Tragedi SD Minab dan Etika AI di Perang Iran

Penggunaan kecerdasan buatan di perang Iran akhirnya dikonfirmasi Amerika Serikat. Pernyataan ini muncul di tengah desakan penyelidikan tragedi sekolah dasar di Kota Minab.

Dalam laporan pada Rabu (11/3/2026) siang waktu New York atau Kamis dini hari WIB, The New York Times mengulas lagi serangan pada 28 Februari 2026 itu. Penyelidikan internal militer AS menyimpulkan, SD itu diledakkan rudal Tomahawk AS.

Sekolah itu masuk daftar sasaran karena Komando Operasi Tengah (CENTCOM) AS memakai data lama. Belum diketahui mengapa data lama tetap dipakai dan bagaimana sasaran dipilih sehingga SD di Minab jadi target serangan.

Terpisah, Panglima CENTCOM AS Laksamana Brad Cooper membenarkan serangan ke Iran menggunakan kecerdasan buatan. ”Kami menggunakan beragam alat AI canggih. Sistem-sistem ini membantu kami menyaring data dalam jumlah sangat besar hanya dalam hitungan detik,” katanya dalam video yang disiarkan CENTCOM pada Rabu.

Cooper mengatakan, sistem itu membantu para komandan AS mengambil keputusan dengan cepat. Proses yang sebelumnya memerlukan waktu berjam-jam, bahkan kadang berhari-hari, dipangkas menjadi hanya hitungan detik.

Namun, kata dia, keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. ”Manusia akan selalu membuat keputusan akhir tentang apa yang ditembak, apa yang tidak ditembak, dan kapan menembak,” ujarnya.

Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence alias akal imitasi (AI) dalam sistem otonom menjadi perdebatan etis paling panas saat ini. Penggunaannya di medan perang dinilai meletakkan nyawa manusia di tangan robot.

Dalam pengeboman SD Shajareh Tayyebeh di Minab, Iran selatan, sejumlah bukti awal memperkuat dugaan rudal AS yang menghantam sekolah itu tak lama setelah kegiatan belajar pagi dimulai. Geolokasi video, citra satelit, dan fragmen munisi menunjukkan rudal yang digunakan kemungkinan adalah Tomahawk yang diproduksi AS.

”Melihat pihak-pihak yang berperang, itu menunjukkan serangan oleh AS karena Israel tidak diketahui memiliki rudal Tomahawk,” kata NR Jenzen-Jones, Direktur Armament Research Services, lembaga intelijen yang menganalisis persenjataan, seperti dikutip dari The Guardian.

Presiden AS Donald Trump membantah. Ia justru menuduh Iran. Ia mengatakan, serangan itu dilakukan Iran karena rudal-rudal Teheran sangat tidak akurat. Ia juga mengatakan Iran memiliki Tomahawk.

Pernyataan ini tak disertai bukti. Juru bicara militer AS hanya menyatakan serangan ke sekolah itu masih diselidiki.

Dua peristiwa itu memunculkan pertanyaan. Jika AI yang digadang-gadang sangat presisi dipakai, mengapa ada SD menjadi sasaran? Sejauh ini memang belum ada bukti bahwa AI memilih sekolah itu sebagai sasaran. Namun, setidaknya tragedi di SD di Minab itu menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam perang tidak otomatis melindungi warga sipil. 

”Tidak ada bukti bahwa AI menurunkan jumlah kematian warga sipil atau kekeliruan penargetan. Bisa jadi justru sebaliknya,” kata Craig Jones, ahli geografi politik di Newcastle University, Inggris. Ia meneliti penargetan militer merujuk penggunaan AI di perang Rusia-Ukraina, dikutip dari jurnal ilmiah Nature, 5 Maret 2026.

Tidak ada bukti bahwa AI menurunkan jumlah kematian warga sipil atau kekeliruan penargetan. Bisa jadi justru sebaliknya.

Kegagalan membedakan bangunan sipil dan target militer menjadi persoalan serius dalam penggunaan AI di medan perang. Tanpa menarik pelatuk pun, AI bisa jadi ikut berkontribusi dalam salah sasaran pengeboman.

Dari pemeriksaan citra satelit, The Guardian melaporkan, SD Shajareh Tayyebeh berada bersebelahan dengan kompleks barak Angkatan Laut Garda Revolusi Iran (IRGC) di Minab, tak jauh dari Selat Hormuz.

Citra satelit menunjukkan bangunan itu jelas-jelas fasilitas pendidikan. Ada mural warna-warni di dinding dan lapangan bermain. Manusia akan dengan mudah mengenalinya sebagai sekolah. Namun, entah bagaimana AI mengenalinya.

Penggunaan AI dalam perang Iran pertama kali dilaporkan The Wall Street Journal, Sabtu (7/3/2026). Harian berbasis di AS itu menulis, perang Iran menghantam target dalam jumlah besar dalam waktu singkat dengan presisi yang belum pernah terlihat.

