Tuntutan Berat Washington Ganjal Negosiasi AS-Iran

ANTALYA, MINGGU — Upaya bina damai antara Amerika Serikat dan Iran kembali menemui jalan buntu. Washington memberikan tuntutan berat terhadap Teheran terkait sejumlah isu-isu utama, khususnya program nuklir Iran.

Oleh sebab itu, menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh, Iran belum siap untuk mengadakan putaran baru perundingan damai secara langsung dengan pejabat AS. Apalagi, Washington menolak untuk melepaskan sejumlah tuntutan ”maksimalis”, termasuk penyerahan uranium yang diperkaya kepada AS.

”Saya dapat memberi tahu Anda bahwa tidak ada material yang diperkaya yang akan dikirim ke Amerika Serikat. Ini tidak bisa menjadi titik awal pembicaraan, dan meskipun kami siap membahas setiap kekhawatiran yang ada, kami tidak akan menerima hal-hal yang tidak dapat diterima sejak awal pembicaraan,” kata Khatibzadeh di sela-sela forum diplomasi di Antalya, Turki, Sabtu (18/4/2026).

Khatibzadeh mengakui, kedua belah pihak melakukan banyak pertukaran pesan. Namun, AS-Iran belum sampai pada tahap untuk melanjutkan ke pertemuan sebenarnya karena ada ”beberapa isu yang belum ditinggalkan oleh Amerika Serikat”. ”Iran berupaya untuk menyelesaikan kesepakatan kerangka kerja sebelum melanjutkan ke pertemuan tatap muka,” ujarnya.

Khatibzadeh tidak membahas secara spesifik isu lain yang belum terselesaikan. Namun, ia meminta agar Washington turut mempertimbangkan kekhawatiran Iran, termasuk sanksi ekonomi yang menimpa negara tersebut.

”Pihak lain juga harus memahami dan menanggapi kekhawatiran utama kami, yaitu sanksi sepihak ilegal yang telah dikenakan Amerika Serikat terhadap Iran. Aksi terorisme ekonomi ini telah menargetkan rakyat Iran, mencekik mereka dan membuat mereka memberontak terhadap struktur politik di dalam Iran,” tutur Khatibzadeh.

Setelah perang AS-Israel terhadap Iran berlangsung pada 28 Februari 2026, AS-Iran sepakat untuk gencatan senjata selama dua pekan pada 8 April 2026. Teheran juga bersedia untuk membuka akses Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak global, setelah menutupnya selama perang.

Di tengah kemelut perang, kerusakan infrastruktur energi yang ditimbulkannya, dan dampaknya yang mengimbas dunia, mendorong kedua belah pihak bertemu di Islamabad, Pakistan, pada 11-12 April lalu. Namun, negosiasi perdana itu gagal menghasilkan kesepakatan.

Meski demikian, AS-Iran tetap menjaga jalur pembicaraan. Pertemuan putaran kedua diproyeksikan berlangsung lagi di Pakistan, pekan depan.

Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Iran menyetujui tuntutan AS. Pada Jumat (17/4/2026), ia mengatakan, AS akan masuk ke Iran dan ”mengambil semua debu nuklir” yang merujuk pada 440 kilogram uranium yang diperkaya. Uranium ini diyakini terkubur di bawah situs nuklir yang rusak parah akibat serangan militer AS, tahun lalu.

Sementara itu, terkait upaya damai yang dimediasi Pakistan, Dewan Keamanan Nasional Iran mengatakan, Teheran masih meninjau proposal yang diterima dari Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi. Tidak diungkapkan apa isi proposal tersebut.

”Iran belum menanggapi, tetapi pembicaraan lebih lanjut akan mengharuskan AS untuk meninggalkan tuntutan yang berlebihan dan menyesuaikan permintaannya dengan realitas di lapangan,” bunyi pernyataan Dewan itu.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan, Iran akan mempertahankan kendali penuh atas lalu lintas Selat Hormuz hingga ”perang benar-benar berakhir dan perdamaian abadi tercapai di kawasan tersebut”. Teheran akan mengumpulkan informasi tentang kapal yang melintas, menerbitkan sertifikat transit, dan mengenakan bea masuk.

