Tidak Ada Tarif Pajak Baru untuk Tahun Anggaran 2026

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan tidak akan mengeluarkan tarif baru atau pajak alternatif guna menggenjot target penerimaan pajak yang ditargetkan tumbuh 13,5 persen secara tahunan pada 2026. Kenaikan penerimaan diyakini dapat tercapai lewat reformasi internal, intensifikasi pertukaran data antarinstansi, serta penguatan penegakan hukum.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

”Penerimaan pajak akan mengikuti kebijakan yang sudah ada, artinya tidak ada pajak baru ataupun tarif baru. Upaya (meningkatkan penerimaan) lebih fokus kepada reformasi Internal, seperti optimalisasi Coretax dan pertukaran data akan semakin intensif,” ujarnya.

Postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun, meningkat 9,84 persen dari outlook APBN 2025 sebesar Rp 2.865,5 triliun.

Pendapatan negara tersebut terdiri dari komponen penerimaan pajak senilai Rp 2.357,7 triliun, pendapatan kepabeanan dan cukai senilai Rp 334,4 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 455 triliun. Dari ketiga komponen ini, penerimaan pajak ditargetkan tumbuh paling tinggi, yakni 13,5 persen, dari outlook 2025 sebesar Rp 2.076,9 triliun.

Sri Mulyani memastikan ketiga sektor penerimaan, baik pajak, kepabeanan dan cukai, maupun PNBP, masih memiliki ruang pertumbuhan yang dapat dioptimalisasi. Untuk itu, otoritas fiskal semakin intensif melakukan pertukaran data dengan instansi ataupun lembaga negara lainnya, untuk memetakan potensi penerimaan secara lebih akurat.

”Pertukaran bisa menciptakan peluang enforcement (pelaksanaan penegakan) yang lebih baik. Ini berkaitan juga dengan shadow economy. Ini akan menciptakan sebuah database baru,” ujarnya.

Rencana tersebut sejalan dengan pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Senayan, Jumat.

Presiden menyebut adanya potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan, salah satunya karena dibangun di kawasan hutan lindung. Pemerintah pun terus berupaya mengatasi hal ini dan telah menguasai kembali 3,1 juta hektar kebun sawit yang melanggar aturan tersebut.

Menurut Presiden, pelanggaran hukum dari perkebunan sawit tersebut memiliki jenis yang beragam. Beberapa di antaranya adalah kebun sawit dibangun di kawasan hutan lindung, tidak melaporkan luas lahannya, serta tidak memenuhi panggilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Presiden menyebut adanya potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, kinerja penerimaan negara untuk semua bidang, baik dari pajak, cukai, biaya masuk, biaya keluar, PNBP, bergantung pada aktivitas ekonomi.

Otoritas fiskal, lanjut dia, masih membuka komunikasi dengan DPR untuk pembahasan terkait sumber penerimaan baru di luar kebijakan tarif.

”Jadi, aktivitas ekonominya kita pastikan jalan dengan baik, kita akan bisa melaksanakan beberapa penambahan. Untuk penerimaan juga secara bergantung pada aktivitas ekonominya,” kata Febrio.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif serta berkelanjutan. ”APBN akan dieksekusi lebih awal dibandingkan tahun 2025 sehingga akselerasi ekonomi bisa lebih besar,” ujarnya.

Kenaikan target pendapatan negara tahun depan didesain untuk memastikan defisit anggaran berada di level Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB). Level tersebut bahkan lebih rendah dari outlook defisit anggaran 2025 sebesar 2,78 persen PDB.

Padahal, untuk memastikan program prioritas pemerintah pada 2026 berjalan optimal, belanja negara dalam RAPBN 2026 mencapai Rp 3.786,5 triliun, meningkat 7,33 persen dari outlook belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.527,5 triliun.

RAPBN 2026 mengusung sejumlah agenda prioritas yang menjadi fokus utama pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Prioritas tersebut antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pengembangan desa, koperasi, UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi, perdagangan, dan pembangunan perumahan rakyat.

Di sektor ketahanan pangan, alokasi anggaran mencapai Rp 164,4 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan. Subsidi pupuk sebesar Rp 53,3 triliun akan mendukung sekitar 9,62 juta ton pupuk, sementara dukungan kepada Bulog direncanakan sebesar Rp 22,7 triliun.

Ketahanan energi mendapat alokasi Rp 402,4 triliun yang mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan elpiji 3 kg dengan penyaluran tepat sasaran berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta pengembangan energi baru terbarukan dan listrik di desa-desa.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian khusus dengan anggaran Rp 335 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima, termasuk siswa, ibu hamil, dan anak balita. Pemerintah juga akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program ini.

Pendidikan mendapatkan dukungan anggaran terbesar, yaitu Rp 757,8 triliun. Program Indonesia Pintar dialokasikan untuk 21,1 juta siswa, sementara Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menyediakan beasiswa bagi 1,2 juta mahasiswa. Gaji dan peningkatan kompetensi guru mendapatkan Rp 178,7 triliun, serta beasiswa LPDP disiapkan untuk 4.000 mahasiswa.

Bidang kesehatan dianggarkan Rp 244 triliun secara total, termasuk bantuan iuran asuransi kesehatan sebesar Rp 69 triliun yang akan menjangkau 96,8 juta jiwa penerima. Untuk pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan menyediakan pinjaman bunga rendah melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan, Danantara terbuka untuk mendanai atau berinvestasi pada sejumlah program prioritas pemerintah di tahun anggaran 2026.

“Selama itu memenuhi kriteria dan parameter yang ada di dalam Danantara, dan tentunya ada return yang kita canangkan, kita terbuka. Hal yang paling penting adalah kita lakukan sesuai dengan prinsip good governance dan tetap transparan,” ujarnya.

Kendati tidak memaparkan lebih lanjut mengenai program prioritas pemerintah yang tahun depan berpotensi untuk didanai Danantara, Rosan mengatakan bahwa lembaganya telah menerima sejumlah proposal dari beberapa kementerian dalam rangka menjalankan perencanaan program pemerintah ke depan.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, RAPBN 2026 juga mengedepankan akselerasi investasi, perdagangan, dan perumahan melalui hilirisasi proyek strategis dan program penyediaan tiga juta rumah rakyat yang meliputi skema FLPP, BSPS, serta pembebasan PPN.

Asumsi makroekonomi yang mendasari RAPBN 2026 mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi sebesar 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun di level 6,9 persen, nilai tukar rupiah diproyeksikan Rp 16.500 per dolar AS, dan harga minyak Indonesia (ICP) berada pada sekitar 70 dollar AS per barel.

Target pembangunan nasional dalam RAPBN 2026 mencakup pengangguran di kisaran 4,44 hingga 4,96 persen, tingkat kemiskinan antara 6,5 dan 7,5 persen, kemiskinan ekstrem di bawah 0,5 persen, dan indeks ketimpangan atau rasio gini kisaran 0,377 hingga 0,380.

Dengan kebijakan dan alokasi anggaran tersebut, pemerintah berharap dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh pada 2026.