Trump, Dana Kekayaan Negara, dan Tiktok

Pada awal Februari 2025, tak lama setelah dilantik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah yang menyerukan pembentukan dana kekayaan negara milik AS atau sovereign wealth fund (SWF).

SWF, kata Trump, akan meningkatkan kesehatan keuangan nasional dan kepemimpinan internasional AS dalam jangka panjang melalui investasi langsung dalam usaha nasional unggulan AS.

Usaha unggulan AS itu di antaranya manufaktur dan penelitian medis. Meski tidak disebutkan secara khusus, SWF dapat membantu mempertahankan keunggulan teknologi AS atas China.

Pada Senin (3/2/2025), Trump tancap gas dengan menandatangani perintah eksekutif untuk mulai mengambil langkah guna mengembangkan SWF itu.

Trump telah menugaskan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick. Keduanya diberi tanggung jawab untuk meletakkan dasar bagi pembentukan SWF itu.

Perintah eksekutif Trump itu menyatakan bahwa rencana untuk dana tersebut harus diserahkan kepada Trump dalam waktu 90 hari. Rencana itu harus sudah memasukkan rekomendasi untuk strategi investasi dan model tata kelola.

Menurut Trump, SWF dapat digunakan untuk meraup keuntungan dari Tiktok, media sosial milik perusahan asal China, ByteDance. Hal ini dengan catatan, Tiktok berhasil menemukan pembeli di AS.

Trump ingin AS mengambil 50 persen saham di media sosial yang populer dan menguntungkan itu.

”Kami mungkin memasukkan Tiktok dalam SWF, apa pun yang kami hasilkan, atau kami menjalin kemitraan dengan orang-orang yang sangat kaya, banyak pilihan. Tetapi, kami dapat memasukkan Tiktok sebagai contoh dalam dana tersebut. Kami memiliki banyak hal lain yang dapat kami masukkan ke dalam dana itu,” katanya.

Trump mencatat banyak negara lain memiliki dana investasi semacam itu. Prediksinya, AS pada akhirnya dapat melampaui jumlah dana kelolaan di SWF Arab Saudi. ”Pada akhirnya, kita akan mengejar,” ujarnya.

Arab Saudi mempunyai SWF yang bernama Public Investment Fund (PIF). Dikutip dari laman resmi PIF, Selasa (25/2/2025), saat ini PIF mengelola dana aset senilai 925 miliar dollar AS. Dibentuk sejak 1971, pada 2025 PIF merupakan SWF dengan aset terbesar keenam di dunia.

Institut SWF (SWFI) mencatat, pada Januari 2025, lima besar SWF dengan aset terbesar adalah SWF milik Pemerintah Norwegia (Norway Government Pension Fund Global), diikuti Pemerintah China (China Investment Corporation), SWF milik Bank Rakyat China (SAFE Investment Company), kemudian Pemerintah Abu Dhabi (Abu Dhabi Investment Authority), dan Kuwait (Kuwait Investment Authority).

Menurut The International Forum of Sovereign Wealth Funds, pada Januari 2025 terdapat lebih dari 90 dana kekayaan negara di seluruh dunia yang mengelola aset senilai lebih dari 8 triliun dollar AS. Pada 24 Februari 2025, SWF bertambah dengan Danantara yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto dengan dana kelolaan awal 20 miliar dollar AS.

Meski pada awal 2025 AS belum punya SWF nasional, sejumlah negara bagian di AS sudah mempunyai SWF sejak lama. Sejumlah badan Pemerintah AS juga sudah terbiasa melakukan investasi dengan sebagian anggarannya.

Menurut analisis dari lembaga pemikir yang berpusat di Washington, Center for Global Development, di tingkat negara bagian AS ada lebih dari 20 SWF.

SWF negara bagian terbesar di AS terdapat di Alaska, New Mexico, dan Texas. Dana kekayaan negara bagian itu dibiayai melalui pendapatan yang berasal dari minyak, gas, dan mineral. Hasil investasinya digunakan untuk mendanai program-program publik di negara bagian, seperti pendidikan.

Center for Global Development menyebutkan, meskipun dana ini dimiliki oleh pemerintah, hampir semua SWF itu beroperasi secara independen sebagai lembaga yang berdiri sendiri dengan strategi investasi dan staf mereka sendiri.

Bessent mengatakan, tujuan Pemerintah AS adalah untuk membuka dana tersebut dalam 12 bulan ke depan. Adapun Lutnick mengatakan, penggunaan dana lainnya dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil saham yang menghasilkan laba di produsen vaksin.

