Tindak Lanjuti Catatan Penyelenggaraan Haji, Presiden Prabowo Bertolak ke Arab Saudi

JAKARTA, KOMPAS — Seusai menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Ke-76 Polri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Arab Saudi, Selasa (1/7/2025) sore. Presiden akan mengadakan kunjungan kenegaraan yang salah satunya untuk membahas perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, Presiden juga akan membahas rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Mekkah, Arab Saudi.

Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Arab Saudi dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Presiden yang mengenakan setelan safari coklat dan peci hitam diantar oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah pejabat lain. Para pejabat yang turut mengantar adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Mudi. Adapun keberangkatan Presiden menuju Arab Saudi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebelum menaiki pesawat, Presiden sempat meninjau latihan marching band prajurit TNI yang akan tampil di Perancis beberapa waktu ke depan. Di sela-sela peninjauan, Prabowo sempat berbincang sekitar 10 menit dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

”Itu percakapan rahasia. Namun, kan, tadi lihat bicaranya sambil ketawa, kan. Kalau soal titipan pergi lama, tentunya sudah dibicarakan dengan Mas Wapres,” kata Dasco sambil berseloroh seusai melepas keberangkatan Presiden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, dalam beberapa hari ke depan, setidaknya hingga 10 Juli 2025, Presiden akan mengadakan rangkaian lawatan kenegaraan. Arab Saudi menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam lawatan ke luar negeri. Menurut rencana, Presiden akan membahas tentang perbaikan penyelenggaraan ibadah haji dengan Pemerintah Arab Saudi.

Menurut dia, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk membahas persoalan tersebut dengan Pemerintah Arab Saudi. Sebab, musim penyelenggaraan ibadah haji tahun ini baru saja berakhir. Sejumlah catatan dari beberapa pihak pun perlu ditindaklanjuti, begitu pula dengan rencana Indonesia membangun kampung haji di Mekkah.

”Kemarin, dari teman-teman pengawas haji DPR memberikan masukan, kemudian dari Pemerintah Arab Saudi juga memberikan masukan. Kita sendiri, pemerintah, Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji, juga memiliki catatan, yang kita menyadari bahwa pelaksanaan haji masih banyak yang harus diperbaiki,” ujar Prasetyo.

Dasco membenarkan bahwa DPR telah memberikan beberapa masukan kepada pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ia meyakini, saran dan evaluasi yang telah dilakukan akan menjadi perhatian dalam mengambil kebijakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya.

Di luar soal penyelenggaraan haji, tambah Prasetyo, Presiden juga akan membicarakan kerja sama bilateral di berbagai bidang. Tak hanya itu, dinamika politik di Timur Tengah juga akan menjadi pembahasan.

Setelah kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, Presiden dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS (organisasi kerja sama ekonomi yang didirikan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6-8 Juli 2025. Ini merupakan keikutsertaan pertama Indonesia setelah resmi menjadi anggota BRICS pada Januari 2025.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (30/6/2025), mengatakan, Presiden akan menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan global serta memperkuat posisi Indonesia di forum multilateral. Sebab, Indonesia sudah siap untuk bergabung dengan New Development Bank (NDB), bank pembangunan yang didirikan oleh anggota BRICS. 

Menurut Sugiono, bergabungnya Indonesia ke NDB merupakan langkah strategis di tengah ketidakpastian ekonomi global serta meningkatnya tensi geopolitik. NDB dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi negara-negara berkembang tanpa ketergantungan pada lembaga keuangan Barat, misalnya Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kehadiran Indonesia di KTT BRICS bukan bentuk keberpihakan kepada salah satu blok. Indonesia tetap akan membangun kemitraan dengan semua kekuatan. Dalam waktu bersamaan, Indonesia juga akan menghadiri pertemuan dengan negara-negara ASEAN serta dengan negara mitra utama lainnya, seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan Australia, di Kuala Lumpur, Malaysia.