Tiga Tahun Perang Rusia-Ukraina, Apa Makna Keretakan Ukraina dengan AS?

Di tengah titik terang yang tak kunjung tampak, Amerika Serikat sebagai mitra dan pendonor utama justru tampak ingin mengubah haluan. Lantas, bagaimanakah nasib Ukraina setelah hubungannya dengan Paman Sam mengalami keretakan?

Konflik antara Rusia dan Ukraina telah memasuki tahun ketiga. Sejak konflik antara keduanya berkecamuk, terdapat sejumlah perkembangan. Sempat berhasil memukul mundur pasukan Rusia, kini Ukraina kembali tertekan dari serangkaian aksi ofensif dari Rusia.

Hingga Februari 2025, pasukan Rusia mampu merebut kembali lebih dari 800 km persegi wilayah yang sebelumnya berhasil dikuasai oleh pasukan Ukraina di Kursk, Rusia bagian barat. Tidak hanya itu, tentara Kremlin juga mampu menguasai lebih dari 75 persen dari sejumlah wilayah di Ukraina, seperti Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, dan Lugansk.

Daya gedor Rusia yang semakin mengerikan ini sedikit banyak didorong oleh kehadiran pasukan bantuan dari Korea Utara. Tidak tanggung-tanggung, berdasarkan hasil intelijen dari Ukraina, terdapat tiga jenderal yang dikirim Pyongyang untuk membantu Putin, yakni Kolonel Jenderal Kim Yong Bok yang mengomandoi pasukan khusus, Kolonel Jenderal Ri Chang Ho, Wakil Kepala Staf Umum sekaligus Kepala Biro Intelijen; dan Mayor Jenderal Sin Kum Chel, Kepala Direktorat Operasional Utama.

Di samping ketiga jenderal tersebut, Korea Utara juga mengirimkan 12.000 personel militernya. Dari jumlah tersebut, sebagian di antaranya merupakan pasukan khusus dengan kemampuan yang spesial.

Tidak dapat dimungkiri, kemampuan Ukraina untuk bisa membalikkan keadaan di tengah masa peperangan lalu salah satunya karena bantuan yang paripurna dari AS. Dari segi keuangan saja, sejak 2022, AS telah mengirimkan tidak kurang dari 183 miliar dollar AS.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 124 miliar dollar AS dialirkan oleh Kementerian Pertahanan (DOD) AS. Lebih lanjut, sebanyak 39,8 miliar dollar AS diambil dari dana USAID dan 11,1 miliar dollar diberikan oleh sejumlah negara bagian AS. Terakhir, sebanyak 7,1 miliar dollar AS disumbangkan oleh berbagai lembaga di bawah Pemerintah AS lainnya.

Pernyataan terbaru dari Trump pun cukup fantastis, yakni AS telah menggelontorkan lebih dari 350 miliar dollar AS untuk mendukung Ukraina. Tak ayal, naiknya Trump sebagai presiden baru membawa perubahan yang besar terhadap relasi antara Ukraina dan AS. Setidaknya, hal ini didasarkan oleh tiga hal.

Pertama, efisiensi anggaran menjadi salah satu poin utama yang digarap oleh pemerintahan Trump. Dari sejumlah langkah efisiensi, salah satunya ialah mengurangi atau menghentikan program bantuan yang diberikan oleh Pemerintah AS kepada pemerintah negara lain.

Tentunya, aliran dana kepada Ukraina menjadi salah satu pos yang disasar oleh Trump. Hal ini pun secara lugas disampaikan oleh pernyataan Trump yang diunggah melalui akun X resminya.

Dalam unggahan tersebut, Trump menyampaikan beberapa poin, salah satunya ialah beban finansial yang terlalu berat dipikul oleh AS karena mendukung Ukraina. Trump pun menuding bahwa negara rekanan di Eropa yang secara proksimitas lebih berkepentingan justru lebih sedikit memberikan bantuan.

Kedua, Trump melihat Zelensky sebagai pemimpin yang tidak kompeten dan tidak disukai oleh warganya. Trump pun menekankan bahwa Zelensky tidak mampu mengelola dana bantuan dengan baik serta melakukan penyelewengan demokrasi dalam bentuk menunda pemilu.

Trump juga tidak segan untuk menyebur Zelensky sebagai seorang diktator yang tidak akan mampu memenangi pertarungan tanpa bantuan AS.

Selain itu, alasan ketiga ialah kedekatan personal antara Trump dan Putin. Bukan rahasia umum, tampak dari pemerintahan Trump yang pertama, hubungan keduanya memang relatif lebih hangat dibandingkan dengan relasi antara Biden dan Putin.

Dugaan ini pun diperkuat dengan perbincangan Trump dan Putin sesaat setelah inagurasi Trump serta pertemuan antara pejabat tinggi kedua negara tersebut di Riyadh, Arab Saudi, baru-baru ini.

Dengan adanya variabel Trump serta kemampuan militer Kremlin untuk mendobrak sejumlah basis pertahanan Ukraina, besar kemungkinan peluang Ukraina untuk melanjutkan perlawanan akan menipis.

Terlebih lagi, sampai menjelang akhir Februari ini belum ada langkah tegas dari aliansi Ukraina di Eropa Barat yang berani mengambil tindakan tegas. Bukan tidak mungkin, Zelensky mau tak mau harus berkompromi dan segera bertemu dengan Putin di meja runding.

Di satu sisi, perundingan di antara keduanya bisa jadi akhir dari konflik berkepanjangan ini. Tentu, usainya perang antara keduanya akan membawa angin segar pada situasi perekonomian global. Pasalnya, konflik ini telah terbukti mengganggu rantai pasok sejumlah komoditas krusial seperti pangan dan energi.

Namun, di sisi lain, berkaca pada peristiwa agresi Rusia sebelumnya di Krimea, Ukraina yang tak lagi memiliki sumber daya untuk melanjutkan peperangan harus mau menerima seluruh keinginan dari Rusia. Dalam hal ini, termasuk juga kehilangan sebagian dari wilayah kedaulatannya.

Apabila hal ini yang terjadi, ”keberhasilan” Rusia untuk melakukan aneksasi menjadi preseden yang buruk bagi stabilitas global. Pasalnya, sampai saat ini masih ada sejumlah titik panas yang berpotensi menimbulkan stabilitas geopolitik, seperti wilayah Kashmir, Selat Taiwan, dan Laut China Selatan.

Bukan tidak mungkin ”keberhasilan” Rusia ini menginspirasi kekuatan besar lain, seperti China dan India, untuk melakukan agresi serupa di titik-titik panas tersebut.

(Litbang Kompas)