Dalam kurang dari 100 jam pertama, operasi Epic Fury AS dan Israel menghantam hampir 2.000 sasaran di Iran. Hingga hari ke-11 perang, jumlah itu telah melampaui 5.500 target, termasuk kediaman mendiang Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Menurut laporan bangunan itu digempur 30 bom bersamaan.

Cooper tak menyebut sistem AI yang digunakan AS di Iran. Namun, AS mempunyai sistem AI militer bernama Maven Smart System (MSS). Pengembangannya dimulai pada 2017 lewat Project Maven.

MSS dikembangkan Palantir untuk militer AS dan memakai AI Claude milik Anthropic. Palantir adalah perusahaan perangkat lunak asal AS yang mengembangkan sistem analisis data dan AI untuk pemerintah, militer, dan korporasi.

Menurut dokumen resmi Badan Intelijen Geospasial Nasional AS (NGA), Maven dipakai untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan melacak obyek dalam citra dan video. Pendeknya, sistem itu dirancang untuk mempercepat analisis intelijen dan keputusan penargetan militer.

Sebelum serbuan Iran, pada Mei 2024 Pentagon memberi kontrak 480 juta dolar AS kepada Palantir untuk mengembangkan prototipe MSS.

Israel belum mengonfirmasi penggunaan AI dalam perang Iran. Namun, sejumlah laporan menunjukkan, militer Israel telah lebih dulu memakai beragam sistem AI. Perangkat AI itu dilaporkan digunakan dalam gempuran ke Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Investigasi media berbasis Israel, +972 Magazine dan Local Call, mengungkap, sistem AI bernama Lavender dipakai untuk membantu mengidentifikasi target pengeboman.

Menurut investigasi itu, Lavender digunakan untuk menandai warga Gaza sebagai sasaran potensial untuk kemungkinan dibunuh. Disebutkan pula, sistem ini sangat minim pengawasan manusia.

Sistem Lavender dilaporkan mengidentifikasi sekitar 37.000 orang yang dilabeli target potensial berdasarkan dugaan keterkaitan mereka dengan Hamas. Laporan itu memicu perhatian Washington. Gedung Putih di bawah Presiden Joe Biden menelaah laporan tersebut.

Namun, militer Israel membantah. Menurut Israel, sistem berbasis AI hanya membantu analisis manusia. Pemeriksaan tetap dilakukan perwira senior dan mempertimbangkan hukum internasional.

Selain Lavender, investigasi +972 juga melaporkan sistem AI bernama Habsora atau The Gospel. Berbeda dengan Lavender untuk menandai orang, Habsora dipakai untuk menandai bangunan dan struktur yang dinilai memiliki fungsi militer.

Sistem AI militer Israel lainnya bernama Where’s Daddy?. AI ini dipakai untuk membantu mengetahui kapan target berada di rumah. Seorang mantan perwira intelijen Israel yang dikutip +972 menyebut teknologi ini memungkinkan militer mengoperasikan ”pabrik pembunuhan massal”.

Sejumlah ahli mengkhawatirkan kemungkinan AI salah baca data dan salah menerjemahkan. Mereka juga khawatir soal ketergantungan berlebihan pada sistem yang lebih cepat daripada verifikasi manusia.

”Bias konfirmasi dapat membuat orang tak memeriksa lagi. Sebagian orang mungkin malas, tetapi yang lain mungkin takut melawan mesin lalu salah dan membuat kekeliruan,” kata Tal Mimran, pengajar kebijakan siber dan mantan perwira hukum cadangan militer Israel.

Arah penggunaan AI dalam sistem militer semakin menggelisahkan. Hanya sehari sebelum serangan AS-Israel dimulai pada 28 Februari, Pentagon bentrok dengan Anthropic. Pentagon ingin mencabut batasan etis yang diterapkan perusahaan terhadap Claude.

Batasan etis itu, perusahaan tidak mau mencabut larangan agar Claude dipakai untuk senjata otonom yang bisa memilih dan membunuh tanpa keputusan manusia. Meski di bawah ancaman, Anthropic tak mau melepas batasan penggunaannya untuk pengawasan massal di AS.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan, tak ada niatan AS menggunakan AI untuk dua hal itu. Namun, keinginan mencabut batasan etis AI di sistem militer pun semakin menggelisahkan banyak pihak.

Zar Motik Adisuryo, pengamat AI dari Global Policy Lead, dan representatif nasional Indonesia untuk AI Safety Asia, menilai, persoalan utama saat ini adalah belum adanya aturan atau larangan yang benar-benar mengikat untuk membatasi penggunaan AI dalam perang. ”Panduan etisnya itu sekarang ada framework ethical AI UNESCO,” kata Zar.

Namun, panduan itu baru sebagai rujukan etis, belum menjadi aturan hukum yang mengikat.

Di forum-forum PBB di Geneva, Swiss, perdebatan soal robot pembunuh terus berulang dari tahun ke tahun. Namun, perdebatan masih berhenti di ruang diplomatik dan kajian ilmiah. Sementara itu, anak-anak telah menjadi korban di medan perang yang menggunakan AI.

(Reuters/AP)