”Ukuran dan skala luar biasa dari Pemerintah AS dan bisnis yang dilakukannya dengan perusahaan seharusnya menciptakan nilai bagi warga negara Amerika,” kata Lutnick.

Dalam tulisan yang diterbitkan di Foreign Policy, 25 Februari 2025, CEO IQT Steve Bowsher dan Wakil Presiden Eksekutif Strategi Inovasi Nasional di IQT Sarah Sewall mengatakan, pendirian SWF AS berpeluang memperkuat ekonomi AS di sektor teknologi canggih yang selama ini mengandalkan sektor swasta. Pendirian SWF AS juga berpeluang memperkuat AS dalam persaingan teknologi, terutama dengan China.

IQT adalah sebuah perusahaan investasi nirlaba yang berinvestasi pada perusahaan rintisan yang mengembangkan teknologi untuk mendukung badan intelijen AS. IQT didirikan pada tahun 1999 oleh Badan Intelijen AS (CIA).

Kami mungkin memasukkan Tiktok dalam SWF, apa pun yang kami hasilkan, atau kami menjalin kemitraan dengan orang-orang yang sangat kaya, banyak pilihan.

Menurut Bowsher dan Sewall, selama ini inovasi yang didorong oleh investasi swasta telah memungkinkan AS memimpin di sektor teknologi, seperti desain cip dan penemuan obat.

Namun, investasi untuk teknologi terkadang menuntut risiko yang terlalu besar untuk ditanggung modal swasta. Akibatnya, inovasi teknologi AS sering kali berjalan terlalu lambat bagi negara yang ingin memimpin revolusi teknologi.

Mereka menilai SWF dapat digunakan untuk mengidentifikasi teknologi baru yang paling penting, tetapi sulit menarik modal, dan mendukung perusahaan rintisan terbaik yang berinovasi dalam industri tersebut.

”Dengan mengisyaratkan pentingnya teknologi tersebut bagi keamanan nasional, SWF akan mengatalisasi investasi swasta tambahan ke area inovasi penting dan rantai pasokan yang mengamankannya,” demikian dikutip dari Foreign Policy.

Dalam tulisan itu, Bowsher dan Sewall menjabarkan panjang lebar bagaimana SWF, dengan bantuan IQT, dapat memperkuat AS dalam persaingan teknologi dengan China. Mereka juga menjabarkan bagaimana Washington tidak seharusnya mengelola SWF AS dengan mengekor Beijing.

Mereka juga memperingatkan agar pengelolaan SWF AS itu mengantisipasi kebijakan dumping yang diterapkan China.

”Karena persaingan yang semakin ketat dengan China, kami menambahkan lini investasi baru untuk mempromosikan supremasi inovasi AS dalam komputasi generasi mendatang, keamanan energi, dan biologi rekayasa,” katanya.

Penelitian Jodi Vittori dan Laksmi Kumar berjudul ”Sovereign Wealth Funds: Corruption and Other Governance Risks” yang diterbitkan Carnegie Endowment for International Peace, 26 Juni 2024, menyebutkan, dana kekayaan negara rentan dikorupsi dan dipolitisasi penguasa.

Semakin tinggi indeks korupsi sebuah negara, semakin rentan korupsi pengelolaan SWF di sana. Dana tersebut juga rentan digunakan untuk kejahatan kerah putih lainnya oleh oknum pemerintah, seperti pencucian uang dan penggelapan.

Penilain itu didasarkan atas penelitian pada pengelolaan SWF di Afrika, Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Hasilnya menunjukkan ada masalah tata kelola sistemik dan kesenjangan regulasi. Kondisi ini membuka celah SWF disalahgunakan sebagai saluran korupsi, pencucian uang, dan kegiatan terlarang lainnya.

Menurut penelitian itu, setiap penyalahgunaan SWF itu membawa dampak besar bagi sektor ekonomi, sosial, dan politik negara terkait.

Salah satu kasus korupsi itu terjadi di SWF Malaysia yang bernama 1MDB. Megakorupsi yang mencapai 4,5 miliar dollar AS itu melibatkan Najib Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia saat itu, perantara utama Malaysia Jho Low, dan penasihat dari bank investasi terkemuka dunia Goldman Sachs.

Mereka berkomplot untuk mencuci uang publik melalui seni, perusahaan cangkang, kendaraan mewah, dan perusahaan penerbitan. Megakorupsi itu dilakukan dengan begitu rumit dan melibatkan banyak pelaku dari banyak negara. Saat kejahatan terungkap, sistem demokrasi Malaysia ikut terguncang.

