Trump ”Season 2”

Ibarat menantikan kelanjutan film seri TV yang pernah menghebohkan, kini dunia menanti ”Trump Season 2” yang akan mulai tayang pascapelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 20 Januari 2025.

Sebagai presiden dari Partai Republik yang konservatif, di musim pertama (2017-2021), Trump yang dikenal kontroversial tampil dengan kebijakan American First-nya, yang mengesankan isolasionis dan non-intervensionis.

Pada masa itu, Trump juga menghadapi berbagai tantangan besar, seperti pandemi Covid-19 dan dua kali upaya pemakzulan (impeachment) atas dirinya. Total kasus Covid-19 di AS mencapai lebih dari 94 juta dengan jumlah kematian mencapai lebih dari 1 juta jiwa, yang merupakan tertinggi di dunia.

Sementara dua kali upaya pemakzulan dihadapi, yaitu penyelewengan kekuasaan (abuse of power) terhadap Kongres (2019) dan hasutan pemberontakan (incitement of insurrection) di akhir masa jabatannya.

Trump pernah berucap, ”No dream is too big. No challenge is too great. Nothing we want for our future is beyond our reach.”

Tim Trump mencatat puluhan capaian (Trump administration accomplishments) selama kurun 2017-2021 dengan gagasan American First-nya.

Di antaranya, booming ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya (unprecedented economic boom), di mana tercipta 7 juta lapangan kerja baru dan 160 juta warga Amerika dilaporkan bekerja.

Tingkat pengangguran bagi warga Afrika, Hispanik, dan Asia-Amerika, penduduk asli, veteran, perempuan, dan penyandang disabilitas mencapai rekor terendah.

Sekitar 50 persen rumah tangga terbawah mengalami peningkatan kekayaan bersih sebesar 40 persen dan kepemilikan rumah warga Afrika-Amerika meningkat dari 41,7 menjadi 46,4 persen (https://trumpwhitehouse.archives.gov/ dan NYT, 11/9/2020).

Sementara politik luar negerinya yang berorientasi ke dalam (inward looking) diwujudkan dengan, antara lain, keluar dari Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP), mengganti NAFTA dengan Perjanjian AS-Meksiko-Kanada (US-Mexico-Canada Agreement/USMCA) dan keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement).

Trump telah menindak imigrasi ilegal di perbatasan Selatan dan memberlakukan pembatasan ketat pada imigrasi legal. Realisasinya, AS membangun lebih dari 400 mil tembok perbatasan yang paling kokoh dan canggih di dunia. Dampak program razia besar-besaran terhadap imigran ilegal (a big crackdown on illegal immigrants) telah mengurangi lebih dari 87 persen pendatang haram (www.politico.com, 18/1/2021).

Di bidang militer, Trump membangun kembali pertahanan AS dengan pengeluaran belanja lebih dari 2,2 triliun dollar AS, termasuk 738 miliar dollar AS untuk 2020. Pentagon, pengguna anggaran federal terbesar (discretionary spending), selama ini tak pernah diaudit dan sistem akuntansi keuangannya terkenal berantakan dan rumit.

Sejak 2018, Trump mengerahkan sekitar 1.000 akuntan dan 150 tenaga inspektur yang disebar ke sekitar 600 lokasi dan menghasilkan 40.000 halaman temuan. Peninjauan komprehensif atas partisipasi AS di organisasi internasional, seperti PBB, melalui reformasi dan perampingan, telah mengurangi pengeluaran sebesar 1,3 miliar dollar AS.

Kontribusi atau burden sharing anggaran pertahanan dari anggota NATO berhasil ditingkatkan sebesar 400 miliar dollar AS pada 2024 dan yang memenuhi kewajiban minimumnya meningkat dua kali lipat. Di Pasifik, Jepang dan Korea Selatan bersedia untuk membayar biaya pasukan AS di negeri mereka untuk mengantisipasi perkembangan di Asia Timur.

Sementara untuk kebijakan luar negeri, fokusnya adalah menekankan kedaulatan nasional dan mengurangi keterlibatan dalam konflik internasional.

Di masa pemerintahannya, AS menjadi perantara perjanjian perdamaian (Abraham Accord) antara Israel dan negara-negara Arab-Muslim (Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan). Namun, di Timur Tengah, Trump memutuskan keluar dari Perjanjian Nuklir Iran (JCPOA) pada 8 Mei 2018.

Di Asia-Pasifik, Trump tiga kali bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Singapura (2018); Hanoi, Vietnam; dan Zona Demiliterisasi, Korea, pada 2019. Kedua sikap kontradiktif Trump itu dianggap sebagai keberhasilan politik luar negerinya.

Kini, dunia menanti apa yang akan dilakukan Trump di masa kedua pemerintahannya, tetapi diperkirakan Trump akan melanjutkan American First-nya dalam kemasan baru, Make America Great Again.

Kini telah beredar dua dokumen, Agenda 47 dan Project 2025, yang dikatakan sebagai platform kebijakan Trump 2025-2029. Secara umum, kedua dokumen itu menegaskan konservatisme Partai Republik, yang menurut Bill Barrow, mengedepankan strategi more isolationist diplomatically, noninterventionist militarily and protectionist economically than the U.S. has been since World War II” (AP, 14/10/2024).

Agenda 47 adalah bagian dari manifesto kampanye Trump (2022-2024) yang difokuskan pada berbagai prioritas kebijakan dalam dan luar negeri. Agenda ini merupakan kumpulan rencana kebijakan yang banyak di antaranya akan bergantung pada perluasan kekuasaan eksekutif secara signifikan.

