Tingkat Keyakinan Masyarakat terhadap Perekonomian Merosot ke Titik Terendah

JAKARTA, KOMPAS — Keyakinan masyarakat terhadap kondisi perekonomian merosot hingga mencapai titik terendah dalam tiga tahun terakhir. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan.

Merujuk Survei Konsumen BI Agustus 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 117,2. Meski masih berada di zona optimistis (di atas 100), IKK Agustus 2025 turun 0,9 persen dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 118,1. Bahkan, angka itu berada di titik terendah dalam tiga tahun terakhir, sejak September 2022 yang juga mencapai 117,2.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, penurunan IKK mencerminkan pelemahan rasa aman rumah tangga atas kondisi saat ini, khususnya soal ketersediaan lapangan pekerjaan, meskipun ekspektasi enam bulan ke depan belum runtuh.

”Artinya, rumah tangga merasa peluang kerja menipis sekarang, walau mereka masih berharap perbaikan ke depan,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Masih mengacu kepada Survei Konsumen BI, kondisi IKK terkini tidak lepas dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ke depan. Secara bulanan, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) turun 1,5 persen dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turun 0,4 persen.

Josua menambahkan, penekanan utamanya adalah Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang sudah di zona pesimis 93,2. Di sisi lain, Indeks Penghasilan Saat Ini dan pembelian barang tahan lama masih tipis di atas 100.

Pada saat yang sama, konsumen mulai mengerem belanja non-esensial sambil menjaga arus kas karena beban cicilan meningkat. Ini tampak dari proporsi pendapatan untuk konsumsi turun ke 74,8 persen, porsi cicilan naik ke 11,4 persen, dan tabungan relatif datar 13,7 persen.

Dengan ekspektasi konsumen masih optimistis, perlambatan berpotensi bersifat sementara, tetapi pemulihannya sangat bergantung pada sinyal membaiknya perekrutan dan pendapatan riil dalam beberapa bulan ke depan.

Menurut Josua, perkembangan itu akan berdampak terhadap melambatnya belanja rumah tangga, terutama pada barang tahan lama dan segmen menengah-bawah yang paling sensitif terhadap perubahan kondisi kerja dan cicilan. Dalam hal ini, bank patut mewaspadai risiko tersebut.

Bagi perekonomian, pola ini akan menekan permintaan domestik, sehingga memperlambat putaran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta investasi swasta ke sektor padat karya.

Di pasar tenaga kerja, pekerja informal akan meningkat, pertumbuhan upah tertahan, serta waktu tunggu kerja akan lebih lama sehingga masyarakat cenderung berhati-hati dalam konsumsi.

”Dengan ekspektasi konsumen masih optimistis, perlambatan berpotensi bersifat sementara, tetapi pemulihannya sangat bergantung pada sinyal membaiknya perekrutan dan pendapatan riil dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Josua.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat bantalan untuk kelompok berpendapatan rendah dengan penajaman bantuan sosial dan subsidi yang bersifat sementara. Selain itu, dibutuhkan percepatan belanja yang langsung menyentuh konsumsi lokal, misalnya belanja pendidikan, kesehatan, dan pangan.

Sementara itu, ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, berpandangan, data terbaru IKK menunjukkan kekhawatiran rumah tangga bukan sekadar harga atau bunga pinjaman, melainkan kepastian pendapatan. Ini tampak dari persepsi ketersediaan lapangan kerja.

”Ketika orang ragu atas keberlangsungan pekerjaan, mereka menahan belanja non-esensial, menunda membeli durables (barang-barang tahan lama), dan memilih menabung sebagai bantalan risiko,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Menurut Achmad, penurunan IKK merupakan perubahan psikologis masyarakat, dari mode belanja ke mode bertahan. Artinya, rumah tangga cenderung memprioritaskan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan, namun mengerem pengeluaran gaya hidup, cicilan baru, serta liburan.

Lingkaran setan terbentuk. Persepsi pekerjaan sulit, lalu konsumsi turun, kemudian penjualan turun, diikuti rekrutmen yang ditahan dan akhirnya persepsi pekerjaan makin buruk.