Di Angola, pengelolaan SWF sarat dengan dugaan nepotisme dan korupsi. Saat menjabat sebagai Presiden Angola, Jose Eduardo Dos Santos menunjuk putrinya, Isabel Dos Santos, sebagai kepala dana kekayaan negara.

Pada awalnya, lembaga pemeringkat SWF menilai peningkatan besar dalam tata kelola SWF Angola. Namun, belakangan beredar sejumlah laporan yang mengungkap adanya dugaan konflik kepentingan dan nepotisme.

Permainan ini dilakukan melalui perusahaan cangkang yang kompleks. Perusahaan akuntansi mengandalkan pelaporan mandiri, bukan audit independen. Dos Santos yang kemudian meninggalkan Angola, diduga melakukan korupsi, pencucian uang, hingga penggelapan dana publik itu.

Bowsher dan Sewall juga mengingatkan, agar SWF AS berfungsi baik, diperlukan kehati-hatian. Washington harus melindungi pengelola dana dari politik dalam negeri AS sehingga keputusan investasi dibuat tanpa terpengaruh penguasa di Gedung Putih atau pengendali Kongres AS.

Menurut mereka, SWF AS perlu dilindungi dari risiko dipolitisasi atau dikorupsi, seperti yang dialami SWF beberapa negara. Mereka mencontohkan SWF di sebuah negara yang dikendalikan partai tunggal penguasa. Pengelolaan SWF negara itu justru digunakan untuk membiayai kepentingan politis partai penguasa, bahkan kepentingan pribadi pemimpin partai.

Investasi dengan dana itu juga harus menyeimbangkan pengembalian prospektif dengan tujuan strategis yang jelas untuk mencapai keunggulan inovasi AS.

Untuk itu, Washington harus memilih dan menetapkan badan investasi, tetapi menjaga agar badan itu dapat beroperasi secara independen. Lembaga itu harus berfungsi sebagai lembaga nirlaba untuk menghindari pembajakan oleh kepentingan pribadi atau konflik politik.

Badan itu juga harus transparan, baik dalam investasi dana, alasan di balik memilih setiap investasi, maupun kinerja investasi. Informasi itu harus selalu transparan dan bisa diakses publik.

Sementara tugas pemerintah adalah mengawasi dengan mengevaluasi pengembalian investasi dana setiap tahun. ”Tetapi, pemerintah tetap tidak boleh memiliki peran apa pun dalam operasinya,” kata Bowsher dan Sewall menekankan pentingnya independensi lembaga.

Cikal bakal paling awal dari dana kekayaan negara didirikan di AS, yaitu pada tahun 1803. Saat itu, Negara Bagian Ohio mendirikan perwalian tanah untuk membiayai pendidikan publik.

Negara Bagian Alabama dan Mississippi mengikutinya setelah memenangi status negara bagian, sekitar 10 tahun kemudian.

Adapun Negara Bagian Texas mendirikan dana sekolah permanen yang dibiayai tunai pada tahun 1854. Sejak saat itu, sejumlah negara bagian lain di AS telah mendirikan dana mereka sendiri.

Di negara lain, pada tahun 1953, Kuwait memerintahkan Bank of England untuk mengelola laba minyak negara tersebut. Saat ini, dana Kuwait itu digunakan untuk belanja pemerintah dan sebagai cadangan tabungan negara.

Pemerintah Abu Dhabi, Norwegia, dan Qatar mendirikan dana investasi publik sendiri untuk melindungi diri dari menipisnya persediaan minyak mereka.

Pada tahun 2024, Inggris juga menciptakan dana kekayaan nasional yang dikapitalisasi sekitar 35 miliar dollar AS untuk memajukan strategi industri negara tersebut.

Pengelolaan SWF terus berkembang. Di awal, SWF dibiayai oleh kekayaan negara dari komoditas. Namun, saat ini, hampir setengah modal SWF berasal dari sumber lain, seperti cadangan devisa, surat berharga, dan surplus anggaran.

Investasi SWF awalnya difokuskan pada peningkatan pendapatan negara, tetapi sekarang banyak dana ditujukan untuk memicu pertumbuhan ekonomi domestik dengan mendorong investasi asing atau mempromosikan industri tertentu.

Beberapa mempromosikan tujuan kebijakan yang lebih luas, seperti keberlanjutan lingkungan atau penelitian medis.

Beberapa, di negara dengan angka korupsi tinggi, dana publik itu digunakan untuk menunjang hidup mewah penguasa dan keluarganya serta melancarkan kepentingan politik partai penguasa. (AP/REUTERS)