Biaya Ibadah Haji 2025 Rp 55,4 Juta, Turun dari Tahun Lalu

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Kerja atau Panja Haji Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kementerian Agama menetapkan biaya yang ditanggung jemaah Haji Tahun 1446 Hijriah atau 2025 mencapai Rp 55,43 juta. Biaya ini turun Rp 614.421 dari tahun 2024 dengan mekanisme pembebanan 62 persen dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang mencapai Rp 89,41 juta.

Ketua Panja Haji DPR RI Abdul Wachid mengumumkan ongkos ibadah haji tahun ini seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1/2025). Rapat ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

”Biaya perjalanan ibadah haji atau bipih yang dibiayai langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 55.431.750,78 atau 62 persen dari total BPIH. Ini dikelola dan dialokasikan untuk biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah dan Madinah, dan living cost,” papar Abdul.

Sementara itu, 38 persen sisanya diambil dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 33.978.508,01. Nilai tersebut dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan dalam negeri.

Dengan jumlah tersebut, biaya haji yang dibebankan kepada jemaah Haji 2025 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 56.046.172. Menurut Abdul, ongkos yang lebih rendah tahun ini merupakan dampak dari BPIH 2025 yang mencapai Rp 89,41 juta atau turun Rp 4 juta dari tahun 2024.

”Untuk jumlah haji Indonesia sebanyak 221.000, dengan rincian kuota haji reguler 203.320. Kuota haji khusus 17.680. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah,” kata Abdul.

Marwan Dasopang menyatakan, hasil rapat ini telah ditandatangani oleh sejumlah pihak yang terkait. Dia juga mengapresiasi kinerja panja yang berhasil merumuskan dan memutuskan ongkos haji hanya dengan lima hari kerja.

Menurut Marwan, penurunan ongkos ini bisa dilakukan dengan efisiensi dan mengurangi berbagai hal tanpa mengurangi layanan yang baik. Apalagi, proporsi nilai manfaat tahun 2025 juga berkurang dari tahun sebelumnya yang mencapai 40 persen.

Dengan persentase itu, nilai manfaat yang digelontorkan mencapai Rp 8,2 triliun sehingga defisit dan terpaksa mengambil cadangan. Namun, dengan pengurangan nilai yang mencapai 38 persen, dana yang keluar untuk penyelenggaraan tahun ini menjadi Rp 6,8 triliun. 

”Kami bisa melakukan efisiensi di tengah kenaikan dari berbagai hal dan insentif yang dikutip Pemerintah Arab Saudi, seperti pajak dan lain-lain. Pada akhirnya, kami bisa mengurangi biaya hingga Rp 4 juta. Penurunan nilai manfaat ini juga dilakukan untuk keberlanjutan keamanan keuangan haji kita,” ujar Marwan.

Marwan berharap pertimbangan ini dapat diterima dengan baik. ”Kami yakin, masih ada yang belum memadai perasaannya karena meskipun ongkos turun Rp 4 juta, dari sisi bipih baru berkurang sekitar Rp 600.000. Mudah-mudahan bisa diterima baik oleh para jemaah haji,” paparnya.

Nasaruddin Umar menuturkan hasil dari Panja dan ongkos yang sudah ditetapkan tersebut adalah kesimpulan terbaik. Ke depan, dia berkomitmen untuk melakukan penyisiran dan penghematan dengan membuang biaya yang tidak perlu.

Nasaruddin juga memastikan tidak ada penurunan kualitas meskipun harga lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dia menekankan, pelayanan kepada jemaah adalah bukan dengan pendekatan bisnis, melainkan bentuk pengabdian dari negara.

”Kami telah melakukan penyisiran, penghematan, dan semua biaya yang tidak perlu akan digunting. Kami juga mencoba mengeliminasi segala bentuk penyimpangan yang bisa diprediksi. Kami melakukan pengabdian bukan dengan pendekatan bisnis sehingga tercapailah angka-angka seperti ini,” kata Nasaruddin.