Tidak Cukup Imbauan agar Tidak Panik

Pasar membutuhkan langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi tekanan nilai tukar rupiah. Tak cukup hanya imbauan agar tidak panik.

Depresiasi rupiah berisiko memicu ekonomi berbiaya tinggi, terutama bagi dunia usaha yang masih bergantung pada impor, pembiayaan eksternal, dan arus modal asing. Di sisi lain, konflik di Timur Tengah turut menekan biaya produksi dan permintaan pasar. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa (12/5/2026) ditutup di level Rp 17.514 per dolar AS, melemah 99 poin dibandingkan dengan penutupan hari lalu. Angka ini kembali mencatatkan pelemahan terdalam sepanjang sejarah (Kompas, 13/5/2026).

Kita menyadari bahwa pemerintah dan otoritas moneter sudah berjuang keras untuk menahan tekanan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Berbagai cara telah dilakukan dan sepertinya masih akan ada upaya lainnya untuk menahan laju kenaikan nilai tukar.

Dunia bisnis sudah mengeluh karena sejumlah barang impor dan juga bahan baku impor telah mengalami kenaikan akibat nilai tukar. Mereka yang bergantung pada pendanaan eksternal juga terbebani. Tekanan ini menambah tekanan yang ada akibat persoalan geopolitik, yaitu perang AS-Iran yang berdampak pada pengiriman barang dan juga stok produk.

Apabila melihat tekanan terhadap nilai tukar rupiah sudah terjadi sejak awal tahun, kita perlu mengoreksi langkah-langkah yang dilakukan. Penggelontoran dolar AS alias intervensi ke pasar tidak cukup dan bahkan ke depan sangat berisiko ketika cadangan devisa terus menurun.

Faktor eksternal, yaitu masalah geopolitik, memang berperan dalam tekanan nilai tukar, tetapi faktor ini sulit dikendalikan sehingga lebih baik kita fokus pada faktor internal. Muara dari persoalan ini adalah berkait dengan pengelolaan fiskal. Pasar melihat beberapa hal, seperti prioritas penganggaran, kapasitas pembayaran utang, dan juga defisit anggaran.

Sejauh pemerintah tidak melakukan perubahan pengelolaan dalam ketiga masalah tersebut maka tekanan masih akan ada. Dalam hal prioritas penganggaran, karena hal ini merupakan keputusan politik, maka akan sulit dilakukan perubahan. Meski demikian, melihat desakan sejumlah kalangan, pemerintah perlu memperhatikan saran mereka, yaitu mengubah prioritas anggaran.

Apabila tetap sulit dilakukan, sebaiknya pemerintah lebih berhati-hati membuat langkah sehingga tidak menambah kebingungan pasar. Rencana pemerintah merevisi kebijakan pungutan atas sektor mineral dan batubara (yang kemudian dibatalkan); simpang siur pemeriksaan ulang peserta pengampunan pajak; dan tindakan terhadap perusahaan oleh aparat hukum merupakan contoh kebijakan yang memusingkan kalangan bisnis. Tindakan yang menenangkan dibutuhkan daripada imbauan agar publik tidak panik menghadapi tekanan nilai tukar sekarang ini.