Trump: Saya Tak Butuh Hukum Internasional

WASHINGTON, JUMAT — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kewenangannya sebagai panglima tertinggi militer hanya dibatasi oleh moralitasnya sendiri, bukan oleh hukum internasional, perjanjian, atau norma global.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam wawancara dengan koran AS, The New York Times, terbit pada Jumat (9/1/2026) waktu Indonesia. Ketika ditanya apakah ada batasan atas kekuatan globalnya, ia menjawab hanya dirinya sendiri.

”Ya, ada satu hal. Moralitas saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Itu satu-satunya hal yang bisa menghentikan saya,” katanya.

”Saya tidak membutuhkan hukum internasional. Saya tidak berniat menyakiti orang,” ujar Trump.

Saat didesak apakah pemerintahannya harus mematuhi hukum internasional, Trump menjawab setuju. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya sendiri yang akan menentukan kapan dan bagaimana ketentuan itu berlaku. ”Itu tergantung pada definisi Anda tentang hukum internasional,” katanya.

Wawancara itu menjadi pengakuan paling blak-blakan sejauh ini mengenai cara Trump memandang tatanan global. Pada intinya, ia menilai kekuatan nasional AS sebagai faktor penentu utama ketika negara-negara besar berhadapan, bukan hukum, perjanjian, atau konvensi.

Selama ini AS bukan anggota Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang mengadili kejahatan perang. AS juga telah berulang kali menolak putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), lembaga peradilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam masa jabatan keduanya ini, Trump telah memerintahkan serangkaian operasi militer, antara lain serangan terhadap Iran pada Juni 2025, serta operasi di Irak, Nigeria, Somalia, Suriah, Yaman, dan yang terbaru Venezuela. Di sisi lain, ia kerap menyebut dirinya sebagai presiden perdamaian dan menyatakan ambisi meraih Hadiah Nobel Perdamaian.

Saya tidak membutuhkan hukum internasional. Saya tidak berniat menyakiti orang.

Dalam wawancara itu, Trump mengakui ada sejumlah pembatasan terhadap kekuasaannya di dalam negeri. Pada saat yang sama, ia menjalankan pendekatan keras terhadap lembaga-lembaga yang tidak ia sukai di dalam negeri.

Ia juga membalas lawan politik serta mengerahkan Garda Nasional ke sejumlah kota meski ditentang pemerintah negara bagian dan lokal.

Pernyataan moralitas pribadi Trump sebagai satu-satunya batas kekuasaan AS ini muncul di tengah noda-noda moral dalam rekam jejak Trump. Trump dua kali dimakzulkan dan sempat menghadapi sejumlah dakwaan federal terkait dugaan upaya membalikkan hasil Pemilu 2020 yang kemudian dibatalkan.

Trump juga telah divonis bersalah dalam kasus penutupan pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang film porno.

Dalam wawancara itu, Trump juga menegaskan bahwa citranya sebagai pemimpin yang tak terduga dan cepat menggunakan kekuatan militer sengaja ia gunakan untuk menekan negara lain.

Di sela-sela wawancara, Trump bahkan sempat menerima panggilan telepon panjang dari Presiden Kolombia Gustavo Petro, yang tengah cemas setelah Trump berulang kali melontarkan ancaman terhadap negaranya, serupa dengan operasi militer AS terhadap Venezuela.

”Kami berada dalam bahaya,” kata Petro dalam wawancara terpisah dengan The New York Times sesaat sebelum panggilan tersebut. ”Karena ancamannya nyata. Ancaman itu dibuat oleh Trump,” ujarnya.

Percakapan kedua pemimpin itu bersifat off the record. Namun, momen tersebut dipandang sebagai contoh nyata diplomasi koersif yang dijalankan Trump. Percakapan telepon itu terjadi hanya beberapa jam setelah Trump menarik AS keluar dari 66 organisasi internasional.

Dalam wawancara itu, Trump terdengar semakin percaya diri. Ia menyinggung keberhasilan serangan terhadap program nuklir Iran. Ia bahkan menyimpan miniatur pesawat pengebom B-2 yang digunakan dalam misi tersebut di atas mejanya.