Pembukaan Selat Hormuz merupakan bagian dari kesepakatan awal gencatan senjata AS-Iran. Namun, isu terkait Lebanon dan blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sebagai bentuk tekanan memengaruhi keputusan Teheran terkait selat tersebut.

Menurut Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, blokade oleh Angkatan Laut AS adalah pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. Selat Hormuz tidak akan dibuka sampai blokade dicabut.

Pada Sabtu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif akhirnya pulang ke negaranya. Sharif baru selesai mengunjungi Arab Saudi, Qatar, dan Turki menjelang putaran kedua pembicaraan AS-Iran. Sharif selanjutnya bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi di Kota Lahore, Pakistan.

Sharif dan Naqvi membahas hasil pertemuan masing-masing. Awal pekan ini, Naqvi mengunjungi Iran bersama dengan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Jenderal Besar Asim Munir dan pejabat lainnya. 

Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz mengatakan, Turki mendukung upaya Pakistan mempertemukan AS-Iran. Dia percaya pembicaraan kedua belah pihak akan berlanjut. Akan tetapi, ada banyak ”isu kompleks” yang mesti dibahas.

”Kita semua ingin pembicaraan ini berakhir sekaligus, dalam waktu yang sangat singkat. Namun, kita perlu realistis. Negosiasi komprehensif ini akan memakan waktu,” kata Yilmaz.

Yilmaz meyakini, penyelesaian komprehensif antara AS dan Iran akan menjadi prasyarat untuk navigasi bebas melalui Selat Hormuz. ”Apa akar permasalahannya di sini? Perang yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, berakhirnya perang ini akan memberikan jaminan terbesar,” ucapnya.

Menyusul keputusan terbaru Iran terkait penutupan ulang Selat Hormuz, militer AS mengatakan, Iran telah memaksa 23 kapal untuk berbalik arah di dekat Selat Hormuz sejak blokade berlangsung. Blokade AS juga masih berlangsung sejak 13 April 2026.

”Militer AS masih memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal yang memasuki atau keluar dari pelabuhan dan daerah pesisir Iran,” bunyi pernyataan Komando Tengah AS (Centcom).

Sebuah kapal yang mencoba melewati selat diserang sekitar 46 kilometer dari timur laut Oman, menurut Operasi Perdagangan Maritim Inggris Raya (UKMTO), Sabtu. Serangan tersebut menjadi serangan kedua Iran pada Sabtu. Dua kapal dari Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) sudah melepaskan tembakan ke sebuah kapal tanker yang melintasi selat.

TankerTrackers.com melaporkan, beberapa kapal juga terpaksa berbalik arah di selat tersebut, termasuk sebuah supertanker berbendera India yang membawa 2 juta barel minyak dari Irak. India telah memanggil Duta Besar Iran di New Delhi Mohammad Fathali setelah dua kapal India terpaksa berbalik arah di Selat Hormuz.

”Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar menyampaikan keprihatinan New Delhi atas insiden penembakan terhadap dua kapal berbendera India di selat. India menyampaikan pandangan kepada pihak berwenang di Iran dan segera melanjutkan proses memfasilitasi kapal-kapal menuju India yang melintasi selat,” bunyi pernyataan Kementerian Urusan Luar Negeri India.

Anggota parlemen senior Iran Ebrahim Azizi mengatakan, hanya kapal komersial yang diizinkan oleh IRGC melewati Selat Hormuz. Menurut dia, kapal komersial harus membayar tol yang diperlukan sebelum melintas dan menggunakan rute yang ditetapkan oleh Iran bulan lalu. Namun, mekanisme itu dapat berubah jika AS mengganggu kapal-kapal Iran.

”Sudah saatnya untuk mematuhi rezim maritim baru Selat Hormuz. Peraturan ini ditentukan oleh Iran, bukan oleh unggahan media sosial!” tulis Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran itu, Jumat malam.

(AP)