Terdampak Perang, Ekspor Tekstil Jabar ke Timur Tengah Tertunda

BANDUNG, KOMPAS — Konflik global yang dipicu serangan Israel-Amerika Serikat ke Iran selama 10 hari terakhir berdampak pada pengiriman komoditas ekspor Jawa Barat ke kawasan Timur Tengah. Pengiriman produk tekstil terpaksa ditunda karena permintaan penangguhan dari pembeli di kawasan tersebut.

Konflik di kawasan Timur Tengah dipicu serangan AS-Israel ke Teheran, ibu kota Iran, sejak Sabtu (28/2/2026). Hal itu diduga ikut berdampak pada pasokan dan harga minyak global.

Harga minyak di pasar Asia pada pembukaan perdagangan Brent, London, naik menjadi 84 dolar AS per barel per 5 Maret 2026, lalu melonjak lebih dari 100 dolar AS per barel sejak 7 Maret 2026. Sebelum terjadi perang, yakni pada 27 Februari 2026, harga minyak 72,87 dolar AS per barel.

Imbasnya, harga logistik untuk ekspor menggunakan kapal melonjak hingga mengganggu bisnis yang berjalan di banyak negara. Termasuk di Jawa Barat, Indonesia, yang sepanjang tahun 2025 mencatatkan nilai ekspor 38,72 miliar dolar AS atau Rp 657,7 triliun berdasarkan nilai kurs terkini.

Total ekspor Jawa Barat selama tahun 2025 mencapai 13 persen dari total ekspor nasional. Angka ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan kontribusi ekspor terbesar di Indonesia.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat Nining Yuliastiani dalam rilis yang diterima Kompas, Senin (9/3/2026), mengatakan, salah satu dampak nyata yang dilaporkan adalah adanya permintaan penangguhan pengiriman dari pembeli di Timur Tengah. Hal ini mengakibatkan penumpukan stok di gudang.

Ia mengungkapkan, salah satu perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jawa Barat mengeluhkan penundaan pengiriman sebanyak 10 kontainer untuk pengiriman ke kawasan tersebut.

Menurut dia, kenaikan harga minyak Brent hingga 84 dolar AS hingga penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur 20 persen pasokan minyak global menjadi ancaman serius bagi perekonomian internasional.

”Eskalasi ini berdampak langsung pada biaya logistik perdagangan, di mana Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melaporkan potensi kenaikan biaya angkut kontainer internasional hingga 30 persen,” paparnya.

Nining menuturkan, para eksportir melaporkan telah merasakan dampak signifikan berupa lonjakan biaya logistik dan tantangan ketersediaan bahan baku akibat durasi pengiriman yang lebih panjang.

Kendala lainnya ialah keengganan pihak asuransi untuk memberikan proteksi untuk pengiriman ke wilayah Timur Tengah karena profil risiko yang dinilai terlalu tinggi.

Sebagai langkah antisipasi dampak jangka panjang situasi geopolitik, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Disperindag Jawa Barat akan intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga aktif menghimpun berbagai masukan dan aspirasi dari para eksportir yang terdampak langsung.

Upaya lainnya, pemerintah daerah menjembatani pelaku usaha Jawa Barat dengan pembeli potensial di pasar nontradisional, optimalisasi pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional, dan penguatan sistem informasi intelijen pasar guna menginformasikan perkembangan regulasi global.

”Selain koordinasi birokrasi, strategi jangka panjang yang didorong oleh Disperindag Jawa Barat adalah diversifikasi pasar ekspor melalui program pitching business atau presentasi bisnis untuk upaya persuasif secara daring yang dilakukan berkala dengan target negara yang berbeda-beda,” tambahnya.

Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur berpendapat, jika gangguan di Selat Hormuz terus berlanjut, biaya pengiriman dan asuransi kapal berpotensi naik secara global. Hal ini dipicu laju lonjakan harga minyak dunia.

Ia memaparkan, bagi industri kerajinan dan rotan, dampaknya muncul dalam tiga lapisan. Pertama, biaya logistik ekspor. Kenaikan harga energi dan risiko pelayaran biasanya meningkatkan biaya pengiriman dan asuransi. Hal ini bisa menekan margin eksportir, terutama usaha kecil menengah.

Dampak kedua, daya beli pasar global. Konflik Timur Tengah berpotensi memicu inflasi global karena energi lebih mahal sehingga negara tujuan ekspor dapat menahan konsumsi produk nonprimer, termasuk furnitur dan kerajinan.

”Dampak ketiga, volatilitas nilai tukar dan pembiayaan perdagangan. Investor global cenderung berpindah ke aset aman saat konflik meningkat sehingga pasar keuangan menjadi lebih berhati-hati terhadap perdagangan internasional,” ujarnya.

Akan tetapi, Sobur berpandangan, masih terdapat peluang strategis di balik situasi ini. Indonesia, termasuk Jawa Barat, yang menjadi basis mebel dan kerajinan rotan serta bambu, relatif jauh dari pusat konflik dan justru dapat dipandang sebagai sumber produksi yang stabil dan aman.

Ia berharap ekspor harus semakin terdiversifikasi sehingga tidak bergantung pada satu kawasan pasar. Selan itu, efisiensi logistik dan industrialisasi hilir perlu dipercepat agar kenaikan biaya di tingkat global tidak langsung membebani perajin.

”Momentum ini harus menjadi pendorong untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi kerajinan berkelanjutan di dunia,” ujarnya.