Militer Jadi Ujung Tombak Trump untuk Deportasi Jutaan Imigran Ilegal

WASHINGTON, SELASA — Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan mengerahkan militer untuk mendeportasi jutaan imigran yang tidak berdokumen resmi. Untuk bisa mengerahkan militer, Trump akan mengumumkan keadaan darurat nasional terkait keamanan perbatasan.

Penerapan janji kampanye tersebut diklaim oleh Trump dapat menstabilkan situasi di perbatasan AS-Meksiko setelah jumlah imigran yang menyeberang secara ilegal ke AS mencapai rekor terbanyak semasa pemerintahan Presiden AS Joe Biden. Pada Desember 2023, jumlah imigran ilegal yang masuk mencapai rekor 250.000 orang.

Trump mengonfirmasi rencana deportasi massal yang digembar-gemborkan sejak kampanye pemilu itu melalui akun media sosial miliknya, Truth Social, Senin (18/11/2024).

Untuk mendukung rencana deportasi tersebut, Trump sudah menunjuk mantan Direktur Pelaksana Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS Tom Homan yang tergolong garis keras untuk isu imigrasi.

Homan akan menjadi kepala pengawas perbatasan. Dia muncul di Konvensi Nasional Partai Republik, Juli 2024, dan mengeluarkan peringatan kepada jutaan imigran ilegal di AS. ”Sebaiknya kalian mulai berkemas mulai sekarang,” ujarnya.

Gubernur Arizona dari Partai Demokrat Katie Hobbs bersedia bekerja sama dengan pemerintahan baru Trump untuk isu keamanan perbatasan. Namun, hanya sebatas menghentikan perdagangan narkoba dan fentanil. Hobbs tidak mau bekerja sama untuk urusan yang dapat membahayakan keluarga di Arizona, seperti deportasi massal.

Hobbs sedang gencar menindak penyelundupan opioid sintesis fentanil yang mematikan. Narkoba itu masuk melalui Nogales, Arizona.

”Saya tidak akan menoleransi tindakan yang merugikan warga Arizona. Saya akan melindungi warga Arizona dari bahaya yang datang dari pemerintah federal atau siapa pun,” ujar Hobbs.

Selama ini Hobbs sudah mengerahkan Garda Nasional untuk menangani narkoba di perbatasan. Ada 170 anggota Garda Nasional yang bertugas memberantas narkoba di seluruh wilayah Arizona.

Troy Miller, penjabat kepala Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, menilai peran Garda Nasional penting di perbatasan karena operasi sebesar itu tidak bisa ditangani sendiri oleh kepolisian setempat.

Saat ini diperkirakan 11 juta orang tinggal di AS secara ilegal. Rencana deportasi Trump ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada 20 juta keluarga.

Di mata Trump, imigran ilegal menginvasi AS dan membunuh warga AS. Saat kampanye, Trump berulang kali mencela imigran ilegal dan menghasut para pendukungnya bahwa para imigran telah ”meracuni darah” AS.

Selain akan mengerahkan militer, sampai sejauh ini Trump belum menguraikan teknis deportasi massalnya secara rinci. Dia hanya pernah sesumbar akan menerapkan Undang-Undang Musuh Asing tahun 1798 untuk mempercepat deportasi.

Para kritikus mengatakan, UU tersebut sudah ketinggalan zaman. UU itu terakhir kali digunakan saat Perang Dunia II. Itu pun diterapkan untuk menahan warga Amerika keturunan Jepang di kamp-kamp interniran tanpa proses hukum yang semestinya.

Menteri Pertahanan AS Llyod Austin, 7 November 2024, pernah mengatakan bahwa Pentagon berkomitmen menjalankan ”semua perintah yang sah”. Dia juga menekankan militer tidak akan terlibat dalam politik.

Para pemimpin senior di Pentagon, kata Austin, pasti akan tetap fokus pada tugasnya membela negara, menjaga pasukan, dan menjaga kerja sama tim.

Selama pemerintahannya tahun 2017-2021, Trump secara terang-terangan berusaha mendapat dukungan politik di antara pasukan AS. Padahal, militer seharusnya setia kepada Konstitusi AS. Bukan kepada partai, gerakan, atau pemimpin politik mana pun.

Trump berjanji menjauhkan pasukan AS dari perang di luar negeri dan akan lebih memberi tugas dalam negeri kepada mereka. Peneliti senior di lembaga kajian Center for Strategic and International Studies Kathleen McInnis khawatir Trump akan memanfaatkan militer untuk menjalankan tugas-tugas yang ilegal.

”Militer tidak boleh mengikuti perintah ilegal. Tetapi masalahnya, batasan antara legal dan ilegal dalam beberapa kasus ini bisa jadi tidak jelas,” ujar McInnis.

