Trump: Dewan Perdamaian Sudah Kantongi Rp 84 Triliun

FLORIDA, SENIN — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan, Dewan Perdamaian atau Board of Peace telah mengantongi dana hingga 5 miliar dolar AS (Rp 84,1 triliun) yang dijanjikan para anggotanya untuk rekonstruksi Gaza. Dana tersebut akan diumumkan secara resmi saat pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington pekan ini.

”Dewan Perdamaian akan terbukti menjadi Badan Internasional yang paling berpengaruh dalam sejarah, dan merupakan kehormatan bagi saya untuk menjabat sebagai ketuanya,” kata Trump dalam unggahan di media sosial, Minggu (15/2/2026) waktu setempat atau Senin (16/2/2026) waktu Indonesia.

Para pemimpin negara yang terlibat dalam Dewan Perdamaian akan hadir, termasuk Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berangkat ke Amerika Serikat, Selasa (17/2/2026), di antaranya untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Tidak dijelaskan negara donor yang akan terlibat dalam pengerahan pasukan stabilisasi. Namun, Indonesia, Minggu, menyatakan siap menggelar 8.000 prajurit TNI untuk ditempatkan di Gaza pada akhir Juni 2026 dalam misi perdamaian dan rekonstruksi.

Pasukan TNI tersebut sebagian besar adalah prajurit medis dan zeni (army engineer). Itu adalah komitmen pengiriman pasukan pertama yang diterima Trump.

Menteri Luar Negeri Sugiono pada 3 Februari 2026 mengatakan, jika Dewan Perdamaian tidak sejalan dengan harapan perdamaian dan kemerdekaan serta kedaulatan Palestina, Indonesia akan keluar dari dewan tersebut.

Trump mengonfirmasi bahwa pertemuan perdana akan digelar pada Kamis (19/2/2026) di Institut Perdamaian AS. Belum jelas berapa banyak anggota Dewan Perdamaian yang akan hadir di pertemuan perdana.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sekutu dekat Trump, diperkirakan tidak hadir. Pekan lalu, Netanyahu menggelar pembicaraan dengan Trump di Gedung Putih.

Sudah lebih dari 20 negara menyatakan bersedia menjadi anggota Dewan Perdamaian. Namun, banyak sekutu utama AS di Eropa dan tempat lain telah menolak bergabung. Mereka curiga Dewan Perdamaian mungkin merupakan upaya Trump untuk menyaingi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan ambisinya mengatur ulang tatanan internasional pasca-Perang Dunia II.

Dewan Perdamaian bentukan Trump semula dianggap berfokus pada upaya mengakhiri perang Hamas-Israel. Namun, dalam perkembangannya, Trump mengembangkan mandat lembaga itu lebih luas untuk menyelesaikan krisis global.

Upaya membangun ulang Gaza adalah tantangan besar karena wilayah tersebut hancur lebur akibat gempuran Israel selama hampir dua tahun. Bank Dunia dan Uni Eropa memperkirakan dibutuhkan dana setidaknya 70 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 1.100 triliun untuk rekonstruksi Gaza.

Hanya sedikit tempat di Gaza yang luput dari pengeboman Israel yang membabi buta. Kantor berita Turki, Anadolu, mengutip data satelit UNOSAT PBB, pada 4 November 2025, melaporkan, 81 persen wilayah Gaza hancur, rata dengan tanah. Berbagai rumah sakit dan sekolah juga hancur akibat pengeboman Israel.

Perjanjian gencatan senjata yang disepakati tanggal 10 Oktober 2025 mengakhiri perang Hamas-Israel. Dalam kesepakatan gencatan senjata yang mengadopsi 20 butir usulan Trump, dibutuhkan pasukan stabilisasi internasional untuk menjaga keamanan dan pelucutan senjata Hamas. Itu merupakan syarat yang diajukan Israel. Sejauh ini hanya sedikit negara yang menyatakan berminat terlibat dalam usulan tersebut.

Meski diberlakukan gencatan senjata, Israel berulang kali melancarkan serangan mematikan di Gaza. Dalam wawancara Al Jazeera, Minggu (15/2/2026), penulis Palestina, Jehad Abusalim, mengatakan, Gaza tetap dibom tiap hari dan kekerasan terus terjadi.

”Anak-anak tetap dibunuh tiap hari. Hari ini saja yang tewas 22 orang. Sejak gencatan senjata sudah 530 orang tewas akibat serangan udara Israel. Situasi lapangan, banjir darah terus terjadi. Israel melakukan genosida dengan lebih leluasa saat ini karena secara resmi ada gencatan senjata,” kata Abusalim.  

Israel juga akan memulai proses pengaturan lahan di sebagian besar wilayah pendudukan di Tepi Barat. Dengan cara ini, Israel bisa memperoleh kendali atas wilayah tersebut untuk pembangunan di masa depan.

Hal ini membuka jalan bagi dimulainya kembali proses ”penyelesaian hak milik tanah”, yang telah dibekukan di Tepi Barat sejak Perang Timur Tengah pada 1967. Artinya, ketika Israel memulai proses pendaftaran tanah untuk suatu wilayah tertentu, siapa pun yang memiliki klaim atas tanah tersebut harus menyerahkan dokumen yang membuktikan kepemilikan.

Kelompok antipermukiman Israel, Peace Now, mengatakan, proses tersebut kemungkinan besar merupakan ”perebutan lahan besar-besaran” dari Palestina. ”Langkah ini sangat dramatis dan memungkinkan negara untuk mendapatkan kendali atas hampir seluruh Area C,” kata Hagit Ofran, Direktur Program Settlement Watch dari Peace Now.

Area C mengacu pada 60 persen wilayah Tepi Barat yang berada di bawah kendali militer Israel sepenuhnya, menurut perjanjian yang dicapai pada era 1990-an dengan Palestina.

Kantor Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dalam pernyataan menyebut keputusan Israel itu sebagai eskalasi yang serius dan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, yang sama dengan ”aneksasi de facto”. Otoritas Palestina menyerukan kepada komunitas internasional, terutama DK PBB dan AS, untuk segera campur tangan.

Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah memperluas pembangunan di permukiman Yahudi, melegalkan pos-pos terdepan, dan mengadakan perubahan birokrasi yang signifikan terhadap kebijakannya di wilayah tersebut untuk memperkuat cengkeramannya dan melemahkan Otoritas Palestina. (AP/Reuters)