Tujuh Tahun dan Tujuh Perang, ”Obsesi” Trump Menang Nobel Perdamaian

Obsesi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk meraih Hadiah Nobel Perdamaian telah ia suarakan selama tujuh tahun dan tujuh perang yang diklaim dia damaikan. Berulang kali, Trump menyebut ia pantas menerima penghargaan itu.

Menjelang pengumuman pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2025, Jumat (10/10/2025), di Oslo, Norwegia, sejumlah pemimpin dunia kembali menyuarakan dukungan untuk Trump memperoleh penghargaan bergengsi itu.

Akan tetapi, dukungan tersebut datang dari sekutu-sekutu dekat Trump, yaitu para pemimpin yang diuntungkan oleh kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahannya. Padahal, kebijakannya penuh kontroversi dan kerap menuai kritik karena mengusik perdamaian dunia.

Di hadapan para delegasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), akhir September 2025, secara tersirat Trump menyatakan hasrat itu. ”Semua orang mengatakan saya seharusnya mendapat Hadiah Nobel Perdamaian,” katanya.

Komentar itu terucap dalam pidato sela di forum tertutup dengan sejumlah delegasi yang menyinggung peran AS dalam proses perdamaian di Timur Tengah.

Pada akhir September di Pangkalan Korps Marinir Quantico, Virginia, AS, Trump kembali menyinggungnya. ”Tidak ada yang pernah melakukan hal seperti ini. Tetapi, apakah aku akan mendapat Hadiah Nobel? Tentu tidak. Mereka akan memberikannya kepada orang lain yang tidak melakukan apa pun,” ujarnya dengan gaya sarkastis.

Tak hanya sekali Trump menegaskan diri layak meraih penghargaan bergengsi itu. Ia mengklaim telah mengakhiri tujuh perang. Ia juga menyebut dapat mengakhiri perang kedelapan jika Israel dan Hamas menyetujui rencana perdamaian usulannya. Setelah kesepakatan gencatan senjata Gaza diumumkan, massa di Tel Aviv meneriakkan ”Hadiah Nobel untuk Trump” pada Kamis (9/10/2025) dini hari waktu setempat.

Semua orang mengatakan saya seharusnya mendapat Hadiah Nobel Perdamaian.

Trump tidak merinci tujuh perang yang ia maksud. Namun, sejak masa pemerintahannya ia kerap mengaitkan klaim itu dengan perannya di penarikan pasukan dari Irak, Suriah, dan Afghanistan. Klaim umum lain adalah perjanjian damai dengan Taliban di Doha, penghancuran kekuasaan ISIS, diplomasi dengan Korea Utara, serta merampungkan Perjanjian Abraham yang menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab.

Namun, di saat-saat lain, klaim itu berubah. Dari laporan media Axios, Trump pernah memasukkan perang dagang dengan China dalam daftar.

Trump bebas sesumbar dan mengklaim. Akan tetapi, rekam kebijakan Trump kerap dinilai bertentangan dengan semangat perdamaian yang dijunjung Komite Nobel. Salah satunya, ia menarik AS dari Perjanjian Paris tentang perubahan iklim dan kesepakatan nuklir Iran.

Ia juga memangkas bantuan untuk Palestina serta memindahkan Kedutaan Besar AS ke Jerusalem. Kebijakan ini dinilai memperuncing ketegangan di Timur Tengah. Selain itu, prinsip ”America First” memicu ketegangan global. Larangan perjalanan bagi warga negara mayoritas Muslim dan pemisahan anak-anak migran di perbatasan Meksiko pun menuai kecaman luas.

Langkah-langkah itu membuat citra Trump bertentangan dari nilai rekonsiliasi dan kerja sama multilateral yang menjadi dasar penghargaan Nobel Perdamaian. Retorika Trump tak pernah menyinggung bahwa konflik yang ia klaim selesaikan itu juga tidak benar-benar berakhir. Solusinya dinilai bias dan sarat keberpihakan tanpa menghasilkan perdamaian jangka panjang.

Trump mulai menyinggung Nobel sejak 2018, tepatnya saat diplomasi dengan Korea Utara sempat membuka peluang dialog damai dengan Kim Jong Un. Obsesi itu kembali muncul pada 2020 lewat Perjanjian Abraham.

Dalam wawancara dengan Fox News, Trump berkata telah menciptakan perdamaian dengan Perjanjian Abraham. ”Saya menciptakan perdamaian di Timur Tengah, tapi mereka malah memberikannya kepada Obama yang tidak melakukan apa pun,” ujarnya, mengumbar kegetiran atas kemenangan rival politiknya saat itu.

