Bebas dari Ancaman 15 Tahun Penjara, Thaksin Makin Leluasa Bermanuver

Dakwaan itu menjadi ganjalan bagi Dinasti Thaksin dalam mengembangkan pengaruh politik dalam 20 tahun terakhir di Thailand.

22 Agt 2025 15:46 WIB · Internasional

Oleh Iwan Santosa

BANGKOK, JUMAT – Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan pengadilan dari dakwaan penghinaan terhadap raja (lesse majeste), Jumat (22/8/2025). Dakwaan tersebut menjadi ganjalan bagi Dinasti Thaksin dalam mengembangkan pengaruh politik 20 tahun terakhir di Thailand.

Thaksin (76) keluar dari gedung pengadilan sambil tersenyum. Dia menanggapi pertanyaan wartawan hanya dengan satu kata. ”Dicabut,” ujarnya.

Pengacara Thaksin, Winyat Chatmontree, menjelaskan lebih banyak tentang pembebasan itu. ”Pengadilan mencabut dakwaan terhadap Thaksin karena bukti yang diajukan tidak cukup,” katanya.

Pengadilan Thailand mengonfirmasi pencabutan kasus itu karena tidak cukup bukti untuk kesalahan Thaksin. Kasus itu mencuat pada 2015 kala Thaksin diwawancarai media Korea Selatan terkait kudeta militer tahun 2014 yang menggulingkan saudarinya, Yingluck Shinawatra. Ia didakwa pada 2016.

Keterangan pers menyebutkan, pengadilan memutuskan bahwa uraian wawancara yang disampaikan jaksa tidak lengkap dan kurang konteks. Poin utama tidak secara jelas merujuk secara khusus pada mendiang Raja Thailand kala itu, Bhumibol Adulyadej.

Disebutkan pula, pengadilan beranggapan bahwa para saksi dalam kasus Thaksin mungkin saja dimotivasi oleh bias politik. Sebab, mereka telah ikut serta dalam protes politik terhadapnya sehingga terbuka kemungkinan mereka menafsirkan kata-kata Thaksin secara tidak adil.

Meskipun kasus itu telah dicabut, kantor berita AFP menyatakan tidak bisa menyebutkan komentar Thaksin itu secara detail. Sebab, hukum lesse majeste sangat ketat sehingga mendetailkan komentar itu pun bisa memicu dakwaan kriminal tersendiri.

Menghina kerajaan bisa dihukum hingga 15 tahun penjara. Ini hukum paling keras dan kerap digunakan di Thailand untuk menjerat para pengkritik pemerintah.

TOPSHOT - Thailand's former prime minister Thaksin Shinawatra leaves the Criminal Court in Bangkok on August 22, 2025. Thaksin said he was acquitted on August 22 of royal defamation charges, relieving him of a threat to his faltering dynasty which has dominated politics for two decades. (Photo by Chanakarn Laosarakham / AFP)

Pembebasan Thaksin memberi ruang baginya untuk bermanuver dalam politik Thailand. Nasib putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, yang menjabat perdana menteri belum pasti.

Paetongtarn menghadapi tuntutan untuk mundur karena pembicaraannya dengan mantan PM Kamboja Hun Sen tentang sengketa perbatasan dianggap merendahkan bangsa dan negara. Kasusnya akan digelar pada Jumat pekan depan.

”Saya masih yakin Thaksin akan tetap aktif dalam politik Thailand, bahkan jika putrinya dipecat. Siapa pun yang menjadi perdana menteri, pemain sebenarnya di balik layar akan selalu Thaksin,” kata analis politik Thailand, Yuttaporn Issarachai.

Keluarga besar Shinawatra telah lama berseberangan dengan kubu militer Thailand dan kelompok tradisional yang pro-Kerajaan Thailand. Gerakan populis Thaksin di akar rumput kerap dianggap melawan norma tradisional dalam tatanan sosial masyarakat Thailand.

Berulang kali anggota Dinasti Shinawatra mendapat perlawanan, baik melalui kudeta militer, unjuk rasa jalanan, maupun aneka gugatan pengadilan. Meski dibebaskan dari tuduhan penghinaan kerajaan, Thaksin tidak serta-merta bebas melenggang.

”Pengadilan sudah menegakkan keadilan, tetapi kita tidak boleh lengah. Saya yakin masih banyak pembenci Thaksin yang ingin menjatuhkan dia dengan segala cara,” ujar Kamol Orahanta, pedagang kaki lima yang menunggu di depan pengadilan bersama sekitar 150 pendukung Thaksin.

Supporters of Thailand's former prime minister Thaksin Shinawatra gather in front of the Criminal Court in Bangkok on August 22, 2025. Thaksin said he was acquitted on August 22 of royal defamation charges, relieving him of a threat to his faltering dynasty which has dominated politics for two decades. (Photo by Chanakarn Laosarakham / AFP)

Lawan politik Thaksin menuduh dia korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, dan menghina Raja Bhumibol yang mangkat pada 2016. Thaksin selalu menuding bahwa kasus-kasus terhadapnya bermotif politis.

Meski demikian, pengaruh Thaksin masih kuat. Meski menghadapi beragam dakwaan setelah tak lagi menjabat, ia tidak pernah menghabiskan waktu di balik jeruji besi.

Thaksin meninggalkan Thailand dan mengasingkan diri setelah kudeta militer pada 2006 menggulingkannya dari kekuasaan. Dia kembali ke Thailand sebentar pada 2008, hanya untuk segera mengasingkan diri lagi guna menghindari hukuman penjara.

Dia kembali ke Thailand pada 2023 saat partai Pheu Thai yang berasosiasi dengan keluarganya berkuasa. Dia langsung dijatuhi hukuman penjara 8 tahun karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, tak lama kemudian, dia dikirim ke rumah sakit dengan alasan kesehatan.

Setelah enam bulan tinggal di rumah sakit kelas utama nan mewah, dia diampuni, dikurangi masa hukumannya, dan bebas. Keputusan untuk mengirim Thaksin ke rumah sakit dipertanyakan banyak pihak karena mendapatkan pelayanan istimewa.

Kala didakwa tahun lalu, Thaksin mendapat kebebasan dengan membayar jaminan. Syaratnya hanya dia tidak boleh keluar dari Thailand. Paspornya pun disita.

Meski demikian, sejak kembali lagi ke Thailand, Thaksin tetap tampil di hadapan publik. Dia melawat ke berbagai pelosok negeri dan menyampaikan berbagai komentar politik. Komentar-komentar itu diarahkan untuk ”mengganggu” pendirian kelompok konservatif yang berada di balik penggulingannya pada 2006.

Penanganan terhadap Thaksin menimbulkan kasus hukum lain, yang ditetapkan berakhir pada 9 September. Lantaran ia tidak pernah menjalani hukuman di sel penjara, Thaksin tidak memenuhi syarat untuk pembebasan lebih awal.


Kerabat Kerja

Penulis:

Iwan Santosa
 | 

Editor:

Fransisca Romana Ninik W
 | 

Penyelaras Bahasa:

Priskilia Bintang Cornelia Sitompul