Trump Menang, Minat Pindah ke Luar Negeri Menjulang

Ketika calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, unggul dalam pemungutan suara, saat itu pula pencarian kata kunci ”pindah ke Kanada”, ”pindah ke Australia”, dan ”pindah ke Selandia Baru” di mesin pencari Google melonjak.

Kata kunci ”pindah ke Kanada” melonjak hingga 1.270 persen hanya dalam waktu 24 jam setelah tempat pemungutan suara di Pantai Timur AS ditutup. Kata kunci ”pindah ke Selandia Baru” bahkan melambung lebih tinggi, yakni hingga 2.000 persen sementara kata kunci “pindah ke Australia” naik sampai 820 persen.

Menurut data di Google, pada, Rabu (6/11/2024) malam, pencarian tentang emigrasi mencapai titik tertinggi sepanjang masa untuk ketiga negara tersebut. Situs Imigrasi Selandia Baru juga mencatat terdapat sekitar 25.000 pengguna baru dari AS, Kamis (7/11/2024).

Tahun lalu, pada hari yang sama, angkanya hanya sekitar 1.500 pengguna. ”Setiap setengah jam ada pertanyaan tentang cara pindah ke Kanada,” kata Evan Green, mitra pengelola di firma hukum imigrasi tertua di Kanada, Green and Spiegel.

Selain Kanada, Australia, dan Selandia Baru, negara tujuan incaran lainnya adalah Inggris, Jepang, Italia, Irlandia, Swiss, Spanyol, Perancis, Swedia, Jerman, Belanda, Kosta Rika, Meksiko, Korea Selatan, Filipina, dan Thailand.

Antusiasme mendadak terhadap emigrasi ini juga terjadi setelah kemenangan Trump pada Pemilu 2016. Jajak pendapat Edison Research menyebutkan kali ini alasan orang berminat untuk pindah ke luar negeri adalah karena merasa demokrasi AS terancam.

Banyak juga yang khawatir semasa Trump akan terjadi perpecahan lebih besar antara Partai Demokrat dan Republik pada isu-isu seperti ras, jender, pendidikan dan pembelajaran anak, serta hak reproduksi.

Sentimen anti-imigran, anti-Semit, dan anti-LGBTQ menjadi faktor pendorong utama. Begitu pula dengan erosi hak reproduksi perempuan. ”Trump jelas jadi alasan utama orang ingin pindah. Sebagian orang tidak merasa nyaman hidup dalam masyarakat yang terbelah. Mereka takut kehilangan kebebasan,” kata Green.

Dalam grup Reddit yang ditujukan bagi mereka yang meninggalkan AS -disebut r/AmerExit- ratusan orang berbagi saran tentang destinasi yang ideal untuk pindah dan kiat untuk mendapatkan visa dan pekerjaan. Beberapa pengguna mengaku mereka khawatir akan kondisi AS, keselamatan mereka, atau keduanya setelah Trump terpilih.

Namun, menurut konsultan imigrasi di firma hukum Vancouver Bell Alliance Heather Bell, keinginan untuk pindah ke luar negeri ini sering muncul tetapi sebenarnya hanya sedikit yang kemudian benar-benar melakukannya. “Tidak mudah pindah ke Kanada. Pemerintah Kanada sudah mengurangi jumlah migran sementara dan permanen yang datang ke Kanada,” kata Bell.

Keinginan pindah ke negara lain untuk memprotes pemerintahan presiden atau kebijakan politik seperti yang terjadi sekarang ini bukan hal baru. Sewaktu zaman Perang Vietnam atau saat George W Bush terpilih jadi presiden, ini juga muncul. Trump saja pernah bercanda akan pindah ke negara lain jika Joe Biden terpilih. Nyatanya, tak terjadi juga.

Dari survei Universitas Monmouth, 26 Maret 2024, 34 persen warga AS ingin menetap di luar negeri jika mereka bisa. Dari 34 persen itu, 41 persen dari kalangan independen, 35 persen pemilih Demokrat, dan 22 persen Republikan. Angka ini naik dari 12 persen pada tahun 1995. ”Dendam politik” beberapa tahun terakhir kemungkinan besar memicu meningkatnya keinginan untuk pindah ke luar negeri.

Gallup juga menemukan selama awal pemerintahan Trump pada 2017 dan 2018, 16 persen warga AS ingin pindah permanen ke negara lain. Semasa pemerintahan Bush 11 persen dan Obama 10 persen.

Lonjakan untuk bermigrasi pada tahun-tahun itu terjadi di antara kelompok perempuan, anak muda, dan warga berpenghasilan rendah. Dalam jajak pendapat Gallup tahun 2020, jumlah mereka yang ingin pindah ke luar negeri turun jadi 13 persen. Kini naik lagi jadi 17 persen pada 2023.

Jen Barnett, pendiri situs Expatsi, perusahaan perjalanan yang membantu warga AS pindah ke luar negeri, menceritakan beberapa jam setelah Trump menang, sekitar 30.000 masuk ke situsnya.

Jumlah ini melampaui jumlah pengunjung situs itu sepanjang tahun 2022. ”Banyak orang ingin keluar dari AS dan maunya cepat-cepat. Maunya sebelum pelantikan presiden,” kata Barnett.

Faktor terpenting dalam memilih negara tujuan rata-rata menyebut pemerintah yang stabil, biaya hidup terjangkau, akses layanan kesehatan yang mudah, tingkat kekerasan bersenjata yang rendah, dan iklim yang hangat.

Dulu, negara-negara tujuan populer bagi warga AS adalah Portugal, Spanyol, dan Meksiko. Kini Irlandia, Perancis, dan Albania juga mulai dilirik. Apalagi warga AS bisa menghabiskan waktu setahun di Albania tanpa perlu izin tinggal.

