Isu pengambilalihan Greenland menandai titik terendah dalam relasi Amerika Serikat dan Eropa. Aliansi lebih dari tujuh dekade ini menghadapi tantangan berat.
14 Jan 2026 05:30 WIB · Tajuk Rencana
AFP
Saat Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dibentuk, 4 April 1949, sulit dibayangkan jika tantangan besar yang akan dihadapi organisasi ini justru berasal dari dalam. Ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih Greenland, pulau semiotonom di bawah Kerajaan Denmark, sesama negara pendiri NATO, adalah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah aliansi ini.
Negara Eropa dan Kanada dengan segera menyatakan dukungan pada Denmark dan Greenland. Mereka pun menyusun rencana jika AS benar-benar mewujudkan ancaman tersebut, terutama jika AS menggunakan aksi militer.
NATO adalah motor utama aliansi AS dengan Eropa, yang dibangun berdasarkan kesamaan nilai demokrasi, ekonomi, dan kerja sama pertahanan. Ancaman Trump mengerahkan pasukan menimbulkan pertanyaan serius akan kelangsungan NATO, terutama terkait Pasal 5 Pakta Atlantik Utara. Pasal 5 itu menyebut, serangan militer pada salah satu anggota NATO dianggap sebagai serangan pada seluruh anggota.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2026/01/09/32322da7-f161-4dd4-9508-c404a0bb5bd7.jpg)
Pernyataan perang sebagai penerapan Pasal 5 ini membutuhkan kesepakatan bulat seluruh anggota sehingga konflik antar-anggota, dalam hal ini serangan militer AS pada Greenland, pasti menghasilkan kebuntuan. NATO tak dapat berperang melawan diri sendiri.
Jika AS benar-benar memaksakan kehendaknya atas Greenland, relasi AS-Eropa yang setara berubah menjadi dominasi negara terkuat atas sekutu lainnya.
Greenland menjadi koloni Denmark sejak 1721. Pada 2009 mereka mendapat hak otonom untuk memerintah sendiri, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, dan keuangan. Adapun AS telah menempatkan personel militer di Greenland sejak Perang Dunia II, saat Denmark diduduki Nazi Jerman. Denmark kemudian mengizinkan AS membangun pangkalan militer Pituffik, di utara Greenland. Berdasarkan perjanjian 1951, AS hanya perlu memberi tahu Denmark jika ingin menambah pasukan.
Namun, kali ini Trump tak hanya ingin menempatkan pasukan. AS ingin menguasai Greenland dengan dalih mencegah Rusia dan China menguasai Arktik, terutama setelah jalur laut Arktik terbuka karena es mencair. Namun, belajar dari serangan AS ke Venezuela, dicurigai ada motif lain selain isu pertahanan. Perlu diingat, bumi Greenland menyimpan kekayaan logam tanah jarang yang vital bagi teknologi modern.
Hubungan AS–Eropa memang sudah memburuk sejak Trump berkuasa, terutama dalam isu Ukraina-Rusia, kritik Trump pada Eropa soal pendanaan NATO, dan ketergantungan Eropa pada perlindungan militer AS. Jika AS benar-benar memaksakan kehendaknya atas Greenland, relasi AS-Eropa yang setara berubah menjadi dominasi negara terkuat atas sekutu lainnya.
Dalih mencegah dominasi Rusia dan China di Arktik dengan mengintimidasi Eropa justru malah memecah aliansi militer terbesar di dunia ini, yang menguntungkan Moskwa dan Beijing. Kasus Greenland ini memperlihatkan wajah baru geopolitik global, yakni dunia yang semakin digerakkan logika transaksi dan pemaksaan kehendak.
Penulis:
RedaksiEditor:
Johanes Waskita UtamaPenyelaras Bahasa:
Amin Iskandar