Tenggat 9 Juli, Kesepakatan Tarif RI-AS Masih Abu-abu

JAKARTA, KOMPAS — Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan surat penetapan tarif kepada 12 negara menandai babak baru dalam eskalasi perang dagang global. Sejauh ini, belum ada kejelasan negara mana saja yang masuk dalam daftar tersebut. Kebijakan tarif yang dikemas dalam skema take it or leave it ini pun menjadi ujian bagi perekonomian Indonesia.

Dalam pernyataan yang disampaikan di pesawat Air Force One dalam perjalanan menuju New Jersey, AS, Sabtu (5/7/2025), Trump memastikan surat tersebut akan dikirim pada Senin (7/7/2025) dengan rincian tarif yang diumumkan pada hari yang sama. Semula, pengiriman surat dijadwalkan pada 4 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS, tetapi kemudian ditunda.

Sinyal keras ini menegaskan perubahan strategi Gedung Putih. Alih-alih merampungkan negosiasi secara menyeluruh, Washington kini memilih jalur penawaran sepihak kepada mitra dagang utamanya. Bagi negara-negara Asia Tenggara, langkah ini meningkatkan tekanan menjelang berakhirnya masa tenggang penangguhan tarif pada 9 Juli 2025.

Kendati demikian, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, memprediksi proses negosiasi antara Indonesia dan AS masih akan berlangsung cukup lama. Menurut dia, kesepakatan yang tercapai nanti bukanlah solusi jalan tengah, melainkan keputusan yang membuat AS tidak merasa dirugikan.

”Saya menduga negosiasi seperti ini tidak mungkin selesai dalam dua atau tiga bulan. Prosesnya bahkan bisa baru rampung pada triwulan ketiga atau keempat tahun 2025,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (6/7/2025).

Tauhid menekankan pentingnya Indonesia mengantisipasi dampak lanjutan dengan menyiapkan berbagai skenario kebijakan. ”Tahun 2026 akan menjadi tahun krusial. Masing-masing negara akan memasang kuda-kuda dan bersiap menghadapi berbagai kemungkinan,” katanya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025) malam, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, jika negosiasi tarif antara Indonesia dan AS tidak mencapai kesepakatan hingga tenggat pada 9 Juli 2025, maka kinerja ekspor Indonesia berpotensi terganggu.

Saat ini RI menghadapi ancaman tarif resiprokal sebesar 32 persen dan masih menunggu hasil akhir proses negosiasi tersebut. Tanpa adanya kesepakatan baru, lanjutnya, pertumbuhan ekspor RI yang selama ini terjaga di kisaran 6 persen hingga 6,5 persen per tahun berpotensi terganggu.

”Kita sudah lihat Vietnam sudah mendapatkan kesepakatan, Indonesia belum diumumkan, Jepang justru (terancam) mendapat tarif yang lebih tinggi. Jadi, ini masih sangat tidak pasti dari sisi tarif dan dampaknya pada ekspor,” ujarnya.

Di sisi lain, tarif dasar sebesar 10 persen sudah ditetapkan AS untuk Indonesia dan negara-negara lain sejak April 2025. Ancaman tarif tinggi ini tidak hanya berdampak pada produk ekspor ke pasar AS, tetapi juga memukul rantai pasok regional yang saling terhubung.

Dalam konferensi pers Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Conference and Exhibition (Convex) 2025 di Jakarta, Kamis pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejauh ini belum ada pengurangan tarif yang disepakati Indonesia dengan AS.

Untuk meredam tekanan, pemerintah menandatangani nota kesepahaman senilai 34 miliar dollar AS bersama AS. Dari nilai total itu, sekitar 15,5 miliar dollar AS dialokasikan untuk impor produk pertanian dan energi dari AS.

”Ini bagian dari upaya menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia-AS yang masih surplus di pihak kita,” katanya.

Selain penambahan impor, pemerintah juga menawarkan konsesi berupa penghapusan hambatan nontarif dan penurunan bea masuk hingga nol persen untuk berbagai produk, mulai dari baja, alat elektronik, hingga teknologi informasi. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan sejumlah BUMN ditugaskan menyiapkan skema penanaman modal ke AS sebagai bagian dari paket negosiasi.

Meski demikian, Airlangga menegaskan, kesepakatan tersebut belum otomatis mengakhiri negosiasi tarif. Indonesia menargetkan beban tarif lebih rendah dari Vietnam, yang berhasil memangkas tarifnya dari 46 persen menjadi 20 persen. Adapun barang transshipment atau barang yang dikirim dari negara pihak ketiga melalui Vietnam tetap dikenai tarif 40 persen.

Ia belum dapat memastikan apakah kesepakatan negosiasi tarif antara Jakarta dan Washington akan tercapai sebelum tenggat perundingan. Sebagai bentuk antisipasi, tim negosiasi Indonesia sudah berada di Washington bersama delegasi dari India, Jepang, Uni Eropa, Vietnam, dan Malaysia.

Kompas mencatat, hingga saat ini baru ada tiga kesepakatan parsial yang tercapai, yakni dengan Inggris, China (berupa tarif sementara), dan terbaru Vietnam. Adapun negosiasi tarif antara AS dan Kanada gagal akibat perselisihan pajak layanan digital.

Ekonom senior Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai, kesepakatan dagang yang terjalin dengan AS belum sepenuhnya menempatkan Indonesia di posisi aman.

Di satu sisi, Indonesia terpaksa membuka keran impor produk pertanian dan energi. Di sisi lain, Indonesia tengah berusaha mendorong hilirisasi energi dan ketahanan pangan di dalam negeri.

”Risiko utama jika gagal negosiasi bukan hanya beban tarif, tetapi juga penurunan daya saing produk ekspor Indonesia. Bagi pelaku usaha, ini sinyal untuk segera mendiversifikasi pasar ekspor di luar AS,” ujarnya.

Pemerintah pun didesak memastikan konsesi dagang tidak menambah defisit transaksi berjalan atau menekan industri dalam negeri. ”Perlu ada evaluasi dampak ke sektor hilir dan UMKM agar jangan sampai kebijakan untuk meredam surplus (perdagangan) justru memukul industri nasional,” kata Piter.