Setelah meninggalkan Gedung Putih pada 2021, Trump terus menjadikan Nobel sebagai bagian dari retorika politiknya. Saat kembali menjabat, obsesi ini disambut oleh tokoh-tokoh yang diuntungkan oleh kebijakannya. Dukungan agar Trump memperoleh Nobel Perdamaian seolah menjadi cara tokoh-tokoh sekutunya itu untuk membuatnya senang.

Sehari sebelum pengumuman pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menyatakan dukungannya. Ia memuji Trump dalam percakapan telepon sambil menyebut ia layak menerima Hadiah Nobel Perdamaian atas perannya membantu tercapainya gencatan senjata di Gaza.

Beberapa jam kemudian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menulis di akun resmi Kantor PM Israel di X. ”Berikan Donald Trump Hadiah Nobel Perdamaian, dia pantas mendapatkannya,” cuitnya.

Dukungan mereka bisa dilihat sebagai cermin hubungan politik timbal balik atas besarnya dukungan AS terhadap Mesir dan Israel. Trump mempertahankan bantuan militer tahunan ke Mesir senilai 1,3 miliar dollar AS. Trump juga membuka kembali bantuan 195 juta dollar AS yang sempat ditangguhkan pemerintahan sebelumnya karena isu hak asasi manusia.

Selain itu, Washington juga menyetujui penjualan peralatan pertahanan lebih dari 2 miliar dollar AS, termasuk jet tempur F-16, rudal Hellfire, serta suku cadang helikopter Apache. Di bidang diplomasi, Trump kerap memberikan perlindungan politik bagi Mesir di forum internasional, termasuk di Dewan Keamanan PBB, dan mendukung peran Kairo sebagai mediator utama antara Israel dan Hamas.

Dukungan finansial dan strategis ini membuat Sisi menjadi salah satu sekutu paling loyal Trump di kawasan Timur Tengah. Sementara untuk Israel, AS adalah pendukung utama, bahkan saat serangan ke Gaza dikecam seluruh dunia.

Selain dukungan terbuka, Trump juga sudah sering diajukan sebagai nomine Nobel Perdamaian sejak 2018. Tahun ini, lagi-lagi ada saja yang mengajukannya. Namun, para ahli menilai peluangnya sangat kecil.

Nominasi pertama datang dari anggota parlemen Norwegia, Christian Tybring-Gjedde, disusul anggota parlemen Swedia, Magnus Jacobsson pada 2020 dengan dasar Perjanjian Abraham. Pada 2025, anggota Kongres AS, Claudia Tenney, kembali mengajukan Trump dengan alasan serupa.

Dalam laporan Axios, akademisi kelahiran Israel, Mordechai Kedar, profesor emeritus Universitas Bar-Ilan, juga menominasikan Trump karena mendorong diplomasi antara Israel dan dunia Arab.

Netanyahu dan Pemerintah Pakistan turut mengajukan nominasi. Namun, nominasi ini terlambat dari batas waktu pengajuan, 1 Februari 2025, sehingga tidak sah. Menteri Luar Negeri Malta Ian Borg mengajukan Trump atas perannya menengahi ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan.

Sejarawan Theo Zenou dari Henry Jackson Society mengatakan, diplomasi Trump belum menunjukkan hasil yang bertahan lama. ”Ada perbedaan besar antara menghentikan pertempuran dalam jangka pendek dan menyelesaikan akar penyebab konflik,” ujarnya. 

Sejarawan Norwegia, Asle Sveen, menyebut peluang Trump nyaris tidak ada sama sekali. Hal ini ia lihat dari dukungan Trump terhadap Israel dalam perang di Gaza serta kedekatannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang tak juga menghentikan invasi ke Ukraina.

Asle Toje, Wakil Ketua Komite Nobel, menegaskan, kampanye atau tekanan politik justru bisa berdampak negatif. ”Upaya semacam itu sering menimbulkan efek yang berlawanan. Beberapa kandidat terlalu keras melobi, dan kami tidak menyukainya,” ujarnya.

Komite Nobel tidak pernah mengonfirmasi atau membantah nominasi yang diumumkan pihak luar. Sesuai kebijakan, nama calon dan pengusul akan dirahasiakan selama 50 tahun. Komite Nobel Perdamaian sudah terbiasa bekerja di ruang tertutup tanpa pengaruh luar.

Ketua Komite, Joergen Watne Frydnes, mengatakan, tekanan politik bukan hal baru. ”Semua politisi ingin memenangi Hadiah Nobel Perdamaian,” ujarnya.

Dukungan untuk Trump sarat kepentingan politik para penguasa yang menjadi sekutunya. Terlebih, di atas semua klaim besar Trump, dunia melihat retorika dia tidak mencerminkan semangat perdamaian. Kemenangan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian justru akan memancing pertanyaan global: Apa yang salah dengan dunia ini?

(AP/Reuters/AFP)