Trump Ngotot Caplok Greenland, Eropa ”Pasang Kuda-kuda”

BERLIN, KAMIS — Negara-negara di Eropa mulai ”pasang kuda-kuda” jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump betul-betul mewujudkan ancamannya untuk mengambil alih Greenland. Jika itu terjadi, seluruh aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO akan goyah.

Perpecahan antara Trump dan para pemimpin Eropa bakal semakin dalam. Trump meremehkan kekuatan NATO dengan mengatakan dirinya ragu negara-negara itu akan ada jika dibutuhkan. Kalaupun hadir, menurut Trump, Rusia dan China tidak takut kepada NATO.

Kantor berita Reuters, Kamis (8/1/2026), melaporkan, Uni Eropa (UE) kembali menegaskan dukungan kepada Greenland dan Denmark. Presiden Dewan Uni Eropa Antonio Costa menegaskan, UE tidak akan diam saja jika terjadi pelanggaran hukum internasional di wilayahnya.

Ia juga menegaskan Greenland adalah milik rakyatnya. ”Greenland akan mendapat dukungan penuh dan solidaritas dari UE,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noel Barrot mengatakan, masalah Greenland akan dibahas dalam pertemuan dengan para menteri luar negeri Jerman dan Polandia. Denmark diharapkan memimpin upaya untuk mengoordinasikan respons Eropa, tetapi belum ada komunikasi dari Kopenhagen soal bantuan konkret yang dibutuhkan. Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Finlandia Johannes Koskinen mengajak agar masalah ini diangkat dalam pertemuan NATO.

Greenland, pulau terbesar di dunia dengan populasi hanya 57.000 jiwa, bukanlah anggota independen NATO. Namun, Greenland tercakup oleh keanggotaan Denmark dalam NATO.

Pulau ini terletak strategis di antara Eropa dan Amerika Utara sehingga menjadikannya lokasi penting bagi sistem pertahanan rudal balistik AS selama puluhan tahun. Kekayaan mineralnya juga selaras dengan ambisi AS untuk mengurangi ketergantungan energi pada China.

Trump berulang kali mengatakan, kapal-kapal Rusia dan China mengintai di perairan sekitar Greenland. Namun, itu tidak benar. Data pelacakan kapal dari MarineTraffic dan LSEG menunjukkan tidak terlihat ada kapal China atau Rusia di dekat Greenland.

Trump juga menuduh Denmark tak bisa melindungi Greenland. Gedung Putih menyatakan, Trump serius membahas opsi untuk mengakuisisi Greenland, termasuk potensi penggunaan kekuatan militer AS.

Jika memakai kekuatan militer, akan mudah bagi AS karena sudah ada Pangkalan Ruang Angkasa Pituffik di Greenland. Pangkalan itu instalasi paling utara milik Departemen Pertahanan AS. Sekitar 150 personel ditempatkan secara permanen di lokasi itu.

Saat Perang Dingin, AS pernah menempatkan hingga 6.000 personel di seluruh Greenland. Pada waktu itu, AS khawatir rudal Soviet akan melintasi Greenland saat menuju ke Amerika Utara.

Berdasarkan perjanjian tahun 1951, AS dapat dengan mudah memberi tahu Denmark bahwa mereka kembali mengirim lebih banyak pasukan. ”Amerika Serikat dapat secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya di Greenland tanpa perlu melakukan apa pun,” kata Kristine Berzina, peneliti German Marshall Fund of the United States.

Meskipun tidak mengesampingkan invasi, Gedung Putih menyatakan, Trump sedang mempelajari tawaran untuk membeli Greenland. Beli-membeli pulau itu bukan kali ini saja terjadi.

AS membeli pulau yang sekarang menjadi Kepulauan Virgin AS dari Denmark pada tahun 1917 seharga 25 juta dolar AS dalam bentuk emas. Denmark awalnya menolak kesepakatan itu karena kekhawatiran tentang bagaimana AS yang tersegregasi akan memperlakukan sebagian besar penduduk kulit hitam di pulau itu.

Pada waktu itu AS mengancam akan menggunakan kekuatan. Namun, Denmark akhirnya terpaksa setuju karena khawatir Jerman akan merebut kepulauan itu dan mendapatkan pijakan di Karibia saat Perang Dunia I. Setelah Perang Dunia II, Presiden AS Harry Truman mengajukan tawaran membeli Greenland, tetapi melakukannya secara diam-diam dan ditolak oleh Denmark.

Para diplomat AS mengatakan, ada opsi lain yang dipertimbangkan oleh pemerintahan Trump. Caranya dengan menawarkan asosiasi seperti yang dimiliki AS dengan negara-negara kepulauan Pasifik. Negara-negara itu merdeka, tetapi bergantung pada AS untuk pertahanan mereka. Namun, para pemimpin Greenland telah menegaskan mereka tidak ingin menjadi bagian dari AS.

Bahkan jika Trump dapat membujuk penduduk Greenland dengan pembayaran tunai, ia akan menghadapi rintangan besar untuk mendapatkan persetujuan dari Kongres AS dan Denmark.

”Ada banyak opsi, tetapi banyak juga rintangan. Mengambil alih Greenland tidak segampang itu. Sulit untuk tahu apakah ini hanya gertakan dan provokasi dari Trump atau serius,” kata Brian Finucane, mantan ahli hukum di Departemen Luar Negeri yang kini aktif di International Crisis Group.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio akan bertemu dengan para pemimpin Denmark pada pekan depan untuk membahas Greenland. Namun, ia tidak memberi sinyal mundur dari keinginan Trump untuk mengambil alih Greenland.

Sebelum bisa mengambil alih Greenland, pemerintahan Trump harus menghadapi Kongres AS terlebih dahulu. Dalam Konstitusi AS disebutkan, hanya Kongres, bukan presiden, yang punya hak untuk menyatakan perang. Hanya saja, Kongres kemarin gagal meloloskan resolusi yang mencegah Trump menyerang Venezuela tanpa otorisasi Kongres AS.

Senator AS dari Partai Demokrat dan Partai Republik memperkirakan Senat pada akhirnya akan memberikan suara atas undang-undang yang bertujuan membatasi kemampuan Trump merebut Greenland dari Denmark.

Senator dari Partai Demokrat, Tim Kaine, berulang kali memimpin upaya mengendalikan penggunaan kekuatan militer oleh presiden AS tanpa persetujuan Kongres AS. Ia pun yakin kali ini akan berhasil.

Senator Partai Republik Rand Paul mengatakan belum mendengar ada rekan-rekannya dari Republikan yang menyatakan dukungan untuk aksi militer merebut Greenland.

”Ancaman mengambil alih Greenland tidak produktif jika pemerintah ingin membeli Greenland. Kalau mau membeli Greenland, saya akan menggelar banyak acara di sana dan menghujani mereka dengan hadiah. Saya akan bicara dengan rakyatnya tentang bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari AS dan tetap punya kemerdekaan, serta akan ada banyak manfaat ekonomi dan pertahanan,” kata Paul. (REUTERS/AFP/AP)