Thailand berinisiatif menggelar dua pertemuan. Pertemuan pertama akan digelar pada Kamis mendatang dan pertemuan kedua digelar sehari berikutnya.
17 Des 2024 19:33 WIB · Internasional
JAKARTA, KOMPAS — Krisis politik di Myanmar belum kunjung reda. Tekanan terhadap junta militer dari kelompok etnis dan kelompok prodemokrasi menguat. Terbaru, milisi etnis Karen, Karen National Union (KNU) berhasil merebut kembali basis utama mereka, Manerplaw, yang berada di perbatasan Myanmar-Thailand.
Pemimpin KNU Saw Thamain mengatakan, Manerplaw berhasil mereka rebut setelah berhari-hari bertempur melawan militer Myanmar. ”Pasukan junta berupaya merebutnya kembali, mereka menggunakan pesawat nirawak untuk mengebom pasukan kami,” kata Tun, Selasa (17/12/2024). ”Namun, pasukan kami berhasil mempertahankannya.”
Pada tahun 1995, KNU kehilangan kontrol atas Manerplaw akibat perpecahan internal dalam tubuh etnis Karen. Perpecahan itu memungkinkan militer Myanmar menduduki wilayah yang kemudian diubah namanya menjadi Negara Bagian Kayin. Oleh junta militer Myanmar kala itu, kontrol atas wilayah itu diserahkan kepada kelompok sekutu mereka.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2021/05/18/MYANMAR-POLITICS-MILITARY_96316804_1621311199_jpg.jpg)
Saat ini, wilayah tersebut menjadi salah satu basis perlawanan terhadap junta militer Myanmar. Setelah kudeta militer tahun 2021, KNU memberi perlindungan dan pelatihan kepada banyak kelompok perlawanan yang berupaya menggulingkan junta militer. Banyak ”pasukan pertahanan rakyat” yang telah dilatih KNU kini bertempur melawan tentara Myanmar di berbagai penjuru negeri itu.
Merujuk data Perserikatan Bangsa-Bangsa, konflik ini telah menyebabkan lebih dari 3 juta warga Myanmar menjadi pengungsi internal, dan lebih dari 1 juta lainnya meninggalkan negeri itu. Sebagian melarikan diri ke Bangladesh dan lainnya ke Thailand.
Terkait isu Myanmar, Thailand berinisiatif menggelar dua pertemuan. Pertemuan pertama akan digelar pada Kamis mendatang dan pertemuan kedua digelar sehari berikutnya.
Pertemuan pertama akan digelar di Bangkok pada Kamis (19/1/2024). Dalam pertemuan tersebut akan dibahas isu keamanan perbatasan dan upaya-upaya mengatasi kejahatan lintas batas. Rapat konsultasi itu terutama akan diikuti oleh perwakilan dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar, yaitu China, Laos, Thailand, India, dan Bangladesh.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/10/08/98fa5bc6-2806-486d-b7c8-1c0af67f061f_jpg.jpg)
Menteri Luar Negeri Myanmar Than Swe akan mewakili negaranya untuk hadir dalam pertemuan tersebut. ”Mereka akan bekerja sama untuk memerangi kejahatan lintas batas dan memastikan stabilitas perbatasan,” kata juru bicara junta Myanmar, Zaw Min Tun, dalam pernyataan.
Sementara itu, pertemuan kedua yang digelar pada Jumat (20/12/2024) akan dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN. Terkait dua pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa Senin lalu mengatakan, ia akan mengadakan konsultasi terpisah, baik pada hari Kamis maupun Jumat mendatang.
Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dikabarkan akan hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Senin lalu, juru bicara Kemenlu, Roy Rolliansyah Soemirat mengatakan, Indonesia terus aktif mendorong penyelesaian masalah Myanmar dengan patokan lima konsensus ASEAN.
Terkait krisis politik di Myanmar, Indonesia mendesak para pihak bertikai untuk mengupayakan dialog dan mencapai kesepakatan. Selain itu, Indonesia pun mendorong agar isu Rohingya menjadi bagian integral dalam pembahasan upaya-upaya penyelesaian krisis di Myanmar.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/08/26/b6633c12-3f46-471c-8d27-e6d44efc57fc_jpg.jpg)
Belum diketahui apakah wakil Myanmar akan hadir dalam pertemuan tersebut. Sejak kudeta terjadi tahun 2021, ASEAN tidak melibatkan para petinggi militer Myanmar dalam pertemuan regional para kepala negara dan pejabat tingkat menteri. Pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Vientiane, Laos, pada Oktober lalu, perhimpunan itu kembali mendesak dihentikannya kekerasan dan penciptaan situasi yang memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Myanmar.
Secara terpisah, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, akan berusaha menjalankan rencana perdamaian ASEAN untuk Myanmar. ”Kami mengambil langkah dialog informal dalam berbagai tingkatan untuk memastikan peran serta Myanmar dan membawa Myanmar kembali dalam kerja sama ASEAN,” kata Anwar Ibrahim dalam jumpa pers bersama PM Thailand Paetongtarn Shinawatra di Kuala Lumpur, Senin lalu.
Namun, Anwar tidak memberikan perincian lebih lanjut langkah-langkah apa saja yang akan diambil Malaysia. Tahun depan, Malaysia akan menjadi Ketua ASEAN. Terkait itu, Anwar mengatakan, ia telah meminta mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra menjadi penasihat ASEAN.
Pada Mei lalu, Thaksin diketahui bertemu sejumlah faksi oposisi Myanmar. Dalam pertemuan informal itu, mereka membahas sejumlah upaya untuk mendorong perdamaian. Dalam pertemuan informal untuk mendorong perdamaian.
Dalam data Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, tercatat sebanyak 1,35 juta warga Myanmar mengungsi ke luar negeri dan sekitar 3 juta lainnya menjadi pengungsi internal. (AFP/REUTERS)
Penulis:
Bonifasius Josie Susilo H, Iwan SantosaEditor:
Fransisca Romana Ninik W