Tensi Geopolitik Picu Eskalasi Disinformasi

RIYADH, KOMPAS — Permasalahan manipulasi dan interferensi informasi asing atau kerap disebut disinformasi meningkat di media massa dan media sosial seiring tensi geopolitik dan keamanan yang memanas di berbagai kawasan. Solusi untuk menekan eskalasi persoalan disinformasi bukan hanya negosiasi antarnegara, melainkan perlu melibatkan perusahaan teknologi media sosial, akademisi, dan masyarakat sipil dalam forum bersama.

Demikian benang merah diskusi ”Addressing Information Manipulation in Southeast Asia”, salah satu dari puluhan diskusi pembuka menjelang pembukaan The United Nations Internet Governance Forum (IGF) ke-19, Minggu (15/12/2024), di Riyadh, Arab Saudi. 

IGF merupakan forum internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan publik digital di seluruh dunia. Meski sekelas forum multipihak COP, pertemuan internasional Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang berfokus pada iklim, IGF tidak menghasilkan rekomendasi yang mengikat. Namun, hasil perhelatan IGF berupa usulan kebijakan digital yang mampu memengaruhi lanskap industri digital secara global.

Tahun 2024 merupakan tahun ke-19 penyelenggaraaan IGF. IGF ke-19 berlangsung dari 15-19 Desember 2024 dan dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dari 175 negara.

IGF ke-19 terdiri dari empat tema. Tema pertama ialah memajukan hak asasi manusia dan inklusi di era digital. Kedua, meningkatkan kontribusi digital untuk perdamaian, pembangunan, dan keberlanjutan. Ketiga, memanfaatkan inovasi dan menyeimbangkan risiko di ruang digital. Adapun tema keempat adalah meningkatkan tata kelola digital. 

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Pieter Pandie, salah satu partisipan di IGF ke-19 sekaligus panelis diskusi ”Addressing Information Manipulation in Southeast Asia”, mengatakan, permasalahan disinformasi memang mengalami eskalasi, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan ini pula, digitalisasi terjadi dengan cepat. Banyak anak muda semakin terpapar media sosial. Upaya negara untuk meningkatkan literasi digital kalah cepat dengan perkembangan persoalan tersebut. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Safer Internet Lab (proyek kolaborasi CSIS dan Google) — yang mana Pieter ikut di dalamnya — ditemukan tren disinformasi di Asia Tenggara sepanjang 2019-2024. Safer Internet Lab mencoba untuk mengumpulkan kasus disinformasi dari periode itu, lalu mengelompokkannya ke dalam beberapa media tempat penyebaran, seperti media massa konvensional dan media digital. 

Dalam kurun 2019 hingga 2021, Safer Internet Lab menemukan bahwa kasus disinformasi tidak terlalu tinggi di Asia Tenggara. Kebanyakan kasus cenderung bersifat domestik dan aktor di balik penyebarannya kadang-kadang adalah pemerintah negara setempat.

Kemudian, dalam kurun 2022 hingga 2024, hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan dari kasus foreign information manipulation and interference atau FIMI dan kebanyakan aktornya ialah pemerintah yang beroperasi di negara-negara Asia Tenggara. Dalam periode tersebut, beberapa negara di Asia Tenggara sedang menghadapi pemilu dan di luar kawasan terjadi peningkatan tensi konflik geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina dan perang di Timur Tengah.

”Kami menemukan ada korelasi peningkatan FIMI dengan tensi transisi kekuasaan dalam negara Asia Tenggara dan konflik internasional,” ucapnya.

Lebih jauh, Pieter melanjutkan, riset Safer Internet Lab juga menemukan peningkatan kasus disinformasi di Asia Tenggara bersumber dari negara yang lebih banyak terpapar media berbahasa Inggris dan media sosial. Kemudian, kendati disinformasi dianggap sebagai tantangan sebuah negara, tidak semua pemerintah di Asia Tenggara menganggapnya sebagai ancaman terhadap rezim politik dan gangguan sosial.

Sepanjang pemilu yang berlangsung di kawasan Asia Tenggara sebelum tahun 2020 marak terjadi disinformasi. Namun, kebanyakan disinformasi dibuat dalam bentuk teks dan gambar di media sosial dan aplikasi pesan instan. Sementara pada Pemilu 2024, kejadian disinformasi memanfaatkan kecerdasan buatan generatif untuk memproduksi audio dan video. 

”Dengan meningkatkan tensi geopolitik dan kompetisi teknologi antarnegara, saya pikir kita perlu mencemaskan inovasi kecerdasan buatan yang berkembang cepat yang rawan disalahgunakan untuk distribusi disinformasi. Jadi, saya pikir kita harus mengajak banyak pemangku kepentingan di industri digital, bukan hanya pemerintah antarnegara, untuk mengatasi permasalahan disinformasi,” imbuhnya. 

Panelis lainnya, Fitriani, selaku Analis Senior di Australia Strategic Policy Institute, mengamati situasi di Australia mirip dengan di Asia Tenggara. Masyarakat Australia memiliki beragam persepsi sosial dan politik. Banyak penduduk di Australia datang dari berbagai negara lain. Mereka kerap meninggalkan Australia, tetapi tetap memiliki rasa keterikatan dengan negara ini. 

”Dan, terkadang pemerintah negara itu benar-benar melakukan operasi informasi untuk memengaruhi bagaimana penduduk Australia yang datang dari berbagai tempat itu mengatakan hal-hal baik tentang negara tempat mereka berasal. Kendati demikian, di Australia sebenarnya tidak lazim ada aktor yang disponsori negara untuk menyebarluaskan disinformasi demi memecah kepercayaan masyarakat, tetapi peristiwa semacam ini ternyata ada,” ucapnya. 

Sebagai contoh, berita BBC baru-baru ini menyatakan Simon Novikov, orang Australia, tetapi dikenal sebagai orang yang bisa berbicara bahasa Rusia di Australia. Dia membayar salah satu akun di X dan membuat video palsu yang secara keliru mengklaim imigran Haiti terlibat dalam penipuan pemilu di Georgia. Situasi ini lantas menyiratkan bahwa Australia dapat dianggap sebagai landasan peluncuran untuk campur tangan asing di negara lain.

Fitriani juga menyampaikan, di Australia pun banyak terpapar konten dari media sosial, seperti Tiktok. Namun, media sosial seperti ini malah digunakan untuk menyebarkan narasi palsu terkait segregasi ras. Salah satu konsekuensi paling signifikan dari fenomena ini ialah kegagalan parlemen Australia untuk memberikan posisi yang lebih kuat bagi suku Aborigin. 

Menurut dia, dengan lingkungan sosial dan politik yang beragam, Australia dan Asia Tenggara sama-sama rentan mengalami manipulasi informasi. Bedanya, di Asia Tenggara terdapat beragam regulasi yang menghambat akuntabilitas penindakan FIMI. 

Sebagai contoh, beberapa universitas di Indonesia baru-baru ini menandatangani perjanjian dengan media Pemerintah Rusia, yakni Sputnik, untuk berbagi cara melakukan praktik jurnalistik. Contoh lainnya, di Singapura yang benar-benar menerapkan sanksi terhadap Rusia. 

”Jadi, terdapat perbedaan regulasi yang ditujukan pada aktor-aktor tertentu yang melakukan operasi informasi di kawasan tersebut. Hal ini dapat menjadi perhatian, terutama ketika terdapat kesadaran dan literasi digital publik yang terbatas,” kata Fitriani.

Fitriani menambahkan, berbagai platform teknologi, seperti Google, sebenarnya telah berupaya ikut mencari solusi. Salah satunya dengan memberi peringkat informasi paling kredibel untuk ditampilkan paling atas di mesin pencari Google.

”Pada saat terjadi pandemi Covid-19, pelabelan informasi lazim dilakukan. Jika mereka dapat melakukannya ketika pandemi, saya pikir mereka (perusahaan teknologi) dapat melakukannya untuk hal-hal lain, seperti penipuan,” imbuhnya.

Kondisi serupa diceritakan Assistant Professor Department of Political Science University of the Philippines Diliman, Maria Elize Mendoza. Di Filipina, masyarakatnya sangat terhubung dengan media sosial dan termasuk di antara pengguna internet teratas di dunia, khususnya Facebook. Facebook menjadi aplikasi media sosial teratas yang banyak digunakan di negara itu. 

Televisi, radio, dan internet adalah media utama masyarakat Filipina mengakses informasi politik dan pemerintahan. Namun, sejak kampanye presiden 2016, negara ini mengalami peningkatan penggunaan media sosial untuk tujuan politik dan elektoral. Pemilihan presiden 2016 menandai pergeseran penting menuju kampanye yang digerakkan oleh media sosial.

”Duterte (presiden terpilih pada pemilu 2016) menetapkan buku pedoman untuk itu. Kemenangannya sulit dijelaskan bagi individu Filipina di Facebook dan Youtube. Bagi kreator konten—yang selama ini kita kenal sebagai influencer media sosial atau blogger—ikut menyebarkan dan memperkuat narasi yang mendukung kebijakan Duterte, termasuk perang yang kontroversial dan penuh kekerasan melawan narkoba ilegal,” ucapnya.

Setelah 2022, kemenangan Ferdinand Marcos Junior, yang merupakan putra mendiang Ferdinand Marcos, konten-konten yang tersebar di media sosial mempromosikan Marcos Junior dan memutarbalikkan narasi sejarah keluarga Marcos. Situasi yang meresahkan adalah bahwa domain media sosial para blogger dan pemengaruh ini sebagian besar masih belum diatur. Ditambah lagi dengan kebijakan moderasi konten yang buruk dari platform seperti Facebook dan Youtube.

Akibatnya, lanjut Maria, para pelaku masyarakat sipil, khususnya kelompok media dan lembaga akademis, telah memikul tanggung jawab besar untuk memastikan integritas fakta. Mereka meluncurkan inisiatif pengecekan fakta, kampanye literasi digital, dan program pendidikan pemilih. Namun, tanpa dukungan pemerintah yang kuat, kerangka hukum yang komprehensif, dan perubahan sistemik, dampak dari inisiatif tersebut tetap terbatas.

”Kabar baiknya, pada bulan September 2024, komisi pemilihan umum Filipina merilis resolusi yang memberikan pedoman tentang penggunaan kecerdasan buatan dan hukuman atas disinformasi pemilu,” ujarnya.