Trump ”Effect” dan Trump ”Mistake”

Kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan Amerika Serikat telah memunculkan kontroversi baru di berbagai bidang. Trump 2.0 diperkirakan tidak hanya membuat kebijakan yang aneh, tetapi juga anti-globalisasi dan anti-liberalisme.

Garis kebijakan kontroversial yang diungkapkan selama kampanye dan setelah dilantik itu tidak hanya terkait sektor politik, ekonomi, sosial, ataupun kebijakan luar negeri, tetapi juga kebijakan di pasar keuangan. Para investor menunggu dengan harap-harap cemas kebijakan seperti apa yang akan muncul pada kepemimpinan kedua Trump kali ini.

Kebijakan ekstrem berbasis nasionalisme lewat slogan ”America First” memang menjadi tumpuan warga AS untuk bisa kembali makmur dan tetap menjadi negara adidaya. Namun, kebijakan seperti ini juga akan mengubah tatanan global di hampir segala bidang.

Meski sudah bisa ditebak sebelumnya, kebijakan Trump 2.0 itu memunculkan situasi yang sangat sulit diprediksi (unpredictable). The Guardian (19/1/2025) mengingatkan, dunia boleh berharap ada kebijakan yang positif, tetapi juga harus bersiap-siap menghadapi kebijakan terburuk sekalipun.

Sebelumnya, jajak pendapat The New York Times, Februari 2018, pernah menempatkan Trump, yang baru setahun menjabat, di peringkat kelima terbawah di antara para presiden AS yang pernah menjabat.

Di bidang politik luar negeri, ide gila yang mencuat dari Trump, pertama, adalah menjadikan Kanada dan Greenland (wilayah semi-otonom Denmark) negara bagian AS.

Pemikiran ini menimbulkan kekhawatiran sekaligus membahayakan kekompakan di Aliansi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengingat ketiganya anggota NATO.

Kedua, mundurnya AS dari Perjanjian Paris (Paris Agreement). Keluarnya AS dari kesepakatan tersebut akan membahayakan pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung ekonomi hijau di negara-negara berkembang. Publik global melihat AS sudah tidak peduli lagi dengan upaya bersama menanggulangi risiko perubahan iklim yang semakin meningkat.

Ketiga, penarikan diri AS dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Langkah ini dianggap para pengamat sebagai sebuah ”strategic mistake”. Selama ini AS menjadi donatur terbesar WHO dan donasi itu sangat membantu WHO dalam mengatasi pandemi global dan menyediakan sarana kesehatan di negara berkembang.

Trump dan para pendukungnya selalu mengglorifikasi kesuksesan Trump dalam menjalankan roda ekonomi domestik. Padahal, pertumbuhan ekonomi rata-rata AS selama Trump berkuasa pada periode pertama hanya 2,3 persen dan pada era Joe Biden 2,2 persen. Artinya tidak banyak berbeda.

Strategi yang menakutkan adalah rencana Trump melakukan balas dendam dengan mengenakan tarif yang tinggi pada negara-negara yang selama ini mengalami surplus neraca perdagangan dengan AS.

Bukan hanya pada China, melainkan juga Kanada dan Meksiko yang selama ini menjadi tetangga yang baik. Pengenaan tarif hingga 25 persen pada Kanada dan Meksiko tidak hanya merusak tatanan perdagangan regional di wilayah Amerika Utara, tetapi juga memiliki dampak berantai ke kawasan lain.

Rencana Trump melakukan balas dendam dengan mengenakan tarif yang tinggi pada negara-negara yang selama ini mengalami surplus neraca perdagangan dengan AS.

Negara-negara Uni Eropa (UE) yang selama ini menjadi mitra dagang utama AS juga mulai cemas mengingat AS juga mengalami defisit neraca dagang dengan UE.

Terhadap China, Trump sudah menabuh genderang perang dengan mengenakan tarif 10 persen terhitung mulai 1 Februari 2025. Strategi tarif menjadi senjata pamungkas AS saat ini untuk mengejar ketertinggalan mereka dalam berbagai kemajuan industri ataupun teknologi dari China.

Berbagai kajian dan studi menunjukkan, secara eknologi, AS masih di belakang China. Untuk teknologi nuklir, menurut The Information Technology and Innovation Foundation (2024), AS bahkan sudah tertinggal sekitar 15 tahun di belakang China.

Kebijakan perang tarif ini dipastikan akan mengubah tatanan perdagangan global. Ekspor barang-barang ke negara Paman Sam menjadi lebih mahal dan menjadi tidak kompetitif lagi. Pasar domestik AS yang sangat besar dengan kemampuan daya beli yang juga besar selama ini memang menjadi tujuan ekspor, bukan hanya bagi negara-negara maju, melainkan juga negara-negara berkembang.

Meski demikian, kebijakan tarif tinggi sebenarnya juga merugikan AS secara tidak langsung. Mereka masih membutuhkan impor barang-barang modal dalam proses produksi di pabrik-pabrik mereka sebagai bagian dari rantai pasok global. Pengenaan tarif tinggi akan membuat barang-barang produksi mereka juga menjadi mahal dan tidak kompetitif jika diekspor ke luar negeri ataupun untuk pasar domestik.

Kebijakan Trump yang menjauhkan diri dari Perjanjian Paris dari sisi ekonomi juga akan mengganggu transisi menuju energi baru terbarukan yang tidak lagi berbasis fosil. Konsekuensinya kendaraan listrik tidak lagi menjadi prioritas utama pemerintahan baru.

