Transformasi Transmigrasi, Solusi Pemerataan di Tengah Timpangnya Angka Kemiskinan

BALI, KOMPAS — Kementerian Transmigrasi memastikan program transmigrasi yang telah berjalan sejak era Presiden Soekarno akan bertransformasi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Transmigrasi tidak sekadar memindahkan orang dan tempat tinggal, tetapi juga kehidupan, seperti mata pencarian, juga layanan pendidikan dan kesehatan. Tujuan utamanya adalah pemerataan ekonomi dan pembangunan.

Hal ini disampaikan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ketransmigrasian Nasional di Bali Convention Center, Kota Denpasar, Bali, Senin (28/7/2025). Iftitah menyebut, sejak Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 diberlakukan, suatu lokasi tidak bisa lagi dijadikan tujuan transmigrasi tanpa permintaan pemerintah daerahnya.

”Tidak bisa lagi satu daerah mengirimkan penduduknya ke daerah yang lain tanpa permintaan pemerintah daerah tujuan,” ungkap Iftitah.

Dalam Rakernis Transmigrasi ini, Iftitah menyebut empat daerah telah mengajukan program kerja sama transmigrasi. Keempat daerah itu yakni Provinsi Sulawesi Barat yang mengajukan kerja sama dengan Provinsi Banten dan Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Sidrap.

Adapun konsep transmigrasi dilakukan dengan pola memadukan 70 persen warga lokal dan 30 persen pendatang di suatu lokasi. Tujuannya untuk memastikan warga lokal tidak terpinggirkan oleh pendatang. Dengan begitu, kesenjangan dan kecemburuan sosial dapat terhindarkan. Salah satu contohnya ialah wilayah Papua Selatan di mana Orang Asli Papua (OAP) akan menjadi prioritas.

Iftitah juga mengklaim, animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi masih tinggi. Ia menyebut, saat ini sedikitnya ada 8.000 kepala keluarga ingin mendaftar program tersebut. Berbeda dengan program-program transmigrasi di masa lalu, saat ini penempatan transmigran dilakukan lebih terarah, sesuai permintaan daerah yang mengajukan penempatan transmigrasi.

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pemerataan ekonomi dan pembangunan, Kementerian Transmigrasi mengenalkan konsep baru program Transmigrasi 5.0. Program ini disusun berdasarkan lima pilar utama yang menjadi kerangka strategis dalam mendorong pelaksanaan transformasi transmigrasi.

Pilar pertama yakni Green Development, atau transmigrasi ramah lingkungan. Konsep ini mengadopsi sistem kehutanan terpadu (agroforestry) dan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Pilar kedua yaitu smart village ecosystem, yakni desa cerdas berbasis teknologi digital dan internet of things.

Sementara pilar ketiga yaitu value-based citizenship, yang memaknai transmigran sebagai pelopor warga negara aktif. Pilar keempat, intergenerational design, yakni perencanaan konsep transmigrasi untuk keluarga muda dan lintas generasi. Adapun pilar kelima, yakni AI & big data-driven planning, yang menyusun rencana transmigrasi berbasis data spasial, prediksi pasar, dan proyeksi sosial.

”Transmigrasi 5.0 adalah transformasi total dari proyek pemerintah menjadi kolaborasi nasional, dari tanah telantar menjadi tanah produktif dan cerdas, dari beban sosial menjadi kekuatan strategis bangsa,” ujar Iftitah. Namun, Iftitah yang juga politisi Partai Demokrat itu mengakui, keberhasilan program transmigrasi mensyaratkan kolaborasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Dihubungi secara terpisah, pengamat ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, mengungkapkan, pendekatan pemerintah menghidupkan kembali program transmigrasi dengan berbagai inovasi merupakan langkah tepat demi pemerataan ekonomi dan pembangunan. Terlebih, salah satu manfaat transmigrasi ialah mengurangi angka kemiskinan.

Ia menyebut, saat ini angka kemiskinan tertinggi di Indonesia tersebar di Pulau Jawa dengan mayoritas berada di wilayah perkotaan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Jumat (25/7/2025), pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau menurun 0,21 juta orang dibandingkan pada September 2024. Secara persentase, tingkat kemiskinan nasional adalah 8,47 persen pada Maret 2025 atau menurun 0,1 persen dibandingkan pada September 2024.

Apabila diurai (pada Maret 2025), masih ada disparitas tingkat kemiskinan antara perdesaan yang sebesar 11,03 persen dan perkotaan yang 6,73 persen. Kendati lebih tinggi, tingkat kemiskinan di desa pada Maret 2025 menurun 0,31 persen poin dibandingkan pada September 2024. Sementara di perkotaan naik 0,07 persen poin. 

Untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan ini, program transmigrasi bisa menjadi solusi. Acuviarta mencontohkan, Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, yang dulunya merupakan wilayah miskin dan tertinggal, kini tergolong maju, salah satunya berkat transmigrasi.

”Solusinya yakni redistribusi penduduk perkotaan ke daerah yang sumber dayanya masih berpotensi. Saya melihat, dari data pengangguran juga wilayah perkotaan itu masih dominan. Ini (transmigrasi) langkah positif, ditambah dengan modifikasi dan alternatif, jadi bisa dinamis dengan potensi wilayah. Artinya ada harapan baru kalau transmigrasi itu tidak lagi homogen, tetapi justru menyatukan berbagai kemampuan daerah,” sebut Acuviarta.

Meski demikian, Acuviarta tidak memungkiri jika masih ada hambatan untuk mencapai tujuan transmigrasi secara optimal. Salah satunya terkait keterbatasan anggaran di tengah program efisiensi pemerintah. Pemerintah, lanjutnya, mesti memberikan porsi dan perhatian lebih besar terhadap program transmigrasi karena merupakan sebuah langkah positif dalam pencapaian program Astacita Presiden Prabowo.

Adapun Kementerian Transmigrasi telah memiliki Cetak Biru Transformasi Transmigrasi 2025-2029. Cetak Biru itu, antara lain, memuat lima program unggulan transmigrasi dan beberapa konsep transmigrasi tematis. 

Kelima program unggulan itu yakni Transmigasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Gotong Royong, dan Transmigrasi Karya Nusantara. Adapun transmigrasi tematis, antara lain, berupa pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi di sektor pangan, industri, kesehatan, energi baru terbarukan, dan maritim.