Tiktok Bangkit dari Kematian, tetapi Sampai Kapan?

WASHINGTON, MINGGU - Tiktok, pelantar berbagi video milik ByteDance, memulihkan layanannya di Amerika Serikat setelah sempat beberapa jam mati, Minggu (19/1/2025). Tiktok dihidupkan lagi segera setelah Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump mengindikasikan rencana menyelamatkan aplikasi itu.

Trump berencana mengeluarkan ”perintah eksekutif” untuk memberi Tiktok lebih banyak waktu guna menemukan calon pembeli non-China sebelum Tiktok dilarang permanen. Undang-undang AS memberikan wewenang kepada presiden yang sedang menjabat untuk memberikan perpanjangan waktu 90 hari jika ByteDance menjual Tiktok kepada pembeli non-China.

“Jujur saja, kita tidak punya pilihan. Kita harus menyelamatkannya. Ada banyak pekerjaan. Kita tidak mau menyerahkan bisnis ke China ataupun ke orang lain,” kata Trump dalam rapat prapelantikan di Washington, AS.

Trump juga ingin AS memiliki posisi kepemilikan 50 persen dalam bentuk usaha patungan. Namun, tidak jelas Trump merujuk pada pemerintah atau perusahaan AS. Nilai aplikasi itu diperkirakan Trump dapat melonjak hingga triliunan dollar AS. “Dengan melakukan ini, kita menyelamatkan Tiktok dan menjaganya di tangan yang tepat,” ujarnya.

Dari penutupan Tiktok selama beberapa jam, setidaknya ada dua hal yang bisa dilihat. Para pengguna setianya bisa merasakan dan menyadari seperti apa dunia tanpa Tiktok. Begitu pula dengan Trump yang bisa dengan cepat menghidupkan kembali Tiktok.

Perintah eksekutif, kata Trump, akan memperpanjang jangka waktu sebelum larangan hukum berlaku. ”Tidak akan ada tanggung jawab bagi perusahaan mana pun yang membantu mencegah Tiktok ditutup sebelum perintah saya,” tulis Trump.

Trump mengumumkan rencananya itu di akun miliknya, Truth Social, setelah jutaan pengguna Tiktok di AS tak dapat mengakses aplikasi itu.

Google dan Apple menghapus dari toko digital mereka untuk mematuhi hukum, yang mengharuskan mereka melakukannya jika ByteDance tidak menjual operasionalnya di AS sampai Minggu (19/1/2025). Undang-undang yang disahkan dengan dukungan bipartisan yang luas pada April 2024 mengharuskan Apple dan Google memblokir unduhan baru. Keduanya dapat dikenai denda hingga 5.000 dollar AS per pengguna jika Tiktok diakses.

Tiktok di X menyebutkan, unggahan Trump di Truth Social telah memberikan ”kejelasan dan jaminan yang diperlukan kepada penyedia layanan kami bahwa mereka tidak akan menghadapi hukuman karena menyediakan Tiktok kepada lebih dari 170 juta warga Amerika”.

Namun, Tiktok tidak menanggapi pernyataan Trump tentang sebagian kepemilikan AS atas Tiktok. Meski Tiktok kembali hidup, aplikasi tersebut tetap tidak tersedia untuk diunduh di Apple dan Google.

Setelah hidup lagi, pertanyaan selanjutnya adalah Tiktok akan hidup sampai kapan. Sebab, ByteDance sudah menegaskan tidak akan menjual Tiktok meski sudah ada calon pembeli yang berminat. Oracle yang menjadi tuan rumah peladen (server) Tiktok juga secara hukum berkewajiban untuk menegakkan larangan terhadap Tiktok.

Trump memuji Tiktok karena menghubungkannya dengan pemilih berusia muda pada pemilihan presiden 2024. Sikap Trump ini berbeda dari sikapnya dari masa jabatan pertamanya. Pada 2020, Trump melarang Tiktok karena khawatir aplikasi itu membagikan informasi pribadi warga AS pada Pemerintah China.

Pada Agustus 2020, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberi ByteDance waktu 90 hari untuk menjual Tiktok. Namun, ia kemudian menyetujui kesepakatan yang terstruktur sebagai kemitraan daripada divestasi yang akan mencakup Oracle dan Walmart yang mengambil saham di perusahaan baru tersebut.

Tidak semua anggota Partai Republik setuju dengan Trump. Sebagian anggota Republik tetap meminta ByteDance memenuhi persyaratan divestasi sesuai amanat UU dengan memutuskan semua hubungan antara Tiktok dan Partai Komunis China.