Selain militer, Trump juga akan mengerahkan Garda Nasional. Sementara untuk membunuh gembong narkoba di Meksiko, Trump melontarkan gagasan untuk menggunakan personel operasi khusus AS. Mantan kepala staf Trump dan pensiunan jenderal John Kelly kepada harian The New York Times mengatakan, Trump cocok dengan definisi seorang fasis.

Perwira tinggi militer AS di bawah Trump, Mark Milley, juga menggambarkan Trump sebagai orang yang paling berbahaya di AS. ”Para jenderal dan laksamana yang bekerja untuk Trump selama masa jabatan pertama menggambarkan hubungan yang tegang dengan Presiden Trump,” kata McInnis.

Kelompok-kelompok pejuang hak-hak kebebasan sipil dan imigrasi khawatir, pemerintahan Trump akan menggunakan teknologi pengawasan canggih dan mahadata (big data), mulai dari imigrasi hingga kepolisian, untuk mengawasi setiap warga AS. Ini berisiko melanggar hak privasi.

”Teknologi-teknologi ini akan dieksploitasi dan mungkin dengan cara yang paling buruk,” kata Direktur Eksekutif kelompok advokasi imigran ilegal Just Futures Law, Paromita Shah.

Data milik kelompok pejuang hak digital Electronic Frontier Foundation menunjukkan penggunaan teknologi pengawasan dari kamera, pembaca pelat nomor kendaraan, dan teknologi lain meningkat dua kali lipat selama empat tahun terakhir. Lebih dari 90 persen departemen kepolisian besar di AS sudah memiliki akses ke alat pembaca pelat nomor otomatis.

Menurut studi Cato Institute yang beraliran libertarian, upaya pemerintahan pertama Trump mendeportasi imigran lama dari pedalaman terkadang terhambat kurangnya kerja sama antara penegak hukum setempat dan otoritas imigrasi.

Para jenderal dan laksamana yang bekerja untuk Trump selama masa jabatan pertama menggambarkan hubungan yang tegang dengan Presiden Trump.

Selain itu, ada juga kendala birokrasi dan hukum, seperti tidak cukupnya jumlah hakim imigrasi dan anggaran untuk mempekerjakan agen yang menjalankan operasi deportasi itu.

Selain deportasi massal, Trump juga berkomitmen mewujudkan janji-janji kampanyenya untuk tegas menegakkan hukum di perbatasan dan memberlakukan larangan perjalanan bagi orang-orang dari negara-negara tertentu atau dengan ideologi tertentu.

Larangan perjalanan ini ditekankan Trump untuk membatasi orang-orang yang datang dari Jalur Gaza, Libya, Somalia, Suriah, Yaman, dan ”tempat mana pun yang mengancam keamanan AS”.

Trump juga akan melarang masuknya imigran yang mendukung kelompok Hamas dan mengirim petugas deportasi ke aksi-aksi unjuk rasa yang pro-Hamas. Trump juga berjanji akan berusaha memblokir akses masuk kelompok komunis, Marxis, dan sosialis.

Trump juga akan mengakhiri program ”pembebasan bersyarat” kemanusiaan Biden, termasuk program yang memungkinkan ratusan ribu migran dengan sponsor AS untuk memasuki AS dan memperoleh izin kerja.

Ini bertentangan dengan interpretasi amandemen Konstitusi AS dan kemungkinan akan memicu gugatan hukum. Trump akan mendorong “sistem imigrasi berbasis prestasi yang melindungi tenaga kerja AS dan mempromosikan nilai-nilai Amerika”.

Semasa jabatan pertamanya, Trump memperketat akses ke beberapa program visa, termasuk penangguhan banyak visa kerja selama pandemi Covid-19.

Tim kampanye Trump mengkritik program Biden yang menawarkan jalur menuju kewarganegaraan bagi imigran di AS secara ilegal yang menikah dengan warga AS dan telah tinggal di AS setidaknya selama 10 tahun.

Trump juga kemungkinan melanjutkan kebijakan kontroversial yang menyebabkan ribuan anak dan orang tua migran dipisahkan di perbatasan AS-Meksiko pada tahun 2018.

Harian The New York Times melaporkan, Trump akan mencoba mengakhiri program yang memberikan keringanan deportasi dan izin kerja bagi imigran yang dibawa ke AS secara ilegal saat masih anak-anak.

Upaya penghentian ini pernah ditolak Mahkamah Agung pada Juni 2020. Setelah putusan MA itu, pemerintahan Trump mengatakan tidak akan menerima aplikasi baru untuk program yang dikenal dengan Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). (REUTERS/AFP/AP)