Tumbuh 167 Persen, Warga Jakarta Semakin Bergantung pada QRIS

Pangsa volume transaksi QRIS di Jakarta relatif besar, hampir 34 persen nasional.

10 Feb 2025 18:39 WIB · Metro

Oleh Atiek Ishlahiyah Al-Hamasy

JAKARTA, KOMPAS — Transaksi pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di Jakarta sepanjang 2024 tercatat 2 miliar transaksi. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 167 persen transaksi jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 773 juta transaksi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jakarta Arlyana Abubakar, Senin (10/2/2025), mengatakan, pangsa volume transaksi QRIS di Jakarta relatif besar, hampir 34 persen nasional. Kondisi ini didorong, antara lain, oleh semakin banyaknya pelaku usaha di Jakarta.

”Bahkan, di triwulan IV tahun 2024, jumlah pelaku usaha dengan QRIS di Jakarta sudah mencapai 5,78 juta atau tumbuh 12 persen,” kata Arlyana.

Dari sisi sebaran volume transaksi, saat ini wilayah Jakarta Selatan masih memegang pangsa tertinggi, yakni 38,13 persen, diikuti Jakarta Barat dengan pangsa 23,10 persen. Adapun wilayah dengan volume transaksi terendah ialah Kepulauan Seribu dengan pangsa 0,002 persen.

”Kalau kami memandang ini salah satunya juga memang karena sebaran penduduknya. Penduduk Kepulauan Seribu memang hanya sedikit dibandingkan dengan total penduduk Jakarta secara keseluruhan,” ujar Arlyana.

BI Jakarta pun menargetkan pengguna baru QRIS pada 2025 sebanyak 130.000 pengguna, dengan volume transaksi dapat meningkat 105,9 persen dari 2024.

Arlyana mengatakan, integrasi moda transportasi Jakarta juga meningkatkan prospek perluasan QRIS di Jakarta. Beberapa moda transportasi, seperti MRT, Transjakarta, LRT, Commuter line, dan Grab dapat dipesan dengan tiket terintegrasi pada Jaklingko. Menurut dia, QRIS telah menjadi alternatif pembayaran pada aplikasi tersebut.

Kode QRIS yang ditempel di kios Mas Gipeng di kantin Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024)

Adapun saat ini, MRT sedang berinovasi mengembangkan teknologi Near Field Communication (NFC) sebagai salah satu metode pembayaran untuk mendorong digitalisasi transportasi. Digitalisasi perparkiran juga semakin luas, didorong oleh penggunaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) dan aplikasi Jakparkir.

”Kedua aplikasi ini telah memanfaatkan mode pembayaran nontunai untuk memesan slot parkir di Jakarta. Digitalisasi transportasi juga berkembang pada moda penyeberangan dan bus AKAP melalui aplikasi JaketBoat dan JaketBus. Kedua aplikasi tersebut telah menyediakan metode pembayaran secara nontunai,” kata Arlyana.

Transformasi digital

KAI Commuter juga berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan, salah satunya dengan transformasi digital. VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan, digitalisasi memberikan kemudahan transaksi dan menjadikan pelayanan lebih cepat kepada pengguna.

Pada 2024, pengguna KAI Commuter naik 4 persen dibandingkan 2023, yakni dari 290 juta pengguna tumbuh menjadi 328 juta pengguna. Menurut Joni, hal ini tidak lepas dari kemudahan transaksi yang dilahirkan KAI Commuter sebagai pengelola.

Transaksi melalui QRIS juga semakin meningkat. Pada 2023, total ada 6 persen atau 17 juta transaksi pembayaran tiket Commuter Line menggunakan QRIS. Sementara itu, tahun 2024, transaksi QRIS naik menjadi 28,5 juta transaksi atau naik 9 persen.

Seorang warga turun dari kereta commuter di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Jumat (26/4/2024). PT KAI Commuter mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. KAI Commuter masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan terkait usulan rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek tersebut. KRL Jabodetabek merupakan angkutan antarkota yang mendapat subsidi tarif berupa public service obligation (PSO) dari pemerintah. Saat ini, tarif KRL Jabodetabek masih mengikuti aturan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik. Dalam aturan tersebut, tarif KRL Jabodetabek diatur sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp 1.000 untuk 10 kilometer berikutnya. Isu kenaikan tarif ini sudah terdengar sejak 2022. KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN (FAK) 26-04-2024

”Artinya, ada kenaikan penggunaan QRIS dan diproyeksikan akan terus tumbuh mengingat masyarakat sudah mulai familiar menggunakannya,” kata Joni.

Meski begitu, Joni memastikan bahwa loket-loket di stasiun akan tetap melayani pengguna sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Meski akan melakukan transformasi digital, pelayanan loket tidak langsung ditutup.

Selain itu, untuk transformasi digital, terdapat penambahan layanan, seperti vending machines sebagai alternatif kemudahan bertransaksi.

”Pengguna Commuter Line sangat beragam dari berbagai profesi dan kelas ekonomi yang berbeda-beda. Tentunya kami akan memberikan pelayanan secara komprehensif dengan tetap mengutamakan keselamatan, kemudahan, dan kenyamanan,” ucap Joni.

Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menyebut, tahun ini, KAI Commuter menargetkan peluncuran sistem top-up saldo menggunakan QRIS yang bekerja sama dengan beberapa bank. Dengan ini, secara bertahap akan mengurangi operasional loket konvensional.

”Digital transformasi kita terus lakukan, termasuk sistem pembayaran, yang mudah-mudahan di tahun ini segera kita launching dengan beberapa bank,” kata Asdo.

Pembangunan konsep smart station juga tengah dilakukan, dengan Stasiun BNI City dan Stasiun Sudirman sebagai proyek percontohan.


Kerabat Kerja

Penulis:

Atiek Ishlahiyah Al-Hamasy
 | 

Editor:

Rini Kustiasih