Trump Jual Paket Senjata Senilai 100 Miliar Dollar ke Arab Saudi

WASHINGTON DC, KAMIS — Amerika Serikat selangkah lagi menjual paket persenjataan senilai 100 miliar dollar AS kepada Arab Saudi. Selain itu, AS masih menawarkan pengembangan teknologi nuklir dengan syarat pengakuan Arab Saudi terhadap Israel.

Dalam laporan Reuters, Kamis (24/4/2025), Presiden Donald Trump menjelang kunjungan ke Arab Saudi, yang diagendakan awal Mei, menawarkan penjualan senjata ke negara kaya minyak tersebut. Langkah itu ditengarai demi menghentikan kerja sama Arab Saudi dengan China dan Rusia.

Sebelumnya, dalam laporan Newsweek pada 15 April 2025, disebutkan, proses negosiasi kerja sama pembangunan reaktor nuklir AS di Arab Saudi dan dibukanya investasi Arab Saudi di AS untuk sektor nuklir tengah dibahas pejabat kedua negara.

Gedung Putih, Kementerian Pertahanan AS (Pentagon) dan kantor komunikasi Arab Saudi belum menjawab permintaan tanggapan dari Reuters. Pada periode I pemerintahan Donald Trump, dia mengklaim penjualan senjata ke Arab Saudi sebagai sukses besar dan membuka kesempatan kerja di Amerika Serikat.

Adapun sejumlah industri yang mendapat pesanan senjata dan perlengkapan pendukung di antaranya Lockheed Martin yang memasok pesawat angkut C–130 varian terbaru, termasuk rudal, dan radar.

Seorang sumber mengatakan, pemasok lainnya adalah Perusahaan RTX (dulu Raytheon Technologies), Boeing Co, Northrop Grumman Corp, dan General Atomics. Sejauh ini, Lockheed Martin, RTX, Northrop, dan General Atomics semuanya menolak memberikan tanggapan. Sementara Boeing belum memberikan tanggapan kepada Reuters terkait rencana penjualan senjata dan teknologi strategis.

Tiga orang sumber yang dikutip Kantor Berita Reuters mengatakan, para eksekutif perusahaan senjata tersebut juga dikatakan ikut dalam delegasi Trump saat mengunjungi Arab Saudi. Belum diketahui apa saja kontrak baru dalam penjualan senjata tersebut. Sebagian dari kesepakatan tersebut diketahui merupakan kelanjutan dari proyek yang sudah berjalan, menurut dua orang sumber.

Sebagai contoh, seorang sumber mengatakan, sejak tahun 2018 Arab Saudi menanyakan data tentang drone buatan General Atomics. Dalam setahun terakhir, berlangsung pembahasan kontrak pengadaan paket drone MQ-9B SeaGuardian buatan General Atomics senilai 20 miliar dollar AS.

AS sejak lama memasok senjata ke Arab Saudi. Senjata tersebut juga digunakan dalam Perang Koalisi Saudi terhadap Yaman. Pada 2017, Pemerintahan Trump sepakat menjual senjata senilai 110 miliar dollar AS ke Arab Saudi. Hingga tahun 2018, persenjataan senilai 14,5 miliar dollar AS asal Amerika Serikat telah mengalir ke Arab Saudi.

Namun, ketika itu, Konggres AS mulai mempertanyakan kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi oleh intelijen Arab Saudi. Dalam sistem pemerintahan AS, penjualan senjata dalam skala besar harus diawasi oleh Kongres AS sebelum mendapat persetujuan.

Selanjutnya pada 2021, Pemerintahan Joe Biden menangguhkan penjualan senjata ke Arab Saudi karena kasus tersebut. Selain itu, AS pun menekan Riyadh terkait Perang Yaman yang telah menimbulkan korban besar di kalangan warga sipil.

Pemerintahan Presiden Biden mulai melunak terhadap Arab Saudi sesudah invasi Rusia ke Ukraina, Februari 2022 karena berdampak pada pasokan migas dunia. Larangan penjualan senjata ke Arab Saudi dicabut tahun 2024, terutama setelah AS bekerja sama dengan Arab Saudi selepas serangan Hamas 7 Oktober 2023 ke Israel.

Kebijakan Gedung Putih itu diambil demi menjalankan skenario Gaza pascaperang.

Terkait rencana penjualan terbaru itu, terbuka pula kemungkinan penjualan jet tempur F-35. Menurut para sumber, penjualan pesawat tempur berkemampuan ”siluman” itu akan dibahas dalam kunjungan Trump ke Arab Saudi nanti.

Akan tetapi, mereka menambahkan, kecil kemungkinan dicapai kesepakatan penjualan F-35 dalam pertemuan kali ini. Kendalanya adalah AS telah menjanjikan, Israel yang adalah sekutu utama di kawasan mendapat senjata dengan kualitas lebih baik dari senjata yang dipasok AS ke negara-negara Arab. Keunggulan Israel itu disebut kebijakan Qualitative Military Edge (QME).

Israel sudah sembilan tahun mengoperasikan F-35 dalam jumlah beberapa skuadron. Berbeda dengan Jepang dan Korea Selatan, Israel bebas mengoperasikan F-35 kapan saja dan tidak dikenakan penggunaan sandi (password upgrade) yang harus dilakukan tiap hari. Operator F-35 lain, seperti Jepang dan Korea Selatan, mengharuskan meminta izin AS untuk operasional F-35.  

Isu sensitif lain adalah isu energi nuklir untuk Arab Saudi. Pekan lalu, Menteri Energi AS Chris Wright terbang ke Riyadh untuk berunding soal kerja sama energi dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Kerja sama nuklir dapat mendukung Visi 2030 Pemerintah Arab Saudi yang ingin melakukan diversifikasi energi, lepas dari minyak dan gas. Jika dicapai kerja sama, aneka perusahaan AS dapat membantu pengembangan teknologi nuklir Arab Saudi dan juga membuka pintu bagi investasi Arab Saudi dalam pengayaan uranium di Amerika.

Menurut lembaga kajian Wilson Center AS, kerja sama nuklir dengan Arab Saudi akan memperkuat kemitraan sekaligus membendung berkembangnya hubungan dengan China dan Rusia di Kawasan Teluk.

Peneliti Senior Brookings, Robert Einhorn dalam laporan tahun 2024 menyebutkan, investasi Saudi di AS dalam bidang uranium akan mengurangi ketergantungan AS pada pasokan uranium dari Rusia.

Reuters, pada Januari 2025 melaporkan, Menteri Energi Arab Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Salman Al Saud menyatakan, program nuklir negerinya ditujukan untuk memproses menjual energi berbasis uranium dengan membuat yellowcake yang merupakan bahan bakar nuklir.

Terkait pengembangan energi berbasis nuklir, Arab Saudi telah berjanji akan mematuhi aturan internasional dan mengikuti pengawasan Badan Atom Internasional (IAEA). Di era Presiden Joe Biden, AS memang telah mendorong kerja sama nuklir AS-Arab Saudi dengan batasan tidak dikembangkan untuk senjata nuklir dan dibarengi pengakuan Arab Saudi terhadap Israel. Namun, Arab Saudi menegaskan tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel tanpa pemberlakuan perdamaian dan solusi dua negara Israel–Palestina.

Adapun pemimpin Partai Yesh Atid, Yair Lapid dalam akun X mendesak AS untuk memastikan kerja sama nuklir dengan Arab Saudi tidak membuka kesempatan pengayaan uranium di Arab Saudi. (Reuters)