Padi Apung Hidupkan Potensi Lahan Tergenang

Di tengah kian terbatasnya lahan pertanian seiring alih fungsi lahan untuk kebutuhan nonpertanian, sistem padi apung dinilai bisa diandalkan untuk mengantisipasi krisis pangan. Keberadaannya dapat mengoptimalkan Indeks Pertanaman serta menghidupkan potensi lahan tergenang.

Hamparan sawah yang sebagian sudah menguning dan sebagian masih hijau terbentang di salah satu sudut Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Sabtu (20/9/2025). Sawah itu jadi magnet wisata dadakan bagi warga Palembang.

Selain jadi sesuatu yang unik karena berada di tengah deretan gedung dan lapangan olahraga, sawah itu tampak berbeda dibandingkan persawahan umumnya. Sawah itu tidak tumbuh di atas tanah, tetapi tumbuh mengapung di air.

Itulah kenapa banyak warga yang datang untuk sekadar berfoto atau mancing ikan. Warga dimanjakan oleh keberadaan fasilitas umum, seperti jembatan apung di antara petakan sawah, tempat duduk, dan gazebo untuk bersantai di tengah lokasi itu.

”Sawahnya biasa saja, tetapi tumbuhnya di atas air di tengah suasana perkotaan, itu yang membuat sawah ini terkesan unik,” ujar Rani (30), warga Kecamatan Ilir Timur Dua, Palembang.

Di mata masyarakat awam, sawah itu mungkin sekadar obyek wisata. Namun, sawah itu menyimpan asa masa depan pertanian Sumsel. Sawah itu sebenarnya merupakan sistem padi apung yang masih dipraktikkan dalam skala penelitian.

Tukiyo cukup paham dengan potensi sistem padi apung. Penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, Sumsel ini terlibat dalam uji coba sistem padi apung sejak awal dipraktikkan di lokasi itu pada Mei 2025. Dia ditunjuk sebagai koordinator pemeliharaan padi apung tersebut.

”Ini adalah sawah sistem padi apung yang masih dalam tahap uji coba atau penelitian. Luasnya hanya 0,8 hektar dengan jumlah 21.000 tanaman yang berasal dari 41 varietas padi. Sistem ini dinamakan padi apung karena padinya ditanam dengan media khusus yang mengapung di air,” kata Tukiyo.

Menurut Tukiyo, kelebihan utama sistem padi apung adalah tidak memerlukan tahap pemulihan atau pengolahan tanah, seperti pembajakan sawah di lahan tidak tergenang atau konvensional. Dengan masa tanam padi rata-rata 3 bulan, artinya arena padi apung bisa ditanami 3-4 kali dalam setahun.

”Syaratnya, kita sudah menyiapkan lebih dahulu bibit padi siap tanam di dalam pot ekstra. Dengan begitu, setelah semua padi di sawah sudah dipanen, kita bisa langsung menggantinya dengan bibit siap tanam tersebut,” ujar Tukiyo yang biasa menanam padi sendiri untuk kebutuhan beras keluarganya.

Selain itu, sistem padi apung bisa diterapkan di lahan tergenang, baik yang airnya tidak mengalir maupun mengalir. Yang penting, ketinggian genangan minimal sekitar 25-30 sentimeter (cm). Tujuannya, agar akar padi tidak sampai menempel ke tanah.

Tingkat keasaman air pun minimal dengan derajat keasaman (pH) 5-7. ”Kalau di dataran rendah, seperti di Sumsel, tingkat keasaman airnya masih di antara 5 dan 6. Itu sudah cukup baik untuk menanam padi,” katanya.

Dalam proses budidayanya, tidak ada perbedaan perlakuan untuk sawah padi apung dan sawah konvensional. Pemberian pupuk untuk sawah apung sama dengan jadwal di sawah konvensional, yakni saat padi berumur 6-10 hari, 17-20 hari, dan 30-35 hari.  

