Teater Absurd Tanpa Empati

Di panggung politik Indonesia, DPR sering tampil bukan sebagai rumah aspirasi, melainkan panggung sandiwara yang semakin mirip teater absurd.

Alih-alih menghadirkan kebijakan yang menyejukkan publik yang tengah diimpit beban ekonomi dan kekecewaan, yang muncul justru komentar-komentar nyeleneh yang membuat rakyat geleng kepala. Fenomena ini bisa menjadi pertanda krisis yang serius dari politik yang kehilangan orientasi moral, logika yang terputus dari realitas, dan empati yang memudar.

Dalam sastra, teater absurd pernah dipopulerkan Eugene Ionesco dan Samuel Beckett yang menggambarkan kehidupan modern sebagai lingkaran tanpa makna—penuh percakapan sia-sia, tindakan repetitif, dan kekosongan substansi. Ironisnya, pola itu kini terpantul dalam politik kita.

Dalam karya Samuel Beckett, Waiting for Godot (1953), dua tokoh utama berdialog tanpa ujung, menunggu sosok yang tak pernah datang. Percakapan mereka dipenuhi pengulangan, jeda canggung, dan absurditas yang membuat penonton merasa hampa sekaligus frustrasi.

Begitu pula di politik kita: rakyat seakan jadi penonton yang menunggu ”Godot” dalam bentuk kebijakan berpihak, sementara para wakilnya sibuk melontarkan wacana yang tak menyentuh realitas penderitaan sehari-hari.

Eugene Ionesco melalui The Bald Soprano (1950) juga menyingkap absurditas komunikasi modern—percakapan antartokoh dipenuhi kalimat kosong, saling tumpang tindih, hingga akhirnya kehilangan makna. Pola ini amat dekat dengan perdebatan di ruang parlemen kita: kata-kata deras meluncur, jargon berhamburan, tetapi substansinya nihil.

Dari perspektif psikologi sosial, hal ini menunjukkan mekanisme displacement: persoalan rakyat yang nyata (korupsi, kemiskinan, akses kesehatan) dengan obrolan remeh yang viral, tetapi tak solutif.

Teater absurd, yang dulu dimaksudkan sebagai kritik eksistensial terhadap absurditas hidup modern, kini menemukan panggung barunya di Senayan. Bedanya, kali ini yang dipertaruhkan bukan sekadar estetika seni, melainkan masa depan demokrasi.

Hannah Arendt dalam The Origins of Totalitarianism (1951) pernah mengingatkan bahaya terbesar dalam politik modern bukan hanya muncul dari tirani yang keras, melainkan juga dari absurditas yang dibiarkan menjadi normal.

Ketika kebohongan, kekonyolan, dan pernyataan yang bertentangan dengan akal sehat terus-menerus diproduksi di ruang publik, masyarakat perlahan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara realitas dan ilusi. Inilah jalan sunyi menuju totalitarianisme: sebuah kondisi di mana absurditas politik tak lagi dianggap aneh, tetapi diterima sebagai bagian ”biasa” dari kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks DPR hari ini, komentar nyeleneh wakil rakyat bukan sekadar guyonan politik yang bisa dilupakan, melainkan tanda bahwa demokrasi kita sedang terancam oleh erosi akal sehat kolektif.

Jika rakyat terbiasa menertawakan kelucuan para politisi tanpa pernah menuntut perbaikan, absurditas itu bisa mengeras jadi sistem.

Kemungkinan terbaik yang bisa kita harapkan adalah lahirnya kesadaran kritis publik bahwa tawa atas kelucuan DPR harus disertai kemarahan moral dan tuntutan etis. Dengan begitu, panggung ”teater absurd” DPR dapat diubah kembali jadi ruang representasi bermartabat, di mana empati bukan barang langka, melainkan fondasi utama politik.

Krisis politik yang kita saksikan hari ini sejatinya adalah krisis empati. Kondisi ini bisa kita telaah melalui konsep empathy gap—ketidakmampuan seseorang (atau sekelompok elite) untuk membayangkan kondisi emosional dan penderitaan orang lain.

Ketika para wakil rakyat berbicara soal tunjangan puluhan juta atau mengusulkan gerbong khusus perokok, mereka sesungguhnya sedang memamerkan jurang empati itu. Mereka tak bisa (atau tak mau) masuk ke dalam dunia keseharian rakyat yang bergulat dengan biaya hidup, kesehatan, dan pendidikan. Jurang inilah yang membuat komentar absurd terasa lebih sakit daripada lucu.

Solusi untuk keluar dari teater absurd ini tak bisa hanya berharap pada kesadaran individu wakil rakyat, melainkan menuntut perubahan struktural. Pertama, publik perlu menghidupkan kembali kontrol sosial kolektif melalui partisipasi kritis: menolak sekadar menertawakan absurditas dan mulai menjadikannya bahan tekanan politik serius.

Kedua, pendidikan politik yang menekankan empati harus menjadi agenda nasional. Seperti ditunjukkan Arlie Hochschild dalam Strangers in Their Own Land (2016), memahami ”curahan hati” rakyat jelata bisa menjadi jembatan yang memperbaiki relasi antara elite dan masyarakat.

Ketiga, parpol mesti membangun mekanisme kaderisasi yang menilai bukan hanya kecakapan teknis, melainkan juga kapasitas empati sosial calon wakil rakyat. Langkah ini bisa diharapkan mampu menghadirkan politik empati.

Politik empati bukan sekadar jargon moral, melainkan fondasi penting untuk mengembalikan arah demokrasi.

Untuk DPR, politik empati berarti wakil rakyat tidak hanya berpikir tentang ”apa yang mungkin menguntungkan partai”, tetapi juga ”apa yang benar-benar dirasakan dan dibutuhkan rakyat”.

Wawan Kurniawan, Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia