Trump menyatakan, kapal induk USS Abraham Lincoln sudah berada di kawasan Timur Tengah dan mendekati Iran.
29 Jan 2026 10:30 WIB · Internasional
AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/WIN MCNAM
WASHINGTON, KAMIS — Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran untuk kembali ke meja perundingan terkait program nuklir Teheran. Jika tidak, AS bakal menyerang negeri itu lagi dalam skala yang lebih besar. Iran tidak gentar.
”Semoga Iran segera duduk di meja perundingan dan menegosiasikan kesepakatan yang adil dan merata, tanpa senjata nuklir, sebuah kesepakatan yang baik untuk semua pihak. Waktu hampir habis, ini benar-benar sangat penting!” tulis Trump di media sosial, Rabu (28/1/2026), waktu setempat.
Trump lanjut mengingatkan, AS sudah melakukan Operasi Midnight Hammer terhadap fasilitas nuklir Iran, tahun lalu. ”Serangan berikutnya akan jauh lebih buruk! Jangan sampai itu terjadi lagi,” ujarnya.
Dalam unggahan tersebut, Trump mengatakan, sebuah armada besar sedang menuju Iran dengan cepat. Armada tersebut dipimpin oleh kapal induk USS Abraham Lincoln, jauh lebih besar daripada yang dikirim ke Venezuela.
Seiring AS-Iran memanas, kapal-kapal perang AS mulai bergerak dari Asia Pasifik, pekan lalu. Senada dengan pernyataan Trump, dua pejabat AS, Senin (26/1/2026), mengatakan, USS Abraham Lincoln, kapal perusak dengan rudal berpemandu, dan kapal pendukung telah tiba di Timur Tengah.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2026/01/29/17bfed12-af02-4304-8290-875c7f201037_jpg.jpg)
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/06/27/035f0e3c-64f7-45b8-afa2-08b6f953e531_jpg.jpg)
Iran menanggapi dengan keras. Penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Ali Shamkhani, melalui X mengatakan, setiap tindakan militer AS akan membuat Iran balas menargetkan AS, Israel, dan pihak-pihak yang mendukung Washington.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan, angkatan bersenjata Iran sudah bersiap ”dengan jari-jari mereka di pelatuk”. Mereka akan merespons dengan segera dan dengan kuat dalam menanggapi setiap agresi.
”Pada saat yang bersamaan, Iran selalu menyambut kesepakatan nuklir yang saling menguntungkan, adil, dan setara serta bebas dari paksaan, ancaman, dan intimidasi. Kesepakatan itu juga memastikan hak Iran atas teknologi nuklir damai dan jaminan tidak ada senjata nuklir,” tutur Araghchi.
Saat bertemu wartawan di luar rapat kabinet, Rabu, Araghchi menegaskan, menerapkan diplomasi melalui ancaman militer tidak efektif atau konstruktif. AS seharusnya meninggalkan ancaman, tuntutan berlebihan, dan pembahasan isu-isu yang tidak logis karena program nuklir Iran fokus pada pengembangan energi sipil dan penelitian.
Sebelumnya, Araghchi mengonfirmasi belum berkontak dengan AS. Utusan Khusus Presiden AS Steve Witkoff sudah meminta negosiasi dalam beberapa hari terakhir.
Ketegangan AS-Iran meningkat setelah terjadi gelombang protes di seluruh Iran sejak 28 Desember 2025 akibat kemerosotan ekonomi. Otoritas Iran menindak keras para pengunjuk rasa hingga jatuh banyak korban jiwa dan luka. Washington mengambil kesempatan dengan ancaman menyerang jika otoritas Iran tidak berhenti melukai warga. Protes akhirnya mereda.
Pada Rabu, para pejabat Iran sudah menyampaikan kekhawatiran atas serangan AS ke negara-negara di kawasan. Negara-negara Timur Tengah pun mengkhawatirkan kemungkinan serangan.
Baik Arab Saudi maupun Uni Emirat Arab sudah memberi sinyal tidak akan mengizinkan wilayah udara mereka dipakai AS untuk melancarkan serangan. Kedua negara ini adalah lokasi aset udara dan pasukan AS. Adapun keberadaan armada USS Abraham Lincoln membuat Washington dapat melancarkan serangan dari laut.