Kebijakan seperti ini akan mendorong lebih banyak warga AS menggunakan energi berbasis fosil dan ini tentu juga akan memukul industri kendaraan listrik dalam negeri AS. Khususnya mobil Tesla yang dimiliki Elon Musk sebagai salah satu donatur besar Trump.

Saat ini industri otomotif AS sedang melakukan transisi menuju kendaraan listrik sehingga kebijakan terbaru Trump justru akan menjegal industri otomotif AS untuk berkembang dan bersaing dengan negara lain.

Kebijakan terbaru Trump justru akan menjegal industri otomotif AS untuk berkembang dan bersaing dengan negara lain.

Hal ini juga akan berdampak pada upaya pencapaian target net zero emission pada 2050 bagi negara-negara maju, termasuk AS, yang akan menjadi lebih sulit, bahkan kemungkinan besar tidak tercapai. Lebih jauh, ini juga akan menghancurkan reputasi AS yang selama ini aktif mengampanyekan energi bersih, termasuk juga korporasi-korporasi besar mereka yang sudah merintis penggunaan energi baru terbarukan.

Pasar keuangan global masih wait and see dalam jangka pendek sambil menunggu kebijakan Trump selanjutnya di pasar keuangan. Untuk sementara, indeks harga saham di beberapa bursa malah naik dalam beberapa hari terakhir ini sambil menunggu kepastian pengenaan tarif ke beberapa negara.

Investor melihat indeks saham akan mengalami penurunan jika Trump secara resmi sudah mengeluarkan kebijakan tarif tinggi ke beberapa negara.

Untuk pasar kripto diperkirakan akan mengalami masa-masa booming di era Trump karena berbagai alasan.

Pertama, selama masa kampanyenya, Trump telah memperlihatkan keberpihakan pada kripto dan berjanji memberikan karpet merah untuk industri kripto ke depan. Harga uang kripto, khususnya Bitcoin, melambung dari sekitar 42.000 dollar AS pada 2 Januari 2024 menjadi sekitar 102.000 dollar AS di hari Trump dilantik sebagai presiden, 20 Januari 2025.

Kedua, keluarga Trump termasuk dalam kelompok kriptomania, terbukti tiga hari sebelum Trump dilantik sebagai presiden, mereka telah meluncurkan token digital yang dinamai $Trump dan $Melania.

Peluncuran kedua uang kripto ini memberi sinyal kepada publik dan investor bahwa pemerintahan Trump akan memberikan ruang kebijakan yang lebih jelas dan tegas terkait uang kripto. Kejadian ini merupakan hal yang tidak umum karena baru pertama kalinya seorang presiden negara adidaya mengeluarkan uang kripto. Tujuannya sangat jelas, untuk menggalang dana dari para pendukung dan loyalis mereka.

Langkah Trump ini dianggap berlawanan dengan arah dan pendapat para regulator di AS ataupun negara-negara lain. Masih banyak negara di dunia yang belum sepenuhnya menerima uang kripto sebagai alat pembayaran di negaranya karena kripto dianggap tidak memiliki underlying yang jelas.

Ketiga, rencana Trump menjadikan uang kripto sebagai bagian dari cadangan devisa juga memicu perdebatan yang sangat ramai saat ini. Pro dan kontra muncul di mana-mana dan ini tentu membawa angin segar bagi pemegang uang kripto, khususnya Bitcoin.

Selama ini, El Salvador menjadi satu-satunya negara yang menggunakan uang kripto sebagai bagian dari cadangan devisa. Brasil dan Ceko sudah mulai tertarik untuk mengikuti langkah El Salvador.

Keinginan Trump itu bertentangan dengan para petinggi moneter mereka. Sebut saja Gubernur The Fed Jerome Powell, yang menolak menggunakan uang kripto sebagai cadangan devisa negara. Sebaliknya, hampir semua bank sentral di dunia, termasuk The Fed, saat ini justru mulai menjajaki penggunaan central bank digital currency (CBDC) sebagai kompetitor untuk uang kripto.

Kita masih belum bisa melihat dan meramalkan secara pasti seperti apa kebijakan Trump terhadap Indonesia secara konkret. Namun, sebagai langkah awal, Indonesia perlu mengantisipasi dan mulai mengidentifikasi kemungkinan kebijakan politik, militer, ataupun ekonomi yang akan ditujukan ke Indonesia. Termasuk kemungkinan kebijakan proteksionisme berupa tarif impor yang lebih tinggi.

Indonesia perlu mengantisipasi dan mulai mengidentifikasi kemungkinan kebijakan politik, militer, ataupun ekonomi yang akan ditujukan ke Indonesia.

Ketidakpastian terhadap pergerakan arus modal yang berpotensi keluar dari Indonesia juga perlu diantisipasi lebih awal, jangan sampai mengganggu likuiditas pasar ataupun melemahkan nilai tukar rupiah.

Bergabungnya Indonesia ke BRICS akan menambah eksposur risiko ekonomi Indonesia. Trump dalam kampanyenya pernah mengatakan akan mengenakan tarif 100 persen jika negara-negara anggota BRICS tak lagi memakai dollar AS dalam transaksi perdagangan mereka. Kita berharap semua gertakan dan ancaman dari Trump ini tak berdampak signifikan sehingga ekonomi Indonesia tetap baik-baik saja.

Dari aspek geopolitik regional, makin menguatnya kekuatan militer China di Laut China Selatan dengan klaim Sembilan Garis Putus-putus-nya tidak akan mengubah arah kebijakan politik AS terhadap Indonesia. Saat ini Indonesia masih bergantung pada persenjataan militer dari mereka, seperti rencana pembelian pesawat tempur F-15EX guna memperkuat posisi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman militer China.

Agus Sugiarto, Mantan Kepala OJK Institute