Tekanan Ekonomi Dorong Pekerja Formal Beralih Jadi Ojol, Kurir, Kreator, dan Pengecer Daring

JAKARTA, KOMPAS — Akibat tekanan ekonomi, pekerja formal, khususnya dari sektor manufaktur dan jasa di wilayah perkotaan, beralih menjadi pekerja informal digital. Mereka kini menggantungkan hidup dari platform digital sebagai pengemudi, kurir, pembuat konten, dan pengecer daring.

Riset ”Angka Turun, tetapi Tekanan Belum Reda” dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) pada Mei 2025 menunjukkan, lapangan kerja formal tertekan akibat perlambatan ekonomi, restrukturisasi perusahaan, dan otomatisasi. Laporan itu diunggah di akun Instagram LPEM UI, Minggu (15/6/2025).

Saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (16/6/2025), salah seorang peneliti LPEM UI, Muhamad Hanri, mengatakan, platform digital seperti Gojek, Grab, Shopee Food, dan Tiktok Shop menjadi pilihan cepat bagi pekerja untuk tetap memperoleh penghasilan, terutama di perkotaan. Pekerja yang kehilangan pekerjaan formal, khususnya di sektor manufaktur dan jasa di perkotaan, cenderung beralih menjadi pengemudi ojek daring, kurir, kreator konten, dan pengecer daring. 

Kendati belum ada statistik resmi yang spesifik memetakan pekerja gig, LPEM UI menyebutkan bahwa sejumlah survei mencatat tentang platform digital yang menyerap jutaan tenaga kerja. Sebagian besar berasal dari kelompok usia muda, lulusan SMA/SMK, dan eks pekerja formal.

Akan tetapi, pilihan itu bukan tanpa konsekuensi. Meski jam kerjanya fleksibel, pekerja informal digital atau yang dikenal sebagai pekerja ekonomi gig sering kali bekerja lebih lama. Pendapatan dan perlindungan sosial mereka juga relatif lebih minim daripada pekerja formal.

Dari sisi kebijakan, peralihan ke pekerjaan informal digital itu bersifat ambivalen (bertentangan). Di satu sisi, platform digital memberi ruang fleksibilitas dan penyerapan tenaga kerja di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Di sisi lain, status kerja yang kerap tidak terlindungi, jam kerja panjang, serta pendapatan yang fluktuatif menjadikan ekonomi gig sebagai solusi temporer yang rapuh. 

Tren tersebut, menurut laporan riset LPEM UI yang sama, mengindikasikan lemahnya dukungan transisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Idealnya, pekerja yang terkena PHK memiliki akses terhadap program pelatihan ulang, konseling karier, dan tunjangan transisi seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Akan tetapi, implementasi program JKP sejauh ini cenderung masih terbatas. Penyebabnya beragam, seperti kendala administratif. ”Dalam kondisi seperti ini, ekonomi gig menjadi semacam buffer zone. Area abu-abu antara pengangguran terbuka dan pekerjaan layak,” kata Hanri dalam laporan itu. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2025, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 153,05 juta orang, meningkat 3,67 juta orang dibandingkan Februari 2024. Jumlah penduduk bekerja juga naik sebesar 3,59 juta menjadi 145,77 juta orang. 

Pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 4,82 persen menjadi 4,76 persen pada Februari 2025. Kendati demikian, jumlah penganggur secara absolut meningkat tipis dari 7,20 juta orang menjadi 7,28 juta orang.

Menurut laporan riset LPEM UI, situasi ini menunjukkan bahwa penurunan TPT lebih banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan angkatan kerja dan penyerapan kerja secara umum, bukan semata karena turunnya jumlah penganggur.

”Perlu ada penguatan regulasi perlindungan pekerja gig. Integrasikan mereka ke dalam sistem jaminan sosial serta sediakan jalur mobilitas ke pekerjaan formal. Ini harus menjadi bagian dari respons kebijakan ketenagakerjaan pascapandemi,” tutur Henri dalam laporan. 