Takaran pupuk yang diberikana pun sama. Hanya, pupuk untuk sawah padi apung harus diberikan satu per satu ke setiap pot. Sebaliknya, pemberian pupuk untuk sawah konvensional cukup dengan ditebar.

”Pemberian pupuk untuk sawah padi apung mungkin lebih menyita waktu dan tenaga, tetapi dari efektivitas, pupuk yang dimasukkan ke setiap pot untuk sawah apung justru memberikan hasil yang lebih optimal karena tidak ada pupuk yang terbuang. Kalau cara tebar di sawah konvensional, pupuk bisa saja tidak sampai ke tanaman atau larut dan terbuang oleh hujan,” ujarnya.

Saat perawatan, pemberian pestisida atau obat hama dan penyakit tanaman dilakukan menyesuaikan gejala gangguan yang dialami padi. Justru, perawatan sawah apung relatif lebih mudah karena bebas dari rumput liar.

Karena berada di air, serangan hama tikus di padi apung pun lebih minim. ”Untuk penyakit tanaman, serangan penyakit yang dialami padi apung dan sawah konvensional sama saja. Penyakit yang ditemukan tidak jauh-jauh dari penyakit blas dan kresek,” ujar Tukiyo.

Dari tingkat produktivitas, Tukiyo memperkirakan, produktivitas sawah apung dan sawah konvensional bisa sama saja. Produktivitas sangat bergantung dengan pola perawatan. Kalau perawatan optimal, produktivitas sawah bisa mencapai 6-7 ton per hektar. Kalau perawatan kurang optimal, produktivitas hanya rata-rata di kisaran 5 ton per hektar.

”Kemarin, sudah ada petakan sawah yang dipanen. Sebenarnya, belum ada penghitungan resmi berapa tingkat produktivitasnya. Namun, sekilas, produktivitasnya sama saja antara sawah apung dan sawah konvensional. Semua tergantung cara perawatan,” katanya.

Kalau ada yang menjadi tantangan, kata Tukiyo, sawah padi apung membutuhkan media tanam khusus yang bisa mengapung di air. Media tanam itu meliputi pot plastik untuk menyimpan tanah dan tempat tumbuh padi.

Kemudian, pot itu diletakkan ke material yang memungkinkan pot ditata rapi seperti petakan sawah dan mengapung di air. Sejauh ini, ada tiga jenis material yang digunakan, yakni instalasi bambu, styrofoam, dan plastik HDPE (high-density polyethylene).

Biaya modal untuk menyediakan semua kebutuhan itu relatif cukup besar. Harga pot sekitar Rp 2.000 per unit. Harga bambu ukuran 1 meter x 2 meter yang bisa diisi 21 pot sekitar Rp 7.000. Harga styrofoam ukuran 1 meter x 2 meter yang bisa diisi 21 pot kurang lebih Rp 28.000. Harga HDPE ukuran 1 meter x 2 meter yang bisa diletakkan 21 pot di kisaran Rp 84.000.

Bambu hanya bisa digunakan untuk tiga kali masa panen atau sekitar setahun. Styrofoam bisa digunakan untuk 15 kali masa panen atau kurang lebih 5 tahun. HDPE Bisa digunakan untuk 30 kali masa panen atau kurang lebih 10 tahun.

”Untuk petani atau masyarakat yang tidak terbiasa dengan sistem tersebut, biaya modal penerapan sistem padi apung kemungkinan terasa mahal. Akan tetapi, keuntungannya, biaya itu hanya dikeluarkan saat awal memulai saja. Biaya perawatannya pun tergolong minim hingga nihil,” kata Tukiyo.

Untuk petani atau masyarakat yang tidak terbiasa dengan sistem tersebut, biaya modal penerapan sistem padi apung kemungkinan terasa mahal. Akan tetapi, keuntungannya, biaya itu hanya dikeluarkan saat awal memulai. Biaya perawatannya pun tergolong minim hingga nihil.