Tetap saja, presiden punya kekuasaan untuk menyelamatkan Tiktok. Analis Wedbush Securities Dan Ives mengatakan, bangkitnya Tiktok karena diselamatkan Trump menjadi kemenangan besar bagi Tiktok sekaligus kemenangan politik bagi Trump. ”Ini seperti permainan poker berisiko tinggi antara AS dan China,” ujarnya.

Sudah banyak calon pembeli yang berminat pada Tiktok, termasuk mantan pemilik Los Angeles Dodgers, Frank McCourt. Para analis memperkirakan tawarannya akan bernilai hingga 50 miliar dollar AS. Ada pula kabar yang menyebutkan CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk tertarik membeli.

Perusahaan rintisan mesin pencari AS, Perplexity AI mengajukan tawaran kepada ByteDance agar Perplexity bergabung dengan Tiktok AS. Mereka akan menciptakan entitas baru dengan merger perusahaan hasil penggabungan dengan mitra lain. Namun, ini baru sebatas kabar.

ByteDance dimiliki secara pribadi sekitar 60 persen, yakni oleh investor institusional seperti BlackRock dan General Atlantic. Sementara pendiri dan karyawannya masing-masing memiliki 20 persen. Perusahaan ini memiliki lebih dari 7.000 karyawan di AS saja.

Jika Tiktok dibeli oleh miliarder teknologi, apa yang akan terjadi? Marc Faddoul, salah satu pendiri lembaga nirlaba Eropa yang menyelidiki algoritma, AI Forensics, menjelaskan, para miliarder teknologi seperti Musk dan CEO Meta Mark Zuckerberg memiliki kekuatan sewenang-wenang untuk memanipulasi cara publik mendapatkan informasi mereka dalam skala yang sangat besar.

Ini, kata pakar komunikasi di Universitas Glasgow, Inggris, Paul Reilly, membuat para miliarderlah yang memutuskan apa yang akan dipromosikan atau tidak di saluran mereka tanpa publik bisa melawan.

Faddoul dan peneliti di lembaga pemikir Eropa Bruegel, Fiona Scott Morton, sama-sama yakin pemerintahan Trump akan lemah dalam menegakkan peraturan antimonopoli. Sebab, sebagian besar pemerintahan Republikan cenderung mengutamakan keuntungan perusahaan.

Musk dan Zuckerberg juga sudah mendekat ke Trump karena berharap Trump bisa membantu mereka jika ada perkara hukum. ”Trump mungkin akan melindungi Big Tech dari, misalnya, regulasi dan denda Eropa,” kata Faddoul.

Lalu apakah tawaran usaha patungan 50/50 dari Trump akan terwujud? Ini tergantung. Jika ByteDance tetap menjadi pemilik dan pengembang algoritma dan algoritma itu dibuat di China oleh para insinyur China, Tiktok tetap sama berbahayanya. Masalah utama AS pada Tiktok adalah risiko bocornya informasi pribadi dan ancamannya pada keamanan nasional AS. Ada kekhawatiran algoritma Tiktok bisa memengaruhi apa yang dilihat warga AS di ponsel mereka.

Tiktok adalah salah satu dari lebih dari 100 aplikasi yang dikembangkan dalam satu dekade terakhir oleh ByteDance. Perusahaan teknologi ini didirikan pada 2012 oleh pengusaha China, Zhang Yiming, dan berkantor pusat di distrik Haidian, barat laut Beijing.

Pada 2016, ByteDance meluncurkan pelantar video berdurasi pendek bernama Douyin di China dan menindaklanjutinya dengan versi internasional bernama Tiktok. Kemudian, perusahaan tersebut membeli Musical.ly, pelantar lip-sync yang populer di kalangan remaja di AS dan Eropa dan menggabungkannya dengan Tiktok sambil tetap memisahkan aplikasi tersebut dari Douyin.

Tak lama kemudian, aplikasi ini meroket popularitasnya di AS dan banyak negara lain, menjadi pelantar China pertama yang berhasil merambah pasar Barat. Tidak seperti media sosial lain yang berfokus pada pengembangan koneksi di antara pengguna, Tiktok menyesuaikan konten dengan minat orang-orang.

Video dan klip musik yang sering kali konyol yang diunggah oleh kreator konten memberi citra Tiktok sebagai sudut internet yang cerah tempat pengguna dapat menemukan kesenangan dan rasa keaslian. Audiens di pelantar ini membantu meluncurkan karier artis musik seperti Lil Nas X.

Tiktok semakin populer selama pandemi Covid-19. Tarian pendek yang viral menjadi andalan Tiktok. Agar dapat bersaing dengan lebih baik, Instagram dan Youtube akhirnya mengeluarkan alat mereka sendiri untuk membuat video berdurasi pendek yang masing-masing dikenal sebagai Reels dan Shorts. Pada saat itu, Tiktok menjadi sangat populer.

