”Tukar Guling” Tarif Trump, RI Beli 50 Unit Boeing hingga Perpanjang Kontrak Freeport

JAKARTA, KOMPAS — Kesepakatan perdagangan resiprokal antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tak hanya berisi pembebasan tarif atas 1.819 pos produk Indonesia. Di balik kesepakatan itu terselip paket komitmen bisnis dan investasi bernilai puluhan miliar dolar AS.

Dalam konferensi pers virtual dari Washington DC, Kamis (19/2/2026) malam waktu setempat, atau Jumat (20/2/2026) WIB, Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa implementasi kesepakatan tarif resiprokal (agreement on reciprocal trade/ART) mencakup sejumlah rencana investasi dan transaksi dagang strategis.

Salah satunya rencana pembelian 50 unit pesawat komersial produksi Boeing. Menurut Rosan, pembicaraan awal dengan pihak Boeing telah dilakukan dan akan segera ditindaklanjuti. ”Ada pelancaran pembelian 50 unit pesawat produksi Boeing yang nantinya kita akan (Danantara) bicarakan lebih lanjut dengan Boeing,” ujar Rosan.

Mengutip dokumen fact sheet atau lembar fakta yang dikeluarkan Gedung Putih, nilai pembelian itu mencapai 13,5 miliar dolar AS, yang terdiri dari pesawat komersial serta barang dan jasa lain yang berkaitan dengan aviasi.

Selain membeli pesawat, Indonesia juga akan mengimpor gas dan crude oil (minyak mentah) dari AS dengan nilai sekitar 15 miliar dolar AS per tahun. Indonesia juga akan membeli produk pertanian AS dengan nilai di atas 4,5 miliar dolar AS. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi kedua negara.

Rosan menambahkan, saat ini telah ada sejumlah rencana investasi yang masuk dalam tahap penjajakan, baik di sektor minyak dan gas maupun bidang lainnya. Implementasi sejumlah komitmen tersebut berada di bawah koordinasi Danantara dan Kementerian Investasi.

Di sektor pertambangan, mengutip dari fact sheet yang dikeluarkan Gedung Putih, Indonesia juga setuju untuk memperpanjang izin tambang dan ekspansi operasi Freeport di Grasberg, Mimika, Papua Tengah. Bagi AS, kesepakatan ini diharapkan bisa mendatangkan pemasukan tahunan sekitar 10 miliar dolar AS dan memperkuat posisi AS di rantai pasok mineral kritis dunia.

Rosan mengungkapkan, Pemerintah Indonesia dan Freeport juga telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk peningkatan investasi dalam 20 tahun ke depan dengan nilai sekitar 20 miliar dolar AS.

”Kemarin juga sudah ditandatangani kesepakatan MoU antara Freeport dan Pemerintah Indonesia. Pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan, nilainya itu 20 miliar dolar AS,” kata Rosan.

Ia menambahkan, kesepakatan tersebut akan segera ditindaklanjuti menjadi perjanjian definitif. Peningkatan investasi itu diharapkan berdampak positif terhadap penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya.

Kesepakatan bisnis dan investasi tersebut menjadi bagian dari dinamika ”tukar guling” dalam ART. Di satu sisi, AS menurunkan tarif 1.819 pos produk Indonesia menjadi 0 persen, termasuk produk pertanian dan industri, seperti minyak sawit, kopi, kakao, karet, komponen elektronik, dan komponen pesawat terbang.

Di sisi lain, Indonesia juga harus memberikan fasilitas tarif nol persen bagi 99 persen produk AS di berbagai sektor, membuka pasar atas sejumlah produk pertanian AS, seperti gandum dan kedelai, mencabut larangan ekspor mineral kritis ke AS, serta membuka ruang transaksi dan investasi strategis.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump menandatangani kesepakatan bertajuk ”Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance” di Washington DC. Meski AS tetap memberlakukan tarif resiprokal umum rata-rata 19 persen atas produk Indonesia, sebanyak 1.819 pos tarif diturunkan menjadi 0 persen.

Pemerintah menegaskan, ART merupakan perjanjian murni perdagangan tanpa memuat klausul pertahanan ataupun geopolitik. Perjanjian akan berlaku 90 hari setelah proses hukum di tiap-tiap negara rampung dan Pemerintah Indonesia berkonsultasi dengan DPR sebelum ratifikasi.

Duta Besar Indonesia untuk AS Dwisuryo Indroyono Soesilo menyatakan, perwakilan RI di AS telah disiapkan untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut secara terkoordinasi. ”Tugas dari KBRI Indonesia di Amerika Serikat adalah mengimplementasikan ART yang sudah ditandatangani ke tahap implementasi,” ujarnya.

Kedutaan Besar RI di Washington DC akan menjadi pusat koordinasi. Konsulat Jenderal RI di Los Angeles akan menangani pengembangan kerja sama pertambangan, termasuk dengan Freeport di Arizona. Sementara itu, kerja sama teknologi digital akan dikelola melalui perwakilan di San Francisco yang mencakup kawasan Silicon Valley dan Seattle.

Untuk pengembangan komoditas pertanian seperti kedelai dan gandum di wilayah Midwest, koordinasi dilakukan melalui Konsulat Jenderal RI di Chicago. Adapun sektor minyak dan gas akan ditangani Konsulat Jenderal RI di Houston, sedangkan perdagangan, keuangan, dan investasi akan digalang dari New York.

Sebelumnya diberitakan, PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia telah menandatangani MoU perpanjangan izin usaha pertambangan khusus dari tahun 2041 hingga umur tambang. Hal itu menjadi langkah strategis memastikan keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang.

Penandatanganan dilaksanakan di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat. MoU ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani. Kemudian, President and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc Kathleen Quirk serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas, disaksikan Presiden Prabowo Subianto.

”Kesepahaman ini merupakan langkah strategis memastikan keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang. Hal itu dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang sudah teridentifikasi melalui eksplorasi yang detail guna meningkatkan cadangan serta menjaga kesinambungan produksi setelah 2041,” ujar Tony Wenas melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas, Kamis (19/2/2026).

Dengan begitu, kontribusi kepada negara, khususnya masyarakat Papua, terus terjaga. Hal itu melalui penerimaan negara yang diperkirakan 6 miliar dolar AS atau Rp 90 triliun per tahun, berdasarkan asumsi harga komoditas saat ini. Termasuk pula Rp 41 triliun untuk pemerintah daerah. Kemudian, keberlanjutan sekitar 30.000 tenaga kerja serta program pengembangan masyarakat sekitar Rp 2 triliun per tahun.

”MoU itu juga memastikan penambahan kepemilikan Indonesia di PTFI sebesar 12 persen pada 2041,” kata Tony.