Trump Ikut Fasilitasi Perjanjian Damai Thailand-Kamboja

KUALA LUMPUR, SELASA — Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengumumkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan ikut memfasilitasi penandatanganan perjanjian perdamaian antara Thailand dan Kamboja. Kegiatan itu menurut rencana dilakukan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN.

Hal itu diumumkan Hasan di Kuala Lumpur, Selasa (14/10/2025). ”Perjanjian Kuala Lumpur mengenai perdamaian Thaliand dan Kamboja ini akan ditandatangani pada 26 Oktober 2025,” katanya, dikutip harian New Strait Times.

Menurut Hasan, kabar yang ia terima dari Gedung Putih mengatakan bahwa Trump sangat antusias menantikan terwujudnya perjanjian tersebut. Jadwal KTT ASEAN adalah 26-28 Oktober. Organisasi kawasan ini juga akan mengadakan pertemuan khusus dengan delegasi Amerika Serikat.

Saat ini, AS belum mengangkat wakil tetap AS untuk ASEAN. Wakil tetap sebelumnya, Yohannes Abraham, telah menyelesaikan tugas dan kembali ke Washington DC pada awal 2025.

Terkait perjanjian perdamaian tersebut, Ketua Presidium Senat Kamboja Hun Sen mengatakan mendorong agar Komite Nobel Perdamaian memberi anugerah kepada Trump. Hun Sen adalah Perdana Menteri Kamboja periode 1985-1993 dan 1998-2023.

Pada 2023, setelah memenangi pemilihan umum yang dituduh manipulatif oleh berbagai organisasi pengamat, Hun Sen mundur sebagai kepala pemerintahan Kamboja. Ia menyerahkan kursi perdana menteri kepada putranya, Hun Manet.

Sementara itu, di Thailand, PM Anutin Charnvirakul menuturkan, ia menerima sepucuk surat resmi dari Trump. Dalam surat itu, Trump mengatakan ingin segera melihat tercapainya perdamaian dan kestabilan di antara dua negara Asia Tenggara yang bertetangga langsung itu.

Konflik di Kamboja-Thailand kembali pecah di wilayah perbatasan pada 28 Mei 2025. Antara Thailand dan Kamboja memang ada beberapa titik perbatasan yang masih berstatus disengketakan. Seorang tentara Kamboja tewas dalam kontak senjata itu.

Pada 14-15 Juni 2025, kedua negara rapat di dalam Pertemuan ke-6 Komite Batas Bersama Kamboja-Thailand (JBC) di Phnom Penh, Kamboja. Akan tetapi, bukannya mencapai jalan keluar, ketegangan kedua negara malah meningkat.

Bangkok menutup semua pos perbatasan dengan Kamboja. Sebagai balasan, Phnom Penh mengancam tidak akan membiarkan buah dan sayuran dari Thailand masuk ke Kamboja. Mereka juga melarang para pekerja migran dari Kamboja merantau ke Thailand supaya Thailand kekurangan pekerja (Kompas.id, 16 Juni 2025).

Ketegangan perbatasan itu berlanjut menjadi drama politik. PM Thailand ketika itu, Paetongtarn Shinawatra, menelepon Hun Sen dalam percakapan informal. Hun Sen kemudian menyebarluaskan pembicaraan itu di akun miliknya di Facebook.

Paetongtarn yang merupakan putri PM Thailand 2001-2006 Thaksin Shinawatra, Thaksin dan Hun Sen berteman dekat, memanggil Hun Sen dengan sebutan paman dalam pembicaraan telepon itu.

Persoalannya, di dalam komunikasi yang sama, terdengar Paetongtarn terkesan membela Hun Sen. Bahkan, ada rekaman ia membentak salah seorang jenderal militer Thailand. Walhasil, Paetongtarn dianggap merendahkan wibawa negara dan militer Thailand. Ia pun akhirnya dimakzulkan.

Konflik Thailand dan Kamboja ini akhirnya bereskalasi. Sebanyak 40 orang tewas. Di samping itu, 300.000 penduduk dari kedua negara terpaksa mengungsi. Setelah lima hari bertempur, pada 28 Juli 2025 tercapai kesepakatan gencatan senjata.

Gencatan senjata itu dimediasi oleh Trump. Akan tetapi, dalam keadaan gencatan senjata itu pun masih ada letupan-letupan konflik di beberapa titik. Bangkok dan Phnom Penh saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata.

Bagi Trump, memperoleh Nobel Perdamaian adalah sesuatu yang selalu ia sebut setiap kali berpidato. Ketika berpidato di sesi debat umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, 23 September 2025, Trump mengklaim ia berjasa memediasi perdamaian untuk tujuh perang.

Ia menyebut membantu mendamaikan perang Thailand-Kamboja, India-Pakistan, Iran-Israel, Armenia-Azerbaijan, Kongo-Rwanda, Mesir-Etiopia, dan Serbia-Kosovo. Kini, ia sibuk dengan kesepakatan gencatan senjata Hamas dan Israel.

”Saya pikir upaya saya ini layak diganjar Nobel Perdamaian. Akan tetapi, saya tidak pernah mengharapkannya karena yang penting situasi kembali damai dan stabil,” kata Trump di SMU PBB (Kompas.id, 23 September 2025).

Pada kenyataannya, ketujuh perang yang dikatakan oleh Trump, menurut ilmu Hubungan Internasional ataupun negara-negara terkait, masih dalam kategori konflik, belum perang. AS memang dalam taraf tertentu terlibat di dalam membantu mediasi.

Namun, kenyataan di lapangan jauh lebih rumit daripada yang disebut oleh Trump. Keterlibatan AS dalam menengahi gencatan senjata tidak serta-merta menyelesaikan konflik ataupun sengketa wilayah yang sudah terjadi bertahun-tahun dengan kelindan sejarah. Oleh sebab itu, pidato Trump dinilai berlebihan dan mengecilkan fakta. (AFP/REUTERS)