Tantangan datang seiring dengan keberhasilan Tiktok. Pejabat AS menyatakan kekhawatiran tentang asal usul dan kepemilikan perusahaan. Mereka merujuk pada UU di China yang mengharuskan perusahaan China untuk menyerahkan data yang diminta oleh pemerintah. Kekhawatiran lainnya adalah algoritma kepemilikan yang mengisi apa yang dilihat pengguna di aplikasi.

Selama masa jabatan pertamanya, Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada 2020 yang melarang Tiktok dan aplikasi perpesanan China, WeChat. Tindakan ini kemudian diblokir oleh pengadilan. India melarang Tiktok -bersama dengan aplikasi China lainnya- pada tahun yang sama setelah bentrokan militer di sepanjang perbatasan India-China yang menewaskan 20 tentara India dan empat tentara China.

Pada 2021, pemerintahan Biden mencabut perintah era Trump. Namun, Biden tetap memberlakukan tinjauan keamanan nasional terhadap Tiktok oleh badan pemerintah yang kurang dikenal, yakni Komite Investasi Asing di AS (CFIUS).

Antara Januari 2021 dan Agustus 2022, perwakilan Tiktok terlibat dalam negosiasi serius dengan pemerintahan Biden tentang masa depan aplikasi tersebut di AS. Pembicaraan menghasilkan draf perjanjian keamanan setebal 90 halaman yang diajukan perusahaan kepada CFIUS pada Agustus 2022. Kedua belah pihak lantas menghentikan negosiasi substantif meski ada sejumlah pertemuan lagi.

Salinan draf perjanjian yang diajukan di pengadilan menunjukkan, perjanjian tersebut akan membuka Tiktok AS untuk inspeksi keamanan dan memblokir akses data pengguna AS dari China. Perusahaan tersebut mengatakan telah menerapkan beberapa ketentuan perjanjian, termasuk mengalihkan data pengguna AS ke server yang dioperasikan oleh raksasa perangkat lunak Oracle.

Dalam gugatan untuk membatalkan undang-undang jual-atau-larang, ByteDance mengatakan telah menghabiskan lebih dari 2 miliar dollar AS untuk menerapkan aspek-aspek rencana penenangan, yang disebut Project Texas.

Namun, Departemen Kehakiman AS berpendapat dalam dokumen pengadilan bahwa proposal tersebut gagal menciptakan pemisahan yang memadai antara operasi Tiktok di AS dan China.

Mereka juga mengatakan ketidakjelasan algoritma TikTok, ditambah ukuran dan kompleksitas teknis pelantar tersebut, membuat Pemerintah AS atau Oracle tidak mungkin menjamin kepatuhan terhadap proposal tersebut secara efektif.

Pada Februari 2023, Gedung Putih memerintahkan lembaga federal untuk menghapus Tiktok dari perangkat yang dikeluarkan pemerintah. Ini mengikuti beberapa negara lain yang melarang penggunaan aplikasi tersebut pada perangkat resmi.

Sebulan kemudian, anggota parlemen menginterogasi CEO Tiktok Shou Zi Chew selama sidang berjam-jam. Zhou berusaha meyakinkan komite DPR bahwa Tiktok memprioritaskan keselamatan pengguna dan tidak boleh dilarang karena hubungannya dengan China.

Menurut dokumen pengadilan, perwakilan Tiktok mengadakan pertemuan terakhir mereka dengan CFIUS pada September 2023. Akhir tahun itu, kritik terhadap Tiktok meningkat di kalangan Partai Republik yang mengklaim Tiktok memperkuat konten pro-Palestina dan anti-Israel.

Upaya untuk melarang Tiktok muncul kembali di Kongres AS pada awal tahun 2024 dan didukung bipartisan di kalangan anggota parlemen. Menurut mereka, ada potensi Tiktok mengawasi dan memanipulasi warga AS.

Pada 24 April 2024, Biden menandatangani undang-undang yang mengharuskan ByteDance menjual kepada pemilik AS dalam waktu satu tahun atau menutupnya. Tiktok dan ByteDance mengajukan gugatan terhadap AS dengan mengklaim masalah keamanan dibesar-besarkan dan undang-undang tersebut harus dibatalkan karena melanggar Amendemen Pertama.

Mahkamah Agung AS, Jumat (17/1/2025), dengan suara bulat menegakkan hukum federal yang melarang Tiktok. Tiktok lantas dimatikan, tetapi beberapa jam kemudian dihidupkan kembali.

(Reuters/AFP/AP)