Henley & Partners, firma penasihat kewarganegaraan dan tempat tinggal global, melaporkan pada tahun ini semakin banyak orang kaya AS yang berusaha mendapatkan kewarganegaraan ganda, izin tinggal di luar negeri, atau izin kerja asing. Alasannya, mereka takut dengan ketidakpastian politik dan pajak.

Kepala Humas Henley & Partners, Sarah Nicklin, kepada majalah Fortune, Kamis (7/11/2024), mengatakan mayoritas warga AS yang pindah ke luar negeri mencari tempat yang lebih jauh seperti Yunani, Italia, Malta, Portugal, dan Spanyol. Namun, pindah ke negara baru tidak mudah. Sebagian besar negara punya persyaratan ketat dan warga AS hanya dapat pindah dalam keadaan tertentu.

Warga AS biasanya dapat pindah jika mereka mendapatkan pekerjaan di negara itu dan profesinya sesuai dengan kebutuhan negara tujuan. Atau bisa juga berinvestasi dalam jumlah besar, membeli rumah atau investasi real estat, punya pendapatan pensiun, punya pasangan atau mitra yang merupakan warga negara, atau untuk bekerja dari jarak jauh.

Meksiko relatif lebih mudah. Biaya hidup dan cuaca lebih ramah. Warga AS bisa tinggal di Meksiko selama 180 hari tanpa visa. Panama juga sama. Ada visa kerja jarak jauh sementara yang memungkinkan orang tinggal di sana hingga 18 bulan. Kosta Rika jadi pilihan yang lebih terjangkau dan jadi incaran pensiunan serta investor.

Spanyol agak lebih pilih-pilih. Pekerja asing jarak jauh boleh tinggal selama setahun dan izin tinggal bisa diperpanjang lagi. Syaratnya, pekerja harus punya gelar sarjana atau pascasarjana dan minimal tiga tahun pengalaman kerja. Italia juga menawarkan hal yang sama untuk pekerja berketerampilan tinggi.

Portugal menawarkan skema pensiunan dan pekerja yang punya penghasilan sendiri. Perancis juga menjadi pilihan pensiunan. Australia, Selandia Baru, dan Thailand juga pilihan tepat bagi investor kaya karena mereka punya skema khusus untuk pebisnis, wirausahawan, dan profesional terampil yang bisa dimanfaatkan.

Sesuai janji kampanyenya, Trump akan mendeportasi massal 11 juta imigran tak berdokumen dengan kerja sama dengan negara-negara bagian dengan memakai dana federal.

Jumlahnya sampai 1 juta orang per tahun. Trump telah diperingatkan deportasi massal ini akan memakan biaya besar karena butuh anggaran untuk petugas, tempat penahanan, dan hakim pengadilan imigrasi.

Kelompok advokasi imigran, American Immigration Council, memperkirakan biaya deportasi 13 juta imigran di AS secara ilegal selama 10 tahun mencapai 968 miliar dollar AS. ”Skala deportasi bergantung pada jumlah petugas dan tempat penahanan. Tergantung juga pada anggaran yang tersedia,” kata mantan pejabat Direktur Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS Tom Homan.

Bukan hanya itu. Pasti akan memecah belah rakyat AS karena dianggap tidak manusiawi dan berujung pada pemisahan keluarga dan kehancuran masyarakat.

Banyak orang yang menjadi sasaran sudah tinggal di AS selama bertahun-tahun dan memiliki anak yang merupakan warga negara AS. Jajak pendapat Edison Research menunjukkan 39 persen pemilih mengatakan sebagian besar imigran yang berada di AS secara ilegal harus dideportasi sementara 56 persen mengatakan mereka harus diizinkan untuk mengajukan status legal.

Stephen Miller, arsitek agenda imigrasi periode pertama Trump, mengatakan pada tahun 2023 bahwa Garda Nasional dari negara-negara bagian yang kooperatif berpotensi dikerahkan ke negara-negara bagian yang menolak untuk membantu deportasi. Ini dikhawatirkan akan memicu pertempuran hukum.

Untuk mengantisipasi persoalan hukum terkait deportasi, Trump berencana menggunakan Undang-Undang Masa Perang Tahun 1798 yang dikenal dengan UU Musuh Asing. UU ini secara khusus memungkinkan presiden untuk menahan, merelokasi atau mendeportasi warga negara non-AS dari negara yang dianggap musuh AS selama masa perang.

Menurut Brennan Center for Justice, UU itu sudah tiga kali digunakan yakni pada saat Perang tahun 1812, Perang Dunia I, dan Perang Dunia II. Brennan Center dan lembaga lainnya telah meminta Kongres untuk mencabut UU tersebut. Banyak yang khawatir pemerintahan Trump yang kedua akan menggunakan UU ini untuk membenarkan penahanan tanpa batas waktu dan mengusir orang-orang dari AS dengan cepat dan tanpa tinjauan yudisial.

Para ahli hukum mengatakan Trump tidak punya kewenangan untuk menerapkan UU ini sebagai alat untuk deportasi massal. Untuk menerapkan UU ini, harus ada invasi atau AS sedang terancam oleh pemerintah asing.

Jika AS mempersulit orang masuk, jasa kelompok kejahatan terorganisasi yang menggunakan ”jalur belakang” akan semakin laris. Jalur belakang ini sering kali tidak jelas dan sangat berbahaya. Mereka justru jadi pihak yang paling diuntungkan karena pendapatan dari perdagangan manusia ilegal sama atau malah lebih besar ketimbang pendapatan dari narkoba. (REUTERS/AP)