”Arab Saudi tidak akan mengizinkan wilayah udaranya atau wilayahnya digunakan untuk tindakan militer apa pun terhadap Iran atau untuk serangan apa pun dari pihak mana pun, terlepas dari asal-usulnya,” tutur Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman ketika mengadakan panggilan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Seorang pejabat Kedutaan Arab Saudi di Washington, Rabu, menambahkan, pejabat negara itu terus berkomunikasi dengan pejabat pemerintahan Trump terkait Iran. Dia berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang untuk berkomentar secara terbuka.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2026/01/29/37fe4b6b-ba4b-4f16-bb25-49d9d55a7940_jpg.jpg)
Sementara itu, diplomat Kementerian Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty berbicara dengan Araghchi dan Witkoff secara terpisah. Ia berupaya ”mencapai ketenangan guna menghindari kawasan tersebut tergelincir ke dalam siklus ketidakstabilan baru”.
Menlu Turki Hakan Fidan juga berbicara dengan Araghchi tentang pengurangan ketegangan regional melalui telepon. Para pejabat Turki telah menyatakan kekhawatiran bahwa intervensi di Iran dapat memicu ketidakstabilan atau memicu masuknya pengungsi.
Berbeda dengan Trump, Menlu AS Marco Rubio memberi perspektif alternatif terhadap kehadiran militer AS di Timur Tengah. Menurut dia, belum ada rencana untuk menyerang Iran. Keberadaan militer bertujuan untuk membela diri dari ancaman Iran terhadap personel AS yang berada di kawasan.
”Saya pikir bijaksana dan tepat untuk memiliki postur kekuatan di wilayah tersebut yang dapat merespons dan, jika perlu, mencegah serangan terhadap ribuan prajurit Amerika dan fasilitas lain di wilayah tersebut serta sekutu kami,” kata Rubio dalam sidang publik bersama Kongres AS, Rabu.
Dalam pertemuan dengan Kongres, Rubio mengatakan, Pemerintah Iran mungkin lebih lemah dari sebelumnya. Ekonomi negara itu sedang runtuh karena sanksi AS dan internasional. Rubio memperkirakan protes akan kembali berkobar.
Nilai rial, mata uang Iran, mencapai titik terendah baru satu bulan setelah protes terjadi. Satu dolar AS setara dengan 1,6 juta rial, menurut para pedagang mata uang lokal. Pada satu dekade silam, satu dolar AS setara 32.000 rial.
Namun, Rubio berhati-hati terkait prospek perubahan rezim pemerintahan di negara itu. ”Kita berbicara tentang rezim yang telah berkuasa untuk waktu yang sangat lama. Jadi, itu akan membutuhkan banyak pemikiran yang cermat jika kemungkinan itu pernah terjadi,” ujarnya.
Pada Rabu, Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) yang berbasis di AS mengatakan, setidaknya 6.301 korban tewas akibat gelombang unjuk rasa di Iran, termasuk 5.925 pengunjuk rasa, 214 pasukan yang berafiliasi dengan pemerintah, 112 anak, dan 50 warga sipil yang tidak berdemonstrasi. Lebih dari 42.450 orang ditangkap.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2026/01/29/e12f69da-464c-487a-976f-64869772be02_jpg.jpg)
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2026/01/29/3c3fc131-54f8-4205-80cc-fe79079da870_jpg.jpg)
Sulit untuk mengonfirmasi data korban karena internet dan komunikasi terputus. Saat ini, Pemerintah Iran telah menetapkan jumlah korban tewas jauh lebih rendah, yaitu 3.117 orang sambil menyebut sisa pengunjuk rasa sebagai ”teroris”.
Pada kesempatan yang sama, Rubio membela keputusan Trump terkait operasi militer yang berujung pada penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, awal Januari lalu, di hadapan Kongres. Ia menyatakan, Trump berupaya menyingkirkan ancaman keamanan nasional di Belahan Barat.
”Kita tidak akan melihat perubahan drastis dalam semalam, tetapi saya pikir kita membuat kemajuan yang baik dan layak. Kita berada dalam kondisi yang lebih baik di Venezuela hari ini daripada empat minggu yang lalu, dan saya memperkirakan kondisi yang lebih baik dalam tiga bulan, enam bulan, dan sembilan bulan ke depan daripada jika Maduro masih berkuasa,” tutur Rubio.
Rubio turut menjelaskan pendekatan Pemerintah AS terhadap Greenland, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Iran, dan China. Menurut dia, tujuan China bersatu dengan Taiwan tidak akan terpengaruh oleh peristiwa dunia lainnya, termasuk operasi AS di Venezuela.
(AP/AFP/Reuters)
Penulis:
Elsa Emiria LebaEditor:
Nur HidayatiPenyelaras Bahasa:
Teguh Candra