Ia juga menceritakan kecepatan operasi di Venezuela serta ambisinya terhadap Greenland yang berada di bawah kedaulatan Denmark, sekutu AS sendiri dalam NATO.

Ketika ditanya mana yang lebih menjadi prioritas, menguasai Greenland atau mempertahankan NATO, Trump menolak menjawab secara langsung. Akan tetapi, ia mengakui bahwa hal itu mungkin menjadi sebuah pilihan.

Ia menegaskan bahwa aliansi trans-Atlantik pada dasarnya tidak berguna tanpa AS sebagai inti kekuatannya.

Trump menyebut norma-norma tatanan dunia pasca–Perang Dunia II sebagai beban yang tidak perlu bagi negara adidaya. Akan tetapi, ia menepis gagasan bahwa Presiden China Xi Jinping atau Presiden Rusia Vladimir Putin dapat menggunakan logika serupa untuk merugikan AS.

Dalam pandangannya, kekuatan AS adalah faktor penentu. Para presiden AS sebelumnya ia nilai terlalu berhati-hati dan gagal memanfaatkannya demi supremasi politik atau keuntungan nasional.

”Kepemilikan itu sangat penting,” ujar Trump saat membahas Greenland dengan sudut pandang seorang pengembang properti.

Menurut Trump, dengan luas sekitar tiga kali Texas, tetapi hanya berpenduduk kurang dari 60.000 jiwa, kawasan itu ia nilai lebih bernilai jika dimiliki langsung oleh AS dibandingkan berada di bawah kendali sekutu NATO.

”Karena itulah yang menurut saya secara psikologis dibutuhkan untuk meraih keberhasilan. Kepemilikan memberi Anda sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan, entah itu dengan sewa atau perjanjian. Kepemilikan memberi Anda hal-hal dan unsur-unsur yang tidak bisa Anda peroleh hanya dengan menandatangani sebuah dokumen,” katanya.

Di dalam negeri, sejumlah anggota Kongres, termasuk dari Partai Republik, berupaya membatasi kewenangan Trump.

Pada Kamis, Senat AS meloloskan langkah awal untuk mengekang penggunaan kekuatan militer presiden terkait Venezuela. Namun, jika rancangan tersebut sampai ke meja presiden, Trump diperkirakan akan memvetonya.

Trump juga mengatakan tidak lagi melarang anggota keluarganya menjalankan bisnis di luar negeri sejak ia kembali menjabat.

”Saya melarang mereka berbisnis pada masa jabatan pertama, dan saya sama sekali tidak mendapatkan penghargaan apa pun untuk itu. Saya menyadari tidak ada yang peduli, dan saya diperbolehkan melakukannya,” katanya.

Secara terpisah, para pemimpin Eropa melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan luar negeri AS di bawah Trump. Sikap Trump dinilai berpotensi meruntuhkan tatanan dunia pasca–Perang Dunia II.

Media Inggris, The Guardian, Jumat (9/1/2026) waktu Indonesia, melaporkan Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier secara terpisah mengecam kecenderungan Washington yang menjauh dari sekutu dan melepaskan diri dari aturan internasional.

”Amerika Serikat adalah kekuatan mapan, tetapi secara bertahap menjauh dari sebagian sekutunya dan melepaskan diri dari aturan internasional,” kata Macron dalam pidatonya di hadapan korps diplomatik Perancis di Istana Elysee.

Sementara itu di Berlin, Presiden Steinmeier mengatakan, invasi Rusia ke Ukraina merupakan sebuah titik balik sejarah. Namun, katanya, perilaku AS setelah itu menandai retakan zaman kedua.

”Telah terjadi keruntuhan nilai-nilai oleh mitra terpenting kita, AS, yang justru membantu membangun tatanan dunia ini,” kata Steinmeier.

Ia menegaskan, situasi tersebut harus dicegah agar dunia tidak berubah menjadi sarang perampok, tempat pihak yang paling tak bermoral mengambil apa pun yang mereka inginkan.

Menurut Steinmeier, negara-negara kecil berisiko menjadi sepenuhnya tak berdaya. Adapun kawasan-kawasan tertentu dapat diperlakukan seolah-olah menjadi milik segelintir kekuatan besar. Ia menegaskan Eropa perlu merevisi kebijakan keamanannya. (AFP)