Peneliti ekonomi gig Arif Novianto, saat dihubungi pada Senin, berpendapat, di tengah sulitnya akses terhadap kerja formal, menjadi pengemudi layanan transportasi daring merupakan jalan pintas. Akan tetapi, dalam jangka panjang, pekerjaan itu bisa menjadi perangkap kemiskinan baru jika negara dan platform digital tidak bertanggung jawab. 

”Yang dibutuhkan bukan hanya model bisnis platform yang baru, tetapi regulasi yang mengakui dan melindungi kerja digital sebagai kerja riil dan hak-hak kerja layak,” ucap Arif, yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. 

Keberadaan model berlangganan yang ditawarkan oleh platform layanan transportasi daring di Indonesia, menurut dia, mendorong relasi kerja menjadi semakin tidak langsung dan semakin menjauh dari relasi kerja konvensional. Model itu semacam transformasi posisi pengemudi menjadi pelanggan platform alih-alih mitra kerja. Sama halnya dengan pedagang penyewa kios di pasar yang membayar biaya sewa untuk berjualan.

Namun, apabila platform tetap mengatur tarif dasar, menentukan jumlah pengemudi sesukanya, menetapkan algoritma distribusi order, memberi insentif atau sanksi, atau memutus akun secara sepihak, di sana tetap terjadi relasi subordinasi dan kontrol. Dengan kata lain, hubungan kerja tetap eksis meskipun dibungkus model bisnis baru. 

Direktur Utama GoTo Patrick Walujo dalam acara Mitra Juara Gojek dan GoPay, Sabtu (14/6/2025), di Jakarta, mengatakan, GoTo memiliki lebih dari 3 juta mitra pengemudi dan lebih dari 5,3 juta mitra usaha pada 2024. Pada 2023, GoTo berkontribusi sebesar Rp 259,6 hingga Rp 392 triliun terhadap produk domestik bruto Indonesia.

Dalam kurun waktu 2015 sampai 2023, GoTo diklaim telah mengurangi tingkat pengangguran hingga 8,25 persen per tahun. ”Melalui inisiatif Mitra Juara Gojek dan GoPay, kami ingin menyampaikan pesan yang kuat dan jelas bahwa GoTo berkomitmen menyejahterakan, melindungi, dan mendengarkan mitra,” ujar Patrick. 

Sementara itu, dalam diskusi bersama media, Jumat malam, Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, sejak hadir di Indonesia pada 2014, Grab telah menjangkau lebih dari jutaan pengguna dan membuka peluang kerja bagi jutaan mitra, baik mitra pengemudi maupun mitra UMKM lewat beragam produk dan layanan. Saat ini Grab telah menjangkau lebih dari 300 kota dan kabupaten di Indonesia.

Sebanyak satu dari dua atau hampir 50 persen mitra pengemudi Grab roda dua sebelumnya merupakan korban PHK, tak memiliki pekerjaan, atau tanpa sumber penghasilan sama sekali. Sepanjang 2018–2024, lebih dari 4,6 juta peluang kerja tercipta lewat digitalisasi UMKM di Grab. 

Sesuai data Youtube, per Desember 2024, Indonesia berada di peringkat teratas negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah terbanyak kanal Youtube dengan 1 juta pelanggan. Pada saat itu, Indonesia memiliki 3.000 kanal, sedangkan Malaysia 190 kanal, Singapura 170 kanal, Thailand 1.300 kanal, Vietnam 2.500 kanal, dan Filipina 450 kanal. 

Menurut data Youtube, kreator di Indonesia per Desember 2024 mengalami peningkatan pendapatan sebesar 20 persen dibandingkan setahun sebelumnya pada jumlah kanal yang menghasilkan 9 digit atau lebih (dalam rupiah). 

”Di tengah membanjirnya jumlah konten, fokus Youtube adalah pada konten yang bermanfaat dan berkualitas tinggi,” ucap Vice President Southeast Asia and South Asia Frontier Google Sapna Chadha.