Agenda 47 mencakup berbagai tujuan, termasuk reformasi ekonomi, keamanan perbatasan, kekuatan militer, dan kemandirian energi. Sementara untuk kebijakan luar negeri, fokusnya adalah menekankan kedaulatan nasional dan mengurangi keterlibatan dalam konflik internasional.

Presiden AS ini menjanjikan perluasan militer dan anggaran besar untuk Pentagon, serta mengusulkan perisai rudal (missile shield) mengadaptasi gagasan Star Wars Ronald Reagan. Trump berkeras dapat mengakhiri perang Ukraina-Rusia dan konflik Israel-Hamas meskipun belum menjelaskan caranya.

Ia mengkritik NATO dan petinggi militernya secara terbuka. ”Saya tidak menganggap mereka pemimpin,” katanya. Dirinya berulang kali memuji pemimpin otoriter, seperti Viktor Orbán (Hongaria) dan Vladimir Putin (AP, 8/11/2024).

Pendekatan semacam ini telah mengundang kritik atas legalitas dan kelayakannya sehingga beberapa kolumnis menggambarkannya sebagai fasis atau otoriter (Independent, 15/5/2024 dan The New Republic, 13/9/2024).

Sementara Project 2025 adalah inisiatif ”pihak ketiga”, koalisi besar lebih dari 100 lembaga, yang dipimpin lembaga pemikir (think-tank) konservatif Heritage Foundation.

Proyek ini merupakan cetak biru (blueprint)/peta jalan (roadmap) yang lebih luas bagi pemerintahan konservatif di masa mendatang dan secara khusus mempersiapkan pemerintahan 2025 melalui perubahan radikal di seluruh lembaga dan kebijakan federal.

Sementara Project 2025 menawarkan visi komprehensif untuk kebijakan konservatif di masa mendatang.

Dokumen setebal 920 halaman ini dibangun di atas empat pilar, terutama panduan kebijakan komprehensif Mandate for Leadership.

Mengenai politik luar negeri, Project 2025 menguraikan agenda dengan pendekatan yang lebih nasionalis dan unilateral terhadap hubungan internasional, yakni meliputi, pertama, fokus pada China, berupa penanggulangan pengaruh Beijing sebagai ancaman geopolitik utama di bawah koordinasi ”China House” di Departemen Luar Negeri.

Kedua, pengurangan keterlibatan di lembaga internasional, dengan fokus meminimalkan pemborosan dan meningkatkan kemandirian sekutunya.

Ketiga, ambiguitas tentang Rusia, dengan menunda keputusan-keputusan penting yang mengisyaratkan kemungkinan berkurangnya dukungan AS untuk Ukraina. Secara keseluruhan, Project 2025 mencerminkan pergeseran ke arah politik luar negeri AS yang lebih tertutup, yang berfokus pada kepentingan nasional dan skeptisisme terhadap komitmen multilateral.

Agenda 47 dan Project 2025 adalah kerangka kebijakan dengan beberapa tujuan yang tumpang tindih, tetapi asal dan cakupannya berbeda, terutama pada sejumlah isu domestik.

Kedua platform itu menekankan penguatan keamanan, kemandirian ekonomi, dan pendekatan realistis terhadap tantangan global. Intinya, meski keduanya memiliki tujuan identik, Agenda 47 didasarkan atas platform janji kampanye Trump, sementara Project 2025 menawarkan visi komprehensif untuk kebijakan konservatif di masa mendatang.

Pada masa kampanye pemilihan presiden season 1, Trump memang dikenal tidak memiliki platform yang utuh, hanya berupa serpihan, meski nada konservatifnya tetap kental. Baik Agenda 47 maupun Project 2025, yang sangat konservatif, berusaha memberikan masukan utuh kepada Trump bagi kebijakannya di season 2.

Trump menegaskan, Project 2025 tak mencerminkan prioritasnya apabila kembali ke Gedung Putih. ”Saya belum membacanya. Saya tidak ingin membacanya—sengaja (on purpose),” kata Trump saat kampanye di Atlanta pada 10/9/2024 di panggung debat (AP).

Banyak di antara kedua platform itu memerlukan kesepakatan Kongres, tetapi beberapa di antaranya bisa diberlakukan melalui perintah eksekutif, sesuai Teori Kesatuan Eksekutif (Unitary Executive Theory/ UET). Dalam hukum AS, menurut Legal Information Institute, UET adalah teori hukum tata negara yang menyatakan bahwa presiden AS memiliki kewenangan penuh atas cabang eksekutif pemerintahan.

Artinya: 1) Presiden memiliki kewenangan memberhentikan pejabat federal karena alasan politik; 2) Kongres tidak dapat membatasi kendali Presiden atas cabang eksekutif; 3) unit-unit yang berbeda dari cabang eksekutif tak bisa saling menuntut. Artinya, Trump memang aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri AS.

Meski Trump tidak akan merujuk kedua platform itu, Agenda 47 dan Project 2025 tidak dapat diremehkan karena diformulasikan untuk ”mengembalikan kebesaran Amerika”. Artinya, kebijakan apa pun yang akan dilaksanakannya pada esensinya merupakan suara konservatisme Amerika.

Yang pasti, di season 2 Trump akan tampil lebih percaya diri setelah lolos dari berbagai ”ujian” di masa jeda antar-season. Trump adalah Trump; dengan segala keunikan dan kontroversinya, dalam seloroh orang Betawi, apa yang akan dilakukannya, ya, ”suka-suka ente, dah”. Artinya: dunia, termasuk Indonesia, harus siap dengan kejutan yang muncul.

Dian Wirengjurit Analis Geopolitik dan Hubungan Internasional Institut Peradaban