Akibatnya, industri ritel melemah, pabrik-pabrik menunda produksi, sektor jasa logistik melambat, dan bank pun kian memperketat kredit konsumsi. Kondisi tersebut kemudian membentuk lingkaran setan dalam perekonomian.

”Lingkaran setan terbentuk. Persepsi pekerjaan sulit, lalu konsumsi turun, kemudian penjualan turun, diikuti perekrutan yang ditahan dan akhirnya persepsi pekerjaan makin buruk. Di level makro, ini menggerus kontribusi konsumsi terhadap PDB dan menekan keberanian investor menambah belanja modal,” ujar Achmad.

Secara historis, tergerusnya keyakinan konsumen mendahului pelambatan konsumsi sekitar satu hingga dua triwulan. Jika tren persepsi negatif terhadap lapangan kerja terus berlanjut, pertumbuhan konsumsi berisiko melandai di bawah jejak paruh pertama tahun ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II-2025 mencapai 5,12 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,87 persen.

Dengan kata lain, turunnya keyakinan konsumen menandakan bahan bakar mesin konsumsi nasional sedang menipis sehingga dunia usaha dan investor akan cenderung berhati-hati dalam berinvestasi. Alhasil, laju ekonomi akan tertahan lantaran bensin psikologisnya, yakni kepercayaan berkurang.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempercepat bantuan sosial dan operasi pasar pangan secara presisi, terutama dengan menyasar kelompok rumah tangga paling rentan. Langkah ini juga perlu dengan penciptaan lapangan pekerjaan, terutama pada sektor padat karya dan infrastruktur, sembari memberikan insentif.

Rendahnya persepsi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lepas dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sejak awal tahun. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, jumlah kasus PHK sepanjang Januari-Juni 2025 mencapai sekitar 42.000.

Tiga sektor yang mendominasi adalah sektor industri pengolahan (manufaktur), perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian. Adapun jumlah tersebut telah mencapai lebih dari separuh total PHK sepanjang 2024 yang tercatat mencapai 80.000 pekerja.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, keyakinan akan pekerjaan akan terus turun selama tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, khususnya di sektor formal.

”Itu kan sudah dirasakan di berbagai lapisan sebetulnya. Kalangan muda, terutama yang mencari pekerjaan baru, baru masuk ke pasar kerja, sudah bekerja, kemudian yang kemarin banyak juga di PHK, dan sebetulnya masih berlangsung juga potensi gelombang PHK-nya sampai dengan sekarang,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah harus mencegah potensi PHK lebih lanjut, terutama pada industri yang paling rentan. Sebaliknya, jangan sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif.

Yang terjadi, menurut Faisal, pemerintah justru membuat kebijakan kontraproduktif ketika menjalin kesepakatan dengan pemerintah AS terkait penerapan tarif resiprokal. Alih-alih memperoleh tarif yang lebih rendah hingga 19 persen, pemerintah justru mengorbankan banyak aspek yang berdampak buruk bagi industri di tanah air dan penciptaan lapangan kerja.

Salah satunya terkait penghapusan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang akan menekan industri manufaktur dan sektor pertanian. Padahal, kedua sektor ini merupakan penyumbang lapangan pekerjaan paling banyak.

”Jadi, ketidaksinkronan kebijakan ini harus dibenahi, dan sudah ada demonstrasi dari publik kemarin, yang sebetulnya itu menunjukkan keresahan karena belum ada kebijakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sekarang dihadapi oleh kalangan bawah dan kalangan tengah, dari sisi penurunan dari daya beli termasuk penciptaan lapangan pekerjaan,” tutur Faisal.

Selain itu, pemerintah juga wajib menciptakan peluang-peluang lapangan kerja formal baru untuk menjawab kebutuhan pekerjaan dari generasi muda. Dalam hal ini, perlu dipastikan juga penciptaan lapangan pekerjaan tersebut berkualitas.