Instruksi Prabowo dan ”Amunisi” Operasi Pasar Masif

”Amunisi” operasi pasar telah disiapkan. Hal itu mulai dari ratusan ribu ton beberapa jenis pangan pokok hingga Satgas Pangan yang akan menindak pelaku usaha nakal.

21 Feb 2025 10:48 WIB · Ekonomi

Oleh Hendriyo Widi

Pemerintah bakal menggelar operasi pasar secara masif guna mengantisipasi lonjakan harga pangan pada Ramadhan-Lebaran 2025. Beberapa jenis pangan pokok sebanyak 189.000 ton dan 70.000 kiloliter Minyakita disiapkan sebagai ”amunisi” mengguyur pasar.

Perum Bulog, ID Food, PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, dan PT Pos Indonesia (Persero) dikerahkan. Bahkan, sejumlah pengusaha ritel dan pangan, serta 453 kios pangan di 102 kabupaten/kota di 31 provinsi dilibatkan. Ada apakah gerangan?

Pada 17 Februari 2025, pemerintah memutuskan menggelar operasi pasar secara masif di Indonesia. Operasi pasar berbentuk Gerakan Pangan Murah itu akan berlangsung setiap hari mulai 24 Februari 2025 hingga akhir Maret 2025.

Komoditas pangan yang disasar antara lain beras, minyak goreng, bawang putih, daging, dan gula. Badan Pangan Nasional (Bapanas) ditunjuk sebagai ”dirigen” untuk ”mengorkestrasi” operasi pasar tersebut.

Petugas menyiapkan beras yang dijual di Kios Segoro Amarto yang dikelola Bulog saat acara operasi pasar sekaligus sosialisasi penggunaan QRIS di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Kamis (9/2/2023). Kegiatan operasi pasar untuk stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok tersebut juga diisi dengan sosialisasi penggunaan QRIS oleh Bank Indonesia untuk mendorong pemanfaatan layanan transaksi non tunai di pasar tradisional. Sebagian warga yang membayar dengan menggunakan QRIS berkesempatan membeli beras dengan harga Rp 2.023 per kemasan, jauh di bawah harga beras yang saat ini berkisar Rp 11.000 - Rp 12.000 per kilogram.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Rabu (19/2/2024), mengatakan, operasi pasar itu merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto. Presiden menginginkan masyarakat dapat membeli bahan pangan dengan harga terjangkau selama Ramadhan-Lebaran 2025.

Presiden bahkan meminta para pelaku usaha pangan pokok menjual komoditasnya sesuai harga eceren tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah. Para pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga itu akan ditindak Satuan Tugas Pangan Kepolisian RI.

”Sanksinya berupa penyegelen, bahkan pencabutan izin usaha,” ujarnya seusai Rapat Koordinasi Terbatas tentang Stabilisasi Stok dan Harga Pangan pada Ramadhan-Lebaran 2025 di Kementerian Pertanian, Jakarta.

Quote

Para pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga akan ditindak Satgas Pangan. Sanksinya berupa penyegelen, bahkan pencabutan izin usaha.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Kamis (20/2/2025), menuturkan, Bapanas telah menyiapkan ”amunisi” untuk operasi pasar secara masif. MinyaKita telah disiapkan sebanyak 70.000 kiloliter. Dari jumlah itu, Bulog akan menangani 50.000 kiloliter dan ID Food 20.000 kiloliter.

Gula konsumsi akan didistribusikan sebanyak 50.000 ton. Dari jumlah itu, PTPN akan menyalurkan 43.000 ton dan ID Food 7.000 ton.

Untuk daging kerbau beku, lanjut Arief, telah disiapkan sebanyak 19.000 ton yang terdiri dari 10.000 ton milik PT Berdikari dan 9.000 ton milik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Untuk beras, Bulog akan mendistribusikan sebanyak 100.000 ton.

”Sementara bawang putih, pemerintah menargetkan dapat menyalurkan 20.000 ton melalui 21 pelaku usaha,” katanya.

Neraca dan perkembangan impor bawang putih

Daya beli masyarakat

Menurut Arief, operasi pasar digelar secara masif untuk meredam inflasi pangan kala Ramadhan-Lebaran 2025. Setiap periode tersebut, tren inflasi pangan selalu meningkat.

Pada Ramadhan-Lebaran 2023 yang berlangsung pada Maret dan April, tingkat inflasi pangan secara tahunan masing-masing 5,83 persen dan 3,74 persen. Kemudian pada Ramadhan-Lebaran 2024 yang juga berlangsung pada Maret dan April, tingkat inflasi pangan masing-masing 10,33 persen dan 9,63 persen.

”Tahun ini inflasi pangan dibuka cukup baik, yakni 3,07 persen pada Januari. Pada Ramadhan-Lebaran 2025, kami berupaya menjaganya agar masih dalam koridor target inflasi komponen harga pangan bergejolak yang dicanangkan pemerintah di kisaran 3-5 persen,” katanya.

