Titik Hampa dan ”Cucian Basah”

Pantaslah kalau pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikatakan memimpin pemerintahan besar. Ada kementerian yang semula tunggal dipecah dan beberapa kementerian pecahannya selain dipimpin menteri juga ada wakil menterinya. Bahkan, ada ditjen di kementerian tersebut yang tahana (status)-nya naik menjadi kementerian. Ada juga kementerian koordinator, badan yang kepala badannya setingkat menteri, dan ada staf khusus dan utsus. Utsus itu akronim untuk utusan khusus (special envoy), dan tugasnya tidak sekali saja (einmalig), lalu selesai, tetapi sepertinya permanen.

Semua ini baik-baik saja. Sebab, presiden dipilih oleh rakyat secara demokratis dan diberi mandat untuk memimpin pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi kepala negara dan panglima tertinggi (commander in-chief) di atas Panglima TNI dan Kapolri.

Karena mandatnya dari rakyat dan biaya untuk menunaikan mandatnya itu juga dari rakyat, wajarlah kalau rakyat—melalui wakil-wakilnya di DPR dan DPD serta MPR, via media massa, dan sesekali juga dengan turun ke jalan, berunjuk rasa—mengawasi pemerintah agar efisien dan performanya bagus. Astacita tidak boleh selamanya menjadi desiderata (das Sollen), tetapi harus diwujudkan menjadi realitas (das Sein).

Tidak boleh ada pejabat tinggi yang pantas dijuluki ”titik”. Fisikawan Inggris dan pemenang Nobel, Sir Joseph John Thomson (1855-1940), menyinyiri pejabat tinggi yang ”tidak berisi” dengan sebutan ”titik” (point). Sebab, titik matematis (mathematical point) hanya punya posisi, tetapi tanpa isi/substansi. Posisinya ditetapkan dengan koordinat-koordinatnya (x, y, dan z) dan titik asal (point of origin) O. Namun, karena titik itu ananta-kecil (infinitesimal), mustahil ada substansinya.

Juga tidak boleh ada pejabat tinggi yang hanya membebani pemerintah dengan memakai anggaran belanjanya untuk menggelar upacara hura-hura dan berwisata ”studi banding” ke luar negeri. Di Amerika Serikat, pejabat yang menjadi beban itu dijuluki ”cucian basah” (wet laundry).

Sebagai jenderal (purn), Presiden Prabowo pastilah memiliki keberanian dan ketegasan untuk menyingkirkan ”titik matematika” dan ”cucian basah” itu, kalau ada.

L Wilardjo, Klaseman, Salatiga, Jawa Tengah

Pramoedya Ananta Toer merupakan salah satu sastrawan besar di Indonesia. Komunitas Sabtu Membaca di Malang, Jawa Timur, menginisiasi acara bertajuk ”Memperingati 100 Tahun Pramoedya Ananta Toer” pada 1-2 Februari 2025. Pameran sampul dan buku-buku Pram, nonton bersama film The Great Post Road, diskusi, orasi kebudayaan, pertunjukan monolog, dengan puncak acara kehadiran Soesilo Toer, adik Pram. Acara berlangsung seru sehingga kursi, bangku, dan karpet yang digelar tak ada yang kosong.

Pak Soes bercerita sepenggal pengalaman hidupnya dan berkisah sosok kakak sulungnya yang keras, tegas, tetapi lembut. Kekaguman pada keluarga Toer semakin bertambah saat beliau mengatakan, dari sembilan bersaudara, tujuh orang adalah penulis! Meskipun Pak Soes sudah sepuh, semangatnya masih menyala. Bahkan, dalam tur ke-15 kota di Jawa Timur, stamina beliau patut diacungi jempol.

Literasi menjadi senjata menaklukkan kebodohan, menggalang kekuatan di ujung pena memberantas ketidakadilan.

Vita Priyambada, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur

Dua dekade lalu, Kompas memberi pilihan untuk pelanggan, harga umum, guru, pensiunan, dan mahasiswa. Dengan pilihan tersebut, Kompas mengakomodasi pembaca sesuai dengan kemampuan. Namun, saya tidak melihat lagi tawaran tersebut, khususnya harga mahasiswa.

Para mahasiswa membutuhkan informasi akurat tepercaya dari Kompas. Dulu, sewaktu masih kuliah, beberapa dosen mewajibkan mahasiswa mencari referensi dari Kompas, rubrik Kompas menjadi bahan diskusi di kelas. Para intelektual muda tersebut pembaca Kompas prospektus masa depan.

Namun, sekarang, masih terkendala biaya, apalagi mahasiswa indekos. Mohon Kompas mempertimbangkan kebijakan harga khusus mahasiswa.

Yes Sugimo, Cilengkrang, Bandung, Jawa Barat