mitigasi risiko atas dampak situasi eksternal yang semakin berkembang,” ujar Suryandi, Direktur Sumber Daya Manusia dan Urusan Korporat Chandra Asri Group, Kamis (5/3/2026).

Sejauh ini, PT Chandra Asri Pacific belum memberi update kabar terbaru mengenai kondisi pasokan bahan baku dan operasional perusahaannya. Kompas telah mencoba mengontak pihak Chandra Asri, tetapi belum mendapat jawaban.

Untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak geopolitik, Wijayanto menekankan pentingnya strategi jangka menengah dan panjang, yakni melalui diversifikasi sumber bahan baku curah (feedstock) serta pengembangan bahan baku industri di dalam negeri.

”Diversifikasi dan penguatan kapasitas domestik harus berjalan beriringan agar industri kita lebih tahan terhadap guncangan global,” kata Wijayanto.