Seiring dengan gejolak inflasi pangan, pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat. Daya beli tersebut tecermin dalam salah satu komponen pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga.

Sepanjang 2024, konsumsi rumah tangga berturut-turut tumbuh di bawah 5 persen alias di bawah potensinya. Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB), yakni 54,04 persen.

Warga berbelanja sayur mayur dan bumbu di Pasar Sumber Arta, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (31/12/2024). Bagi masyarakat kecil, kebijakan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen  akan menyulut kekhawatiran baru. Daya beli masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada pada level menengah ke bawah membuat mereka lebih sensitif terhadap perubahan harga.


KOMPAS/AGUS SUSANTO
31-12-2024

Badan Pusat Statistik mencatat, pada triwulan IV-2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98 persen. Ini melanjutkan tren pertumbuhan di bawah 5 persen pada triwulan I (4,91 persen), triwulan II (4,93 persen), dan triwulan III (4,91 persen).

Kendati begitu, secara tahunan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 2024 sedikit lebih baik dari 2023. Pada 2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,94 persen, sedangkan pada 2023, pertumbuhannya 4,82 persen.

Hal itu mencerminkan daya beli masyarakat masih belum benar-benar pulih. Banyak orang, termasuk kelas menengah, mulai memilah-milah belanja untuk menyelaraskan pendapatan yang mulai seret dengan pengeluaran.

Problem dua komoditas

Selain itu, pemerintah juga secara khusus ingin menurunkan harga setidaknya dua komoditas pangan pokok turun mendekati harga patokan pemerintah. Kedua komoditas itu adalah bawang putih dan Minyakita, minyak goreng kemasan sederhana untuk rakyat.

Telah berbulan-bulan harga kedua komoditas itu nangkring di atas harga patokan pemerintah. Sudah berbulan-bulan pula kedua komoditas itu kerap menjadi menu utama dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri setiap seminggu sekali.

Minyak goreng Minyakita dijajakan pedagang di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2025). Para pedagang di pasar itu menjual Minyakita seharga Rp 17 ribu per liter. Harga ini jauh di atas  harga ecera tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 15.400 per liter.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)
27-01-2025

Sejak awal Juni 2024 hingga 20 Februari 2025, harga Minyakita bergerak naik dan cenderung stabil tinggi di atas HET Rp 15.700 per liter. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag), per 20 Februari 2025, harga rerata nasionalnya Rp 17.200 per liter. Selama hampir sembilan bulan terakhir, kenaikan harga Minyakita mencapai 6,17 persen.

Adapun harga rerata nasional bawang putih honan Rp 43.900 per kg atau masih di atas HAP di tingkat konsumen Rp 40.000 per kg. Harga bawang putih yang diimpor dari China itu mulai merangkak naik sejak September 2024. Selama hampir sekitar enam bulan terakhir, kenaikan harganya sebesar 6,04 persen.

Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Pasar dan Pengaman Pasar Tommy Andana menjelaskan stok bulanan Minyakita selalu cukup. Rerata stok tersebut kerap berada di atas kebutuhan nasional Minyakita dan minyak goreng curah yang sebanyak 170.000 ton per bulan.

Kenaikan harga Minyakita itu disebabkan banyak pengecer yang mengulak Minyakita dari pengecer lain sehingga rantai distribusinya semakin panjang. Selain itu, ada juga distributor lini kedua (D2) nakal yang menjual Minyakita ke pengecer di atas harga patokan.

Buruh lepas beristirahat disela-sela membongkar bawang putih impor yang baru tiba di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (28/7/2024). Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional, harga bawang putih impor stabil pada kisaran Rp 40.000 per kilogram.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)
28-07-2024

Sementara terkait dengan bawang putih, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menyebutkan, kenaikan harga kerap dipicu oleh keterlambatan realisasi impor. Dalam sejumlah pertemuan yang digelar KSP dan Kemendag, importir bawang putih mengaku tidak segera merealisasikan impor karena harga bawang putih di China mahal.

Bapanas berupaya merampungkan kedua problem itu. Produsen minyak goreng diminta mendistribusikan Minyakita melalui jaringan Bulog dan ID Food. Para pelaku usaha bawang putih juga diminta menyediakan 20.000 ton bawang putih untuk operasi pasar.

Presiden telah memberikan instruksi. Berbagai ”amunisi” telah disiapkan. Pasar siap diguyur sejumlah pangan pokok harga terjangkau. Pelaku usaha nakal juga bakal ditindak tegas.

Infografik Temuan Dugaan Malaadministrasi Impor Bawang Putih


Kerabat Kerja

Penulis:

Hendriyo Widi
 | 

Editor:

FX Laksana Agung Saputra