Karena tantangan itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPPB TPH) Sumsel, Nur Wahyudiono mengatakan, sistem padi apung baru diuji coba dalam skala penelitian. Daerah atau provinsi yang baru mengujicobanya, antara lain Sumsel, Bangka-Belitung, dan Kalimantan Selatan.

”Kajian mendalam diperlukan sebelum sistem padi apung diterapkan ke masyarakat. Setidaknya, butuh 2-3 kali uji coba masa tanam untuk mendapatkan hasil analisis usaha tani paling ideal bagi masyarakat,” kata Wahyu.

Wahyu menuturkan, analisis yang harus dipastikan secara matang dan akurat, meliputi bahan baku yang paling ideal untuk digunakan masyarakat. Bahan baku itu harus terjangkau, tetapi bisa tahan lama. Hal lain yang harus dianalisis dengan presisi adalah jenis varietas padi yang cocok. Varietas itu harus memberikan hasil minimal setara dengan produktivitas padi di lahan konvensional.

Kalau sudah didapat hasil analisis yang akurat, barulah padi apung disosialisasikan dan diterapkan masyarakat. ”Saat ada inovasi baru, petani butuh bukti nyata bahwa pola baru itu bisa lebih menguntungkan. Kalau tidak, inovasi itu akan mendapatkan resistensi atau penolakan dari petani,” ujarnya.

Dalam awal penerapannya, sistem padi apung pun harus mendapatkan intervensi atau dukungan subsidi dari pemerintah. ”Padi apung membutuhkan biaya modal atau biaya awal yang sangat besar. Jadi, untuk memulai penerapannya, pemerintah harus memberikan subsidi. Saat sudah percaya atau merasakan manfaatnya, masyarakat pasti akan terus menerapkannya dan diharapkan terus menyebar luas,” kata Wahyu.

Terlepas dari itu, kata Wahyu, sistem padi apung bisa jadi solusi untuk mengoptimalkan potensi pertanian di lahan pasang surut dan tergenang. Untuk Sumsel, misalnya. Saat ini, luas baku sawah (LBS) di Sumsel mencapai 519.000 hektar. Namun, IP Sumsel masih berada di angka 1,1 atau rata-rata hanya 1,1 kali masa tanam dalam setahun. Itu karena 73 persen sawah di Sumsel berupa rawa lebak.

Karakter rawa lebak itu terdiri dari lebak dangkal dengan ketinggian genangan 25-30 cm selama minimal 3 bulan, lebak menengah (genangan 50-100 cm selama 3-6 bulan), dan lebak dalam (genangan lebih dari 100 cm selama lebih dari 6 bulan). Lahan rawa lebak itu hanya bisa ditanam sekali selama setahun, yakni saat masa kering atau genangan surut.

Sisanya, yakni 27 persen lahan, berupa tadah hujan dan irigasi teknis. Lahan tadah hujan bisa ditanam satu-dua kali setahun, sedangkan lahan irigasi teknis bisa ditanam 2-3 kali setahun. Beberapa lahan dengan irigasi teknis yang bisa tiga kali tanam setahun berada di kawasan Belitang di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, di Lempuing (Ogan Komering Ilir/OKI), dan Kota Lubuk Linggau.

”Kalau diterapkan sistem padi apung, masa tanam di lahan rawa lebak bisa dioptimalkan menjadi dua-tiga kali setahun. Itu akan sangat membantu meningkatkan produktivitas pertanian dari Sumsel yang saat ini tercatat sebagai provinsi penghasil beras terbesar kelima nasional (1,634 juta ton pada 2024),” kata Wahyu.

Di masa depan, sistem padi apung pun bisa jadi solusi di tengah tantangan semakin minimnya lahan pertanian konvensional akibat alih fungsi untuk permukiman dan sektor perekonomian urban lain. Paling tidak, padi apung bisa menghidupkan pertanian di lahan-lahan yang selalu tergenang yang selama ini tidak bisa dimanfaatkan.

Contohnya, Sumsel yang memiliki potensi lahan rawa mineral mencapai 2,1 juta hektar. Lahan itu, terdiri dari 0,885 juta hektar di daerah pasang surut dan 1,246 juta hektar di daerah rawa lebak. Lahan-lahan itu sudah ditetapkan menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk berkontribusi mewujudkan target swasembada pangan nasional.

”Dari semua lahan rawa mineral tersebut, sebagian besar berupa lahan yang selalu tergenang sehingga tidak bisa ditanami tanpa ada intervensi inovasi teknologi, seperti padi apung. Kalau semuanya bisa dioptimalkan, tentunya, itu akan berkontribusi besar terhadap program swasembada pangan nasional,” ujar Wahyu.

Pengajar sekaligus Sekretaris Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Hilda Agustina mengatakan, sejauh ini, sistem pertanian apung masih memiliki sejumlah kelemahan. Selain memerlukan biaya modal yang besar dan daya tahan bahan media tanam apung yang terbatas, hasil pemupukan belum optimal karena berpotensi kehilangan banyak nutrisi pada media tanam karena hujan.

Pemberian pupuk dan pestisida yang kurang baik pun berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama pada air. Selain itu, bobot media tanam apung dapat memengaruhi ketersediaan air, bisa kelebihan air saat diguyur hujan.

Untuk itu, sistem pertanian apung masih memerlukan teknologi kontrol agar pertumbuhan tanaman optimal dan meminimalisasi dampak cemaran lingkungan. ”Setidaknya, di waktu hujan, perlu sistem drainase khusus yang optimal untuk media tanam apung tersebut,” katanya.

Dengan besarnya potensi biaya modal dan operasional tersebut, Hilda menilai, sistem pertanian apung belum relevan untuk budidaya padi di tingkat masyarakat. Kalau ingin diterapkan, sistem itu lebih cocok untuk tanaman bernilai ekonomi tinggi. Kalau ingin untuk budidaya padi di masyarakat, penerapan sistem itu butuh intervensi atau subsidi dari pemerintah.

Sebaliknya, sistem ini dinilai lebih cocok diterapkan untuk skala industri. ”Tapi, agar sistem ini berkelanjutan, pemerintah tetap harus memberikan pendampingan yang terstruktur. Sebab, sistem ini masih butuh ramuan desain agar terus menjadi lebih baik,” tuturnya.

Kendati demikian, kelemahan yang ada tidak boleh mengurungkan niat untuk mengembangkan sistem pertanian apung. Hal itu mesti jadi motivasi untuk terus membenahi semuanya agar sistem ini bisa diterapkan dengan optimal, termasuk untuk budidaya padi di tingkat masyarakat.

Sebab, sistem padi apung bisa jadi solusi untuk sejumlah tantangan penyediaan pangan. Saat ini, lahan pertanian konvensional semakin terbatas akibat alih fungsi lahan sebagai konsekuensi bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan ekonomi.

Di sisi lain, daya dukung lahan konvensional semakin kritis karena pengaruh anomali perubahan iklim. Sebaliknya, di tengah keterbatasan dan krisis di lahan konvensional, bertambahnya jumlah penduduk justru menyebabkan kebutuhan pangan semakin meningkat.

Sistem itu bisa menjadi solusi untuk meningkatkan produksi pertanian dalam program intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Sistem padi apung cocok untuk lahan suboptimal atau lahan basah, khususunya rawa lebak yang tergenang dalam atau selalu tergenang. Selama ini, lahan seperti itu belum banyak dimanfaatkan. Umumnya, lahan seperti itu masih cukup resisten terhadap anomali perubahan iklim.

”Sistem pertanian apung cukup mendesak diterapkan karena bisa menjadi solusi menghadapi berbagai tantangan penyediaan pangan yang semakin kompleks. Sistem itu bisa jadi solusi untuk meningkatkan produksi pertanian dalam program intensifikasi maupun ekstensifikasi,” ujar Hilda.