Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Desakan Menarik Pasukan dari Misi PBB Menguat

JAKARTA, KOMPAS-Gugurnya tiga personel TNI dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon memicu desakan penarikan pasukan Indonesia. Alasannya, kondisi di Lebanon kini tidak lagi aman.

Berdasarkan data TNI, mereka yang gugur adalah Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan, dan Kapten (inf) Zulmi Aditya Iskandar. Fahrizal meninggal akibat serangan artileri tidak langsung di dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan, Minggu (29/3/2026). Sedangkan Nur Ichwan dan Zulmi meninggal akibat ledakan kendaraan di dekat Bani Haiyyan, Senin (30/3/2026).

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Malang Dion Maulana Prasetya mengatakan, pemerintah harus segera menarik pasukan dari Lebanon selatan. Situasi di sana sudah tidak aman bagi penjaga perdamaian.

Apalagi, mandat United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) sebenarnya telah selesai pada akhir 2025. Namun, diperpanjang satu tahun lagi hingga akhir 2026. “Dari kejadian ini, pasukan kita harus segera ditarik. Masing-masing pihak juga tidak lagi menghormati mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 Tahun 2006,” katanya di Malang, Selasa (31/3/2026).

Menurut Dion pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memang telah mengutuk keras kasus tersebut. Namun, ia mengakui ada sedikit kontradiksi pada pernyataan itu.

Dalam postingan di media sosial, Kemlu telah menunjuk insiden ini dilakukan Israel. Sedangkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam dua postingan terakhir tidak menunjuk aktornya.

Meski masih bersifat retorika, dalam konteks upaya diplomasi, kata Dion, hal itu penting karena menunjukkan harga diri bangsa. “Kemenlu menunjukkan jelas siapa aktornya dan apa yang dilakukan. Sedangkan Menlu menggunakan bahasa yang lebih halus untuk menghindari yang menjadi tersangka,” ujarnya.

Menurut Dion, bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon dinilai lebih sensitif dibanding misi Kontingen Garuda ke berbagai negara konflik lainnya.

Jika misi-misi sebelumnya mereka diterjunkan ke daerah konflik internal, antara pemerintah dan pemberontak. Maka, suasana di Lebanon kali ini masih berkecamuk perang dengan keterlibatan negara besar.

“Ini lebih kompleks. Selain itu, urutannya juga banyak, termasuk kepesertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) berikut salah satunya rencananya terkait pengiriman pasukan ke Rafah (Gaza). Meski ditunda, rencana pengiriman pasukan itu belum dibatalkan. Sehingga, kali ini memang perlu treatment yang berbeda, responnya juga berbeda,” katanya.

Ke depan, Dion berharap Indonesia segera keluar dari Keanggotaan BOP. “Saya dan kami, mungkin semua akademisi dan pengamat Hubungan Internasional, mendesak Presiden keluar dari BOP. Jelas-jelas kita berhubungan dengan negara yang semaunya sendiri. Tidak menghormati hukum internasional, tidak menghormati kesepakatan dan berdampak langsung ke kita,” katanya.

Terkait kasus ini, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah mengatakan, TNI berduka atas kejadian di Lebanon. Ke depan, Aulia mengatakan, pihaknya akan selalu mengutamakan keselamatan prajurit dengan tetap meningkatkan kewaspadaan. Dia menyebut, UNIFIL kini sedang melakukan investigasi terkait kasus itu.

Sementara itu, dikutip dari laman Kemenlu tertanggal 31 Maret, Pemerintah Indonesia mengutuk sangat keras terhadap dua serangan pada pasukan penjaga perdamaian.

Serangan ini tidak dapat dipandang sebagai kejadian yang terpisah, melainkan mencerminkan situasi keamanan yang semakin memburuk di Lebanon selatan, di mana operasi militer Israel yang terus berlangsung telah menempatkan peacekeepers PBB dalam risiko sangat serius.

“Indonesia terus mengutuk keras serangan Israel di Lebanon selatan, yang secara signifikan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh peacekeepers PBB serta melemahkan pelaksanaan mandat UNIFIL sebagaimana diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan 1701 (2006),” demikian bunyi pernyataan itu.

Dalam pernyataan itu juga disebutkan, Keselamatan dan keamanan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar. Setiap tindakan yang membahayakan mereka merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

Indonesia menyerukan dilakukannya penyelidikan segera, menyeluruh, dan transparan untuk mengungkap fakta, termasuk kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab, dan menegaskan bahwa akuntabilitas penuh harus ditegakkan.