Tekanan Inflasi Berisiko Kerek Biaya Pinjaman Perbankan

JAKARTA, KOMPAS — Laju inflasi pada Mei 2026 mulai mencerminkan tekanan inflasi barang impor akibat depresiasi nilai tukar. Apabila tekanan inflasi dan nilai tukar tidak kunjung mereda, suku bunga kebijakan cenderung tetap bertahan tinggi. Akibatnya, beban bunga pinjaman pun berisiko meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (2/6/2026) melaporkan inflasi pada Mei 2026 mencapai 0,28 persen secara bulanan dan 3,08 persen secara tahunan. Inflasi tahunan ini tercatat meningkat dari bulan lalu yang sebesar 2,42 persen dan lebih tinggi dibandingkan Mei 2025 yang hanya 1,6 persen.

Secara kumulatif, inflasi secara tahun kalender berjalan selama periode Januari-Mei 2026 tercatat mencapai 1,35 persen. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,19 persen secara tahun kalender berjalan.

”Inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,94 persen,” kata Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Jakarta secara hibrida.

Berdasarkan pengeluarannya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi tahunan dengan andil sebesar 1,43 persen. Ini disusul dengan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil 0,7 persen.

Ia menjelaskan, terdapat beberapa komoditas utama yang mendorong inflasi tahunan, antara lain, ikan segar, beras, daging ayam ras, minyak goreng, cabai rawit, Sigaret Kreket Mesin (SKM), dan cabai merah.

Di sisi lain, komponen inti turut menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan dengan andil sebesar 2,66 persen. Komoditas yang mendorong inflasi komponen inti, antara lain, emas perhiasan, minyak goreng, nasi dengan lauk, biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi, sewa rumah, serta mobil.

Inflasi inti menguat, naik dari 2,44 persen secara tahunan menjadi 2,59 persen. Kenaikan tersebut mencerminkan inflasi impor yang lebih tinggi menyusul depresiasi rupiah yang meningkatkan biaya barang impor dan input produksi, terutama produk-produk yang berkaitan dengan elektronik.

Lebih lanjut, komponen bergejolak juga memberikan andil inflasi sebesar 1,02 persen dengan tingkat inflasi 6,24 persen. Inflasi pada komponen ini utamanya didorong oleh beberapa komoditas, seperti beras, daging ayam ras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan daging sapi.

Sementara itu, komponen harga diatur pemerintah memberikan andil inflasi terendah sebesar 0,4 persen dengan tingkat inflasi 2,07 persen. Inflasi kelompok ini didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara, SKM, bahan bakar rumah tangga, Sigaret Kretek Tangan (SKT), dan Sigaret Putih Mesin (SPM).

Head of Macroeconomics & Market Research Permata Bank Faisal Rachman berpendapat, inflasi tahunan yang naik melampaui 3 persen pada Mei 2026 tersebut disebabkan oleh meningkatnya tekanan dari sisi penawaran seiring penyesuaian biaya produksi kepada konsumen.

Adapun tekanan inflasi ini dipicu oleh kenaikan biaya impor (imported inflation), kenaikan harga energi, kenaikan harga bahan bakar, penurunan hasil panen pertanian yang membatasi pasokan pangan, serta permintaan musiman terkait perayaan Idul Adha.

”Inflasi inti menguat, naik dari 2,44 persen secara tahunan menjadi 2,59 persen. Kenaikan tersebut mencerminkan inflasi impor yang lebih tinggi menyusul depresiasi rupiah yang meningkatkan biaya barang impor dan input produksi, terutama produk-produk yang berkaitan dengan elektronik,” ujarnya.

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada akhir Mei 2026 berada di level Rp 17.883 per dolar AS. Secara tahun kalender berjalan, rupiah tercatat melemah 6,92 persen.

Ia menambahkan, tekanan inflasi kemungkinan akan meningkat di tengah ketegangan geopolitik yang terus berlanjut di Timur Tengah. Perkembangan ini akan mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah sehingga akan meningkatkan risiko inflasi impor.

Pada saat yang sama, kenaikan harga minyak global juga dapat menambah beban subsidi energi pemerintah. Kondisi ini akan memberikan tekanan kepada keseimbangan fiskal sehingga menyebabkan kenaikan inflasi harga yang diatur pemerintah.

Sementara itu, dari sisi domestik, ekspansi kebijakan fiskal yang akan meningkatkan jumlah uang beredar dalam arti luar (M2) berisiko menekan inflasi. Mengutip data Bank Indonesia (BI), uang beredar dalam arti luas pada April 2026 tumbuh sebesar 9,2 persen secara tahunan.

Kami lihat BI Rate (suku bunga acuan) cenderung akan bertahan pada level saat ini. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga akan kenaikan lanjutan BI Rate, bila penyesuaian BBM dan energi subsidi terjadi dan rupiah terus melemah.

Di sisi lain, risiko tekanan inflasi juga datang dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan akan meningkatkan permintaan pangan. Selain itu, munculnya El Nino ”Godzilla” turut berisiko memberikan tekanan lebih lanjut terhadap kenaikan inflasi.

Menurut Faisal, apabila pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan energi bersubsidi, inflasi akan menembus target BI dalam kisaran 1,5-3,5 persen. Jika ini terjadi, tidak menutup kemungkinan BI akan mengerek lagi naik suku bunga acuannya guna meredam tekanan inflasi.

”Kami lihat BI Rate (suku bunga acuan) cenderung akan bertahan pada level saat ini. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga akan kenaikan lanjutan BI Rate, bila penyesuaian BBM dan energi subsidi terjadi dan rupiah terus melemah,” ujarnya.

Sebelumnya, BI dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan periode Mei 2026 memutuskan untuk mengerek suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi tetap dalam target BI.

Faisal memperkirakan, suku bunga acuan akan cenderung dipertahankan di level tinggi untuk waktu yang lama (higher for longer). Kebijakan ini mempertimbangkan risiko tekanan inflasi, pelebaran defisit transaksi berjalan, serta ketidakpastian pemangkasan suku bunga global.

Sementara itu, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat, kebijakan suku bunga tinggi untuk waktu yang lama tidak serta-merta akan diikuti dengan kenaikan suku bunga perbankan.

”Hanya saja, ruang untuk menurunkan suku bunga kian terbatas. Bila bank masih dapat menjaga biaya dana tetap murah dan terkendali, bank paling tidak akan tetap menjaga suku bunga tetap sama,” katanya.

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2026, struktur dana pihak ketiga (DPK) perbankan secara industri masih didominasi oleh dana murah (72,96 persen). Dilihat dari kelompoknya, Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 4 atau bank bermodal inti lebih dari Rp 70 triliun memiliki porsi dana murah paling tinggi (78 persen).

Menurut Trioksa, segmen kredit yang paling sensitif dengan kenaikan suku bunga acuan umumnya adalah segmen konsumtif, seperti kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, terutama mobil, serta kredit-kredit untuk barang nonesensial yang jumlah dan angsurannya juga besar.

Tergantung pada karakteristik biaya dana bank. Bila didominasi dana murah, respons untuk menaikkan bunga karena bunga acuan bisa lebih panjang dibanding yang mengandalkan dana mahal. Untuk bank yang didominasi dana mahal umumnya 1-3 bulan akan menyesuaikan suku bunganya.

Selanjutnya, kenaikan bunga juga akan merambat ke segmen kredit produktif yang bersifat jangka pendek, mengingat bank harus menanggung beban suku bunga acuan. Apalagi, saat ini, kinerja keuangan bank cenderung menurun di tengah gejolak nilai tukar dan risiko tekanan inflasi.

”Tergantung pada karakteristik biaya dana bank. Bila didominasi dana murah, respons untuk menaikkan bunga karena bunga acuan bisa lebih panjang dibanding yang mengandalkan dana mahal. Untuk bank yang didominasi dana mahal, umumnya 1-3 bulan akan menyesuaikan suku bunganya,” ujarnya.

Mengutip hasil Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan kepada Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan (SBDK) yang dirilis BI, rerata tertimbang suku bunga kredit dalam rupiah turun, dari 8,76 persen pada Maret 2026 menjadi 8,73 persen pada April 2026.

Penurunan ini sejalan dengan terjaganya kondisi likuiditas perbankan, turunnya tekanan biaya dana, serta penyesuaian persepsi bank terhadap risiko kredit debitor pada Maret 2026. Dalam hal ini, suku bunga kredit baru kelompok bank pelat merah tercatat paling rendah. Sebaliknya, bank swasta, bank asing, dan bank pembangunan daerah (BPD) justru mencatatkan kenaikan suku bunga.