Terdampak Efisiensi Anggaran, Sekolah Unggulan Garuda Dinilai Publik Tidak Mendesak

JAKARTA, KOMPAS — Program Sekolah Unggulan Garuda untuk menyiapkan talenta muda bidang sains dan teknologi berkelas dunia terdampak efisiensi anggaran tahun 2025. Alokasi anggaran Rp 2 triliun untuk membangun sekolah baru dan transformasi sekolah jadi Sekolah Unggulan Garuda terpangkas hingga 60 persen.

Di tengah kritik publik soal efisiensi anggaran pendidikan, pembangunan SMA Garuda bagi anak-anak yang  jago sains, teknologi, engineering/teknik, dan matematika (STEM) dinilai tak mendesak. Pemerintah diminta lebih fokus memperkuat penyediaan sekolah bermutu unggul yang inklusif.

Bahkan, dalam gerakan massa Indonesia Gelap #DaruratPendidikan di berbagai kampus dan daerah yang digemakan mahasiswa hingga Senin (17/2/2025), program pemerintah yang membebani anggaran sehingga memangkas anggaran pendidikan disorot.

Sejumlah program, seperti Sekolah Garuda dan Makan Bergizi Gratis, diminta dihentikan atau dikaji ulang. Seruan tersebut dinyatakan, antara lain, oleh Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

Dalam rapat kerja dengan  Komisi X DPR, pekan lalu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, program Sekolah Unggulan Garuda merupakan program hasil terbaik cepat (PHTC).

Namun, anggaran yang direncanakan sebesar Rp 2 triliun terkena efisiensi oleh Direktorat Jenderal  Sekolah Unggul Garuda sebesar Rp 1,2 triliun. Dengan demikian, anggaran tersisa Rp 800 miliar. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) meminta agar anggaran Sekolah Unggulan Garuda tak terkena efisienasi.

Disebutkan, alokasi anggaran Rp 2 triliun untuk membangun Sekolah Unggul Garuda, transformasi sekolah menjadi Sekolah Unggul Garuda, serta kemitraan untuk penguatan talenta sains dan teknologi.

Adapun program Sekolah Unggul Garuda bertujuan untuk mengatasi ketertinggalan bidang sains dan teknologi. Dampak adanya ekosistem SMA Unggulan Garuda yakni peningkatan mutu sains dan teknologi serta peningkatan sumber daya manusia dan perekonomian.

Namun, menurut Satryo, akibat adanya efisiensi anggaran, maka peningkatan mutu pendidikan sains dan teknologi di jenjang sekolah menengah atas dikhawatirkan tidak tercapai.

Selain itu, pemangkasan anggaran program tersebut berpotensi mengurangi peluang peserta didik dari sejumlah daerah dan latar belakang ekonomi untuk dapat kuliah di perguruan tinggi terbaik dunia.

Direktur Eksekutif Barisan Pengkaji Pendidikan Dhitta Puti Sarasvati, di Jakarta, Senin (17/2/2025), menuturkan, rencana pemerintah menghadirkan Sekolah Unggulan Garuda bagi siswa pintar bidang STEM dan Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem perlu dikritisi. Sebab, pada prinsipnya semua sekolah harus gratis dan bermutu.

”Apalagi ketika tingkatan sekolah masuk ke dalam program wajib belajar. Ini bukan hanya soal mewajibkan warga negara mengikuti pendidikan tertentu. Negara harus memastikan semua warga negara memperoleh akses pendidikan bermutu di tingkat pendidikan tersebut,” ucap Puti. 

Sekolah Unggulan Garuda akan memakai kurikulum berbeda dengan SMA reguler. Sebab, para siswanya diseleksi khusus secara nasional dan memiliki kemampuan di atas rata-rata.

Negara harus memastikan semua warga negara memperoleh akses pendidikan bermutu di tingkat pendidikan tersebut.

Sekolah ini juga merupakan pra-universitas agar anak-anak ini jadi talenta unggul berkelas dunia. Hal ini disebabkan para siswa tersebut nantinya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi ternama di dalam ataupun luar negeri.

Sekolah yang baru akan dibangun antara lain di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Ibu Kota Nusantara. Targetnya, 40 SMA unggulan Garuda didirikan Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kemendiktisaintek dalam lima tahun ke depan.

Puti menekankan agar pemerintah menaruh perhatian pada pentingnya pendidikan dasar. Sebab, peningkatan mutu pendidikan dasar  merupakan salah satu kebijakan strategis yang akan memengaruhi banyak kebijakan lainnya.

Peningkatan mutu pendidikan dasar dapat dilakukan dengan memastikan semua guru SD/MI memperoleh akses pendidikan guru yang bermutu. Selain itu, semua pemimpin mesti bertanggung jawab membenahi pendidikan dasar secara serius.

”Kami mengusulkan agar ada payung hukum berupa peraturan presiden atau instruki presiden dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. Kami berharap peningkatan mutu pendidikan dasar dikerjakan secara terstruktur, sistematis, dan masif,” tegas Puti.

Secara terpisah, pendiri Keluarga Peduli Pendidikan (KerLip), Yanti Sriyulianti, menilai, proyek SMA Unggulan Garuda dapat memicu kesenjangan kualitas antarsekolah. Hal ini bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila.

”Sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi dasar mengapa pemerintah harus mengutamakan pemerataan, termasuk dalam pemenuhan hak atas pendidikan,” ujarnya.

Menurut Yanti, pada ringkasan Peta Jalan Pendidikan Nasiolan 2025-2045 terungkap  tak ada SMA/SMK negeri di 727 kecamatan. Karena itu, alih-alih menyediakan anggaran bagi SMA Unggulan, seharusnya pemerintah fokus memenuhi hal itu, apalagi dengan prioritas wajib belajar 13 tahun.

Partisipasi Semesta yang digadang-gadang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dapat menjadi solusi untuk mendorong tindakan afirmasi. Itu termasuk untuk anak-anak bertalenta STEM dan menyiapkan beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi universitas top dunia.

Indonesia terancam gagal memenuhi target education for all atau pendidikan untuk semua dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang tinggal lima tahun ke depan. Keberpihakan pada semua rakyat Indonesia tanpa diskriminasi atau perlakuan istimewa bagi sekelompok tertentu harus jadi prioritas pembangunan pendidikan.

”Bagaimanapun, di tengah keterbatasan, kita harus berani memilih berpihak untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak atas pendidikan bermutu untuk semua secara adil dan